PPPK Paruh Waktu Kuansing Masih Digaji Rp1,2 Juta, Status Penuh Waktu Menunggu Regulasi Pusat

Inforiau – 10 November 2026 | Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, masih menanti kepastian regulasi pemerintah pusat terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu per 1 Januari 2027. Isu Kuansing Tunggu Regulasi PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Gajinya Masih menjadi perhatian karena status kepegawaian dan besaran gaji belum mengalami perubahan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kuansing, Muradi, mengatakan pihaknya belum menerima petunjuk resmi dari pemerintah pusat. “Kita masih tunggu regulasi dan petunjuk dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Di Kuansing tercatat 1.068 orang PPPK paruh waktu yang diangkat pada Maret 2026. Saat ini, mereka menerima gaji Rp1,2 juta per bulan. Belum ada surat resmi yang meminta pemerintah daerah mengubah anggaran gaji dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

Jumlah PPPK paruh waktu: 1.068 orang
Pengangkatan: Maret 2026
Gaji saat ini: Rp1,2 juta per bulan
Target perubahan status: 1 Januari 2027
Anggaran APBD 2027: masih gaji PPPK paruh waktu

Karena itu, Pemkab Kuansing masih menganggarkan gaji PPPK paruh waktu dalam rancangan APBD 2027 dengan nominal yang sama seperti 2026. Muradi menegaskan, keputusan final tetap menunggu regulasi pusat. “Kalau untuk penganggaran gaji dalam APBD, kami tetap menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Kondisi ini membuat 1.068 PPPK paruh waktu belum mendapat kejelasan mengenai kapan status mereka berubah menjadi penuh waktu. Pemerintah daerah juga belum bisa menghitung dampak fiskal jika gaji harus disesuaikan, karena aturan teknis belum diterbitkan.

Dengan demikian, Kuansing masih berada pada posisi menunggu. Regulasi pusat menjadi kunci bagi perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, sekaligus penentu apakah gaji Rp1,2 juta per bulan akan tetap atau mengalami penyesuaian pada 2027.

Editor: Sukri Mustakim