Asman Abnur: PNS Harus Mulai Outward Looking

Jumat, 21 April 2017 10:00:14 1143
Asman Abnur: PNS Harus Mulai Outward Looking
Asman Abnur
Jakarta, Inforiau.co – Reformasi birokrasi saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kualitas aparatur pemerintah, postur kelembagaan, tumpang tindih kewenangan hingga kesejahteraan PNS. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mengurai persoalan tersebut agar birokrasi berkelas dunia dapat tercipta.
 
“Saat ini kita terus menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat profesionalisme birokrasi di Indonesia. Harapannya, PNS di Indonesia mampu bersaing dalam kompetisi global,” jelas Menteri PAN dan RB Asman Abnur saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Diklat Reform Leader Academy Angkatan VI, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Kamis (20/4) sebagaimana di kutip dari laman lan.go.id.
 
Menurut Asman, PNS harus mulai berpikir outward looking untuk mengejar ketertinggalan di semua sektor. Selama ini banyak aparat instansi pemerintah yang terlalu banyak melihat ke dalam dirinya sendiri dan merasa nyaman sehingga tidak melakukan perubahan apapun.
 
“Padahal perkembangan dunia luar sangat cepat berubah. Pemerintah tiap negara juga bersaing dalam memajukan negara dengan meningkatkan kemakmuran rakyatnya dengan berlomba-lomba menarik investor untuk berinvestasi. Kita pun juga harus merubah cara pandang kita,” jelasnya.
 
Menurut Asman, seluruh tantangan itu hanya bisa dijawab apabila birokrasi yang profesional sudah terwujud. Indikasi itu ditandai dengan kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan perubahan revolusional dalam birokrasi dengan membangun tata kelola pemerintah yang berintegritas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
 
“PNS harus menjadi motor perubahan dengan gagasan dan ide yang inovatir. Karena persaingan saat ini sudah tidak di negara kawasan saja tetapi sudah global,” jelasnya.
 
Dalam kesempatan itu, Asman juga menyinggung upaya keras yang dilakukan pihaknya dalam menyelesaikan peraturan pemerintah yang merupakan turunan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 
Asman mengungkapkan, terbitnya PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS merupakan salah satu upaya mewujudkan ASN yang profesional. Pasalnya, PP itu mengatur jaminan bagi para PNS untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam per tahun untuk mengasah kualifikasi dan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas keseharian.  
 
“Untuk itu saya minta kepada para peserta Diklat RLA ini untuk memberikan totalitas dalam diklat sehingga ketika kembali ke instansi masing-masing dapat melakukan perubahan yang signifikan dalam reformasi birokrasi,” kata dia.
 
Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto M.Si mengatakan, Reform Leader Academy (RLA) ini merupakan  program prioritas nasional yang menjadi amanat LAN.
 
“Dalam rangka mempercepat kader-kader pemimpin birokrasi, kita selenggarakan enam angkatan dalam tahun ini. Harapannya, ketika kembali ke instansi masing-masing, mereka akan membawa perubahan bagi iklim birokrasi di Indonesia,” jelasnya.
 
Menurut Kepala LAN, para peserta Diklat RLA ini adalah orang-orang terbaik yang telah mengikuti proses seleksi yang ketat. Mereka nantinya diharapkan akan menjadi pimpinan tinggi di satuan kerja masing-masing.
 
 “Tahun ini, Reform Leader Academy memiliki desain kurikulum baru, dimana setiap peserta didik harus menghasilkan produk rencana aksi perubahan nasional yang akan diuji kemudian diserahkan kepada pemerintah,” jelasnya. (humas)

KOMENTAR