Inforiau – 10 November 2026 | Jakarta – Dinamika upah minimum di Indonesia memasuki babak baru menjelang penetapan 2027. Buruh dan pengusaha sama-sama mengajukan formula, sementara pemerintah belum mengumumkan angka kenaikan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta publik menunggu dan merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan terbaru yang telah memuat dasar hukum pengupahan.
Di tingkat provinsi, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat menggelar aksi pada 5 November 2026. Mereka menuntut UMP 2027 sebesar 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL). Ketua DPW FSPMI Jabar Supriyadi menyebut UMP Jabar sekitar Rp2,3 juta, sedangkan KHL sekitar Rp4,1 juta. FSPMI juga meminta upah minimum sektoral provinsi minimal 5 persen di atas UMP serta formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks 0,7–0,9. Presiden KSPI Said Iqbal memproyeksikan tuntutan kenaikan 7,5–9,5 persen dan mengusulkan formula inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu dengan merujuk PP 49/2025.
Dari sisi pengusaha, Apindo menilai penetapan upah perlu mempertimbangkan produktivitas dan tingkat pengangguran. Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menekankan kepastian hari kerja 245–250 hari per tahun agar iklim investasi dan lapangan kerja terjaga. Apindo juga menyoroti tumpang tindih pesangon dan dana pensiun yang perlu diselaraskan dengan UU P2SK.
Perbandingan ASEAN menunjukkan posisi Indonesia belum kompetitif. UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan masih di bawah upah minimum Malaysia RM1.700 atau sekitar Rp7,44 juta dan Brunei BND500 atau sekitar Rp6,99 juta. Singapura memakai Local Qualifying Salary SGD1.800 atau sekitar Rp25,15 juta, sementara Thailand dan Filipina menerapkan tarif harian yang bervariasi.
Secara historis, konsep upah minimum di Indonesia lahir pada 1969 sebagai Kebutuhan Fisik Minimum, lalu berkembang melalui Permenaker 1989 dan Kebutuhan Hidup Minimum 1995. Perjalanan panjang itu menunjukkan persoalan upah bukan sekadar angka, melainkan keseimbangan antara perlindungan pekerja, daya saing usaha, dan penciptaan lapangan kerja.
Editor: Apriyanto
About the Author
