Prabowo Soroti Ketimpangan Ekonomi Indonesia di Tengah Peringkat Ketujuh Dunia: Kekuatan Rp98,64 Kuadriliun Belum Merata

Inforiau – 22 Oktober 2026 | Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti persoalan ketimpangan kesejahteraan yang masih membelit masyarakat Indonesia, meski negara ini telah mencatatkan posisi bergengsi sebagai ekonomi terbesar ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Dalam pidatonya yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026), kepala negara menekankan bahwa capaian makro ekonomi tidak boleh sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan harus dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Isu Prabowo Soroti Ketimpangan Ekonomi Indonesia di Tengah Peringkat Ketujuh Dunia ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menyadari adanya jurang antara prestasi nasional dan kesejahteraan rakyat di akar rumput.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo merujuk pada daftar ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Berdasarkan proyeksi IMF dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2026, nilai ekonomi Indonesia menurut indikator tersebut mencapai 5,48 triliun dollar AS. Dengan asumsi kurs Rp 18.000 per dollar AS, angka itu setara dengan sekitar Rp 98,64 kuadriliun. Sebuah nilai yang sangat besar, namun menurut Prabowo, besarnya angka tersebut belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Posisi Indonesia di jajaran elite ekonomi dunia memang bukan perkara kecil. Pada daftar yang sama, China menempati posisi pertama dengan nilai 37,07 triliun dollar AS, disusul Amerika Serikat sebesar 29,17 triliun dollar AS, dan India sebesar 16,19 triliun dollar AS. Indonesia yang berada di peringkat ketujuh menegaskan bahwa kekuatan ekonomi nasional bukanlah isapan jempol. Namun, di balik capaian itu, Prabowo Soroti Ketimpangan Ekonomi Indonesia di Tengah Peringkat Ketujuh Dunia sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan manfaat.

Angka Makro Cemerlang, Tantangan Pemerataan Nyata

Prabowo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memiliki makna berarti apabila hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Ia menekankan perlunya pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat luas, terutama mereka yang berada di daerah dan kelompok berpenghasilan rendah. Menurutnya, akses terhadap keuangan, layanan publik, dan peluang ekonomi harus diperluas hingga ke pelososok negeri agar kesenjangan tidak terus melebar.

Forum TPAKD sendiri menjadi momentum strategis untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menyentuh wilayah terpencil. Dalam konteks inilah Prabowo Soroti Ketimpangan Ekonomi Indonesia di Tengah Peringkat Ketujuh Dunia menjadi pesan yang relevan, bahwa kemajuan nasional harus dibarengi dengan keadilan distribusi.

Berikut sejumlah poin penting yang disampaikan dalam forum tersebut:

Indonesia berada di peringkat ketujuh ekonomi dunia berdasarkan PPP dengan nilai 5,48 triliun dollar AS.
Nilai tersebut setara sekitar Rp 98,64 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp 18.000 per dollar AS.
China, Amerika Serikat, dan India menempati tiga posisi teratas dalam daftar IMF tersebut.
Pemerintah menekankan pentingnya pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah.
Percepatan akses keuangan daerah menjadi salah satu instrumen kunci untuk mengurangi ketimpangan.

Daftar Ekonomi Terbesar Dunia Berdasarkan PPP

Peringkat	Negara	Nilai Ekonomi (Triliun Dollar AS)
1	China	37,07
2	Amerika Serikat	29,17
3	India	16,19
7	Indonesia	5,48

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kelompok negara dengan kekuatan ekonomi raksasa. Namun, Prabowo mengingatkan bahwa indikator PPP memiliki karakteristik tersendiri karena memperhitungkan daya beli masyarakat, bukan sekadar nilai tukar mata uang. Artinya, kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya tercermin dari besarnya aktivitas konsumsi dan produksi domestik. Sayangnya, daya beli yang besar itu belum tentu tersebar merata di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pemerataan. Percepatan akses keuangan daerah diharapkan mampu membuka jalan bagi masyarakat di wilayah tertinggal untuk turut serta dalam roda perekonomian nasional. Dengan begitu, Prabowo Soroti Ketimpangan Ekonomi Indonesia di Tengah Peringkat Ketujuh Dunia bukan sekadar retorika, melainkan landasan bagi langkah nyata pemerintah dalam menekan kesenjangan.

Harapan di Balik Peringkat Ketujuh

Posisi ketujuh dunia adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Namun, modal itu akan sia-sia apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat. Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada manusia, bukan semata-mata pada pertumbuhan angka. Kesejahteraan yang merata menjadi ukuran sesungguhnya dari keberhasilan sebuah bangsa.

Dengan menyoroti ketimpangan di tengah capaian ekonomi yang membanggakan, pemerintah mengirimkan pesan bahwa keadilan sosial tetap menjadi prioritas utama. Langkah ini diharapkan mampu mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Sebagai penutup, capaian Indonesia sebagai ekonomi terbesar ketujuh dunia berdasarkan PPP patut diapresiasi. Meski demikian, sorotan mengenai ketimpangan kesejahteraan menjadi cermin bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, perluasan akses keuangan daerah, serta keberpihakan pada masyarakat kecil menjadi kunci agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.