Karhutla Membara, Bantuan Asing Mengalir: Siapa Beri Apa dan Kenapa Jakarta Tetap Waspada?
Inforiau – 22 Oktober 2026 | Krisis kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah Indonesia memantik perhatian dunia. Pemerintah memastikan tidak menolak tawaran bantuan dari negara sahabat, namun menegaskan bahwa seluruh bantuan akan dipilah berdasarkan kebutuhan riil di lapangan agar tepat guna dan tepat sasaran. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi menyampaikan hal itu usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam.
Menurut Kristomei, sejumlah negara telah menjalin komunikasi dengan Indonesia terkait penanganan karhutla, antara lain Singapura dan Malaysia. Singapura bahkan telah mengirimkan surat resmi yang menawarkan bantuan berupa masker, air minum, serta penggunaan pesawat Hercules C-130. Namun, untuk bantuan pesawat tersebut, pemerintah menilai Indonesia belum memerlukannya karena telah memiliki armada serupa.
“Kalau kita sudah punya, kenapa harus meminta? Contohnya, negara lain menawarkan pesawat C-130, padahal kita juga punya. Jadi, tidak efektif jika kita menggunakannya,” ujar Kristomei.
Ia menambahkan, proses inventarisasi kebutuhan akan dilakukan secepat mungkin. Tujuannya agar bantuan asing benar-benar dapat melengkapi upaya pemadaman karhutla yang tengah berlangsung, bukan sekadar menumpuk tanpa fungsi. “Sudah ada beberapa negara yang menawarkan kepada kita, saat ini memang kita butuh waktu untuk menginventarisasi kebutuhan apa saja,” jelasnya.
Inovasi Teknologi Jadi Andalan
Di sisi lain, pemerintah menargetkan pemadaman karhutla dilakukan secepat mungkin. Berbagai inovasi kini dioperasikan, mulai dari dry ice untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mengurai asap, hingga cairan khusus. Cairan bernama Realiza Anti Chamas dari Brasil telah diuji coba di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan. Bahan berupa serbuk yang dilarutkan dalam air itu disemprotkan ke titik api untuk menghambat penyebaran kebakaran.
Anomali Iklim dan Mitigasi Berbasis Data
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyoroti bahwa perubahan pola iklim menjadi faktor penting dalam pencegahan karhutla. Dinamika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memengaruhi pergerakan massa udara serta distribusi uap air, sehingga risiko kebakaran tidak muncul seragam di seluruh wilayah.
Karena itu, APHI menekankan pentingnya mitigasi berbasis data. Pemetaan kerawanan perlu memadukan informasi cuaca dengan data tutupan lahan, kondisi vegetasi, ketersediaan sumber air, serta riwayat kebakaran. Pendekatan ini membantu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menentukan lokasi yang memerlukan pengawasan lebih intensif.
Polusi Jakarta Bukan dari Asap Karhutla
Di tengah sorotan terhadap karhutla, kualitas udara DKI Jakarta justru memburuk hingga kategori Tidak Sehat pada Kamis (22/10). Berdasarkan pemantauan IQAir pukul 10.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI US) Jakarta menyentuh angka 174 dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 87,6 µg/m³, atau sekitar 17,5 kali nilai panduan tahunan WHO.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki menegaskan, polusi tersebut bukan dipicu asap karhutla dari Sumatera maupun Kalimantan. Angin di atas Jakarta dari permukaan hingga ketinggian sekitar tiga kilometer bertiup dari arah timur hingga tenggara, sementara pusat kebakaran di Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung berada di barat laut. “Massa udara yang membawa polutan di Jakarta murni bersumber dari wilayah lokal,” ujarnya.
Kritik Moderasi Konten di Media Sosial
Isu karhutla juga merembet ke ranah digital. Instagram dan Thread membatasi pencarian kata kunci “orangutan”, yang diklaim untuk mencegah perdagangan satwa. Kebijakan itu menuai kritik karena dianggap menghambat informasi soal satwa terancam punah di tengah krisis karhutla yang merusak habitatnya.
Direktur Eksekutif Forum Konservasi Orangutan Indonesia (Forina) Ronna Saab meminta platform membedakan konten promosi perdagangan dengan konten edukasi konservasi. Social Media Specialist Satya Bumi Eghi Irfansyah menilai Meta perlu transparan atas pembatasan tersebut.
Belakangan, sejumlah tokoh mengeluhkan dugaan shadowbanning konten karhutla. Bupati Siak Afni Z. mempertanyakan penurunan video penanaman pohon di lokasi eks karhutla yang telah ditonton lebih dari lima juta kali. Riset SAFENet dan Remotivi mencatat 73 tindakan moderasi konten kritik warga sepanjang April–Agustus 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan tidak ada upaya maupun permintaan takedown konten terkait karhutla.
Dari deretan peristiwa itu, tergambar bahwa penanganan karhutla bukan sekadar persoalan memadamkan api. Diperlukan koordinasi lintas negara yang terukur, inovasi teknologi, mitigasi berbasis data, serta transparansi informasi publik. Selama asap masih membubung dan kepercayaan publik diuji, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, media sosial, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap langkah penanganan karhutla benar-benar berdampak nyata bagi lingkungan dan kesehatan warga.
About the Author
