Polda Riau Agar Tuntaskan Dugaan Klaim Lahan Negara oleh Kades Senama Nenek, Publik Desak Transparansi

Inforiau – 10 November 2026 | Desakan “Polda Riau Agar Tuntaskan Dugaan Klaim Lahan Negara oleh Kades Senama Nenek” kian menguat setelah kasus yang menyeret oknum kepala desa di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, dinilai membutuhkan kejelasan hukum. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau mendapat dukungan dari berbagai pihak agar menuntaskan penanganan perkara yang beririsan dengan kepastian hukum, ketahanan pangan, dan tata kelola lahan negara.

Dukungan itu salah satunya disampaikan praktisi hukum Wahyu Awaludin. Ia menilai penanganan perkara tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kepastian hukum, ketahanan pangan, dan energi nasional. Menurut Wahyu, penyidik Polda Riau perlu mengusut perkara secara profesional dan memberikan kejelasan perkembangan kepada publik.

“Kami yakin rekan-rekan penyidik Polda Riau mengusut perkara ini secara profesional dan memberikan kejelasan perkembangannya. Apabila bukti menunjukkan adanya tindak pidana, prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Setiap tahapan perlu bertumpu pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Wahyu.

Duduk Perkara Klaim Lahan Negara

Dugaan klaim lahan yang dibalut penyalahgunaan kewenangan mencuat dari Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Seorang oknum kepala desa bernama Abdoel Rakhman Chan diduga mengklaim lahan milik negara untuk kepentingan bisnis keluarga. Lahan yang dipersoalkan berada di areal yang saat ini dikelola perusahaan perkebunan negara, PTPN V Kebun Sei Berlian.

Dalam dokumen yang beredar, Abdoel Rakhman Chan disebut menerbitkan sedikitnya 12 surat pernyataan kepemilikan lahan di sekitar daerah aliran sungai dengan total luas 28.391 meter persegi. Surat-surat itu bertanggal 17 Juli 2025 dan menggunakan kop resmi Desa Senama Nenek. Dokumen tersebut sempat menyita perhatian publik setelah beredar luas di media sosial.

Surat untuk Diri Sendiri dan Kejanggalan Dokumen

Keanehan mencuat karena surat pernyataan itu disebut diterbitkan untuk diri sendiri dan dilegalisasi oleh diri sendiri dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Senama Nenek. Dalam isi surat, Abdoel Rakhman Chan menyatakan memiliki kebun seluas 28.391 meter persegi di areal PTPN V Sei Berlian. Surat itu disebut dibuat untuk keperluan mengangkut hasil kebun dan hasil panen atas nama pemilik.

Dokumen tersebut memuat pengakuan kepemilikan lahan lengkap dengan batas dan ukuran areal. Pada bagian akhir, ia membubuhkan tanda tangan bermaterai Rp10.000 sebagai pihak yang menyatakan. Pada sisi lain, ia kembali menandatangani dokumen yang sama sebagai Kepala Desa Senama Nenek. Areal yang diklaim itu juga diduga turut dibagi-bagikan kepada anggota keluarganya.

Perusahaan negara sejatinya mengosongkan kawasan tersebut sebagai daerah resapan air demi keseimbangan ekosistem. Namun, Rahman Chan justru diduga menyerobot lahan itu dengan dalih milik pribadi. Tindakan itu dilaporkan mengganggu tata kelola lahan berkelanjutan di wilayah Tapung Hulu.

Intimidasi dan Pemeriksaan Saksi

Situasi di lapangan disebut semakin memanas seiring munculnya laporan mengenai aksi intimidasi terhadap petugas keamanan. Pengerahan massa secara terorganisir diduga dilakukan untuk memperlancar upaya penguasaan lahan secara paksa. Aparat penegak hukum sedang menelusuri kaitan tindakan kekerasan itu dengan penerbitan surat pernyataan kepala desa.

Hingga kini, sejumlah saksi telah diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Riau. Di antaranya staf kantor desa yang diduga mengetahui terbitnya surat tersebut. Meski pemeriksaan telah berjalan, perkara itu terkesan jalan di tempat. Wahyu menilai pemeriksaan perlu diarahkan pada kebenaran isi surat, dasar penguasaan bidang yang diklaim, serta penggunaan kewenangan kepala desa.

Pembanding dari Perkara Honbola

Wahyu turut membandingkan perkara serupa yang melibatkan oknum kepala desa. Di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kejaksaan Negeri Banggai pada 2 Maret 2023 mengeksekusi mantan kepala desa setempat, Yospian Naodja. Eksekusi itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pid/2020 tanggal 15 Juli 2020.

Dalam perkara Senama Nenek, penyidik perlu menguji unsur-unsur itu melalui dokumen asli, keterangan para pihak, dan data pertanahan. Kesimpulan hukum harus lahir dari pemeriksaan tersebut, bukan dari tekanan opini publik. Polda Riau juga didorong membuka ruang informasi yang memadai agar proses hukum tidak menimbulkan spekulasi.

Yang Perlu Dikawal

Publik berharap penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan saksi. Transparansi tahapan penyelidikan dan penyidikan menjadi penting karena objek sengketa melibatkan lahan negara, kewenangan kepala desa, dan kepentingan warga sekitar. Kejelasan status lahan juga dibutuhkan agar tata kelola aset negara dan fungsi daerah resapan air tidak terus terganggu.

Jika bukti mengarah pada tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang jabatan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan unsur pidana, penyidik perlu menjelaskan dasar penghentian atau tidak dilanjutkannya perkara secara terbuka. Pendekatan itu akan menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum sekaligus melindungi hak semua pihak.

Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Riau dalam merespons dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. Dukungan agar Polda Riau menuntaskan perkara merupakan bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dan tata kelola lahan yang berkeadilan. Masyarakat menantikan hasil pemeriksaan yang berbasis bukti, bukan sekadar janji.

Editor: Sukri Mustakim

About the Author

Ahmad Syafwan

Editor

View All Posts