Camat : Peta ini Jadi Dasar Kebijakan Penerbitan Status Surat Tanah
Rengat, inforiau - Ketua Komisi Dua (II) DPRD Kabupaten Inhu, Encik Afrizal Al Menyerahkan Peta kecamatan Rengat Barat yang terbaru kepada camat Rengat Barat Sarman ST yang diperolehnya dari dinas Kehutanan Provinsi Riau. Peta terbaru ini menerangkan adanya status kawasan lahan hutan di kecamatan Rengat Barat dengan Peta Skala 1: 100000.
" Peta Terbaru ini kita peroleh Saat mengunjungi dinas kehutanan Provinsi Riau nopember 2016 lalu, ada 4 Peta kecamatan di kabupaten Inhu yang harus segera saya serahkan dengan secepatnya, yakni kecamatan Seberida, kecamatan batang Gansal dan Kecamatan Batang cenaku" sebut Encek Afrizal Al selasa 6/12 di kantor Camat.
Dikatakan, Peta Terbaru ini sebenarnya kewenangan dinas kehutanan kab Inhu lah yang jemput Bola namun karena dinas kehutanan di tingkat Kabupaten pada tahun 2017 dinas bersangkutan sudah ditiadakan maka Komisi 2 yang Membidangi kehutanan menjemput Bola ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau, peta ini juga Menyangkut status lahan kawasan hutan yang terbaru, dan nantinya peta ini tentunya bisa digunakan oleh pihak kecamatan menentukan atau sebagai dasar dalam penerbitan legalitas surat Lahan atau Pengeluaran surat lainnya semacam sertifikat, dengan demikian sehingga Kecamatan tidak lagi was was dalam menentukan penerbitan surat Tanah warga.
Menurutnya, Sumber data Peta ini berdasarkan Kementrian kehutanan Republik Indonesia (RI) dan kementrian lingkungan hidup berdasarkan areal IUPHHK HTI tahun 2015 dan Peta pelepasan kawasan hutan tahun 2015.
"Disini terlihat Perubahan status Lahan dari hutan Konversi terbatas (HPK) Menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) ,HPT jadi APL dan status hutan Kawasan atau suaka alam, dan di kecamatan Rengat Barat ada Dua areal perusahaan kebun sawit yang telah berubah Status jadi APL, seperti PT Tesso indah Dan PT Alam sari, paparnya.
Camat Rengat Barat Sarman ST Meng apresiasi Ketua komisi II, Yang telah berkenan mengunjungi kantornya dan menyerahkan peta Terbaru ini , yang nantinya menjadi acuan dalam melihat kondisi Reil di wilayah kecamatan Rengat Barat, terlebih dalam menerbitkan semacam kewenangan kebijakan pihak kecamatan terkait penerbitan surat tanah masyarakat yang belum memiliki legalitas,
"Peta ini dapat dijadikan dasar kebijakan penerbitan surat Tanah sebab disana ada keterangan yang bisa dan Mempermudah dalam mengetahui legalitas lahan, sehingga tidak lagi was was dalam penerbitan surat sebab diketahui status lahan yang Boleh di berikan izin dan yang tak boleh diberikan izin dalam pemanfaatan lahan dimaksud.
"Peta ini Jadi Dasar Kebijakan penerbitan satutus Surat tanah", ucapnya lagi.kus
