TKD Riau Anjlok Rp7,87 Triliun pada 2027, Ekonom Unri Peringatkan Efek Domino ke Ekonomi Masyarakat

Inforiau – 10 November 2026 | PEKANBARU – Isu TKD Riau Anjlok Rp7 87 Triliun Ekonom Unri Ingatkan Efek Domino ke Ekonomi Masyarakat menjadi perhatian publik setelah proyeksi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Riau pada 2027 mencapai Rp7,87 triliun. Penurunan itu dinilai bukan sekadar persoalan fiskal, tetapi berpotensi menjalar ke aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga daya beli rumah tangga. Akademisi Ekonomi Universitas Riau, Dr. Gatot Wijiyanto, S.E., M.Si., menilai penyusutan transfer pusat harus dibaca sebagai sinyal perlunya penyesuaian strategi pembangunan daerah.

“Belanja pemerintah memiliki efek pengganda terhadap perekonomian. Ketika pemerintah mengurangi belanja produktif, dampaknya bukan hanya berkurangnya pembangunan fisik, tetapi juga berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini terhubung dengan kegiatan pemerintah,” kata Gatot dalam wawancara di Pekanbaru, Selasa.

Ia menjelaskan, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik menciptakan perputaran ekonomi yang luas. Proyek-proyek itu membutuhkan tenaga kerja, material konstruksi, transportasi, serta jasa pendukung. Jika proyek berkurang akibat keterbatasan anggaran, permintaan terhadap barang dan jasa juga berpotensi menurun. Kondisi itu dapat memengaruhi pendapatan pelaku usaha dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan ekonomi tersebut.

Belanja Produktif Jangan Ikut Dipangkas

Gatot mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melakukan efisiensi anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan dampak ekonominya. Pemerintah perlu membedakan belanja administratif dan konsumtif dari belanja yang memiliki dampak langsung terhadap produktivitas ekonomi.

“Efisiensi memang diperlukan, tetapi jangan sampai justru memangkas belanja yang produktif. Pemerintah harus mempertahankan program yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konektivitas ekonomi, dan mendorong aktivitas usaha masyarakat,” ujarnya.

DBH Migas Menyusut Tajam

Gatot juga menyoroti besarnya ketergantungan fiskal Riau terhadap penerimaan minyak dan gas bumi. Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diproyeksikan semakin tajam pada 2027 dinilai harus menjadi momentum evaluasi struktur ekonomi daerah. Berdasarkan analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, alokasi DBH Migas seluruh daerah di Riau terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Dibandingkan 2024, proyeksi alokasi DBH Migas pada 2027 turun sekitar 94 persen. Angka itu menunjukkan bahwa sumber penerimaan yang selama ini menjadi penopang fiskal Riau tidak lagi bisa diandalkan dalam jangka panjang. Gatot menilai kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi di luar migas.

Riau memiliki potensi besar pada sektor perkebunan, pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan berbagai sektor jasa. Persoalan utama bukan hanya meningkatkan produksi komoditas, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam daerah. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet memiliki peluang besar dikembangkan melalui hilirisasi.

“Riau harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari migas. Kita memiliki potensi perkebunan dan sumber daya ekonomi lainnya. Persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut dikembangkan menjadi industri yang memberikan nilai tambah di daerah, bukan hanya menjual bahan mentah,” jelasnya.

Hilirisasi dan Diversifikasi Jadi Kunci

Penguatan industri pengolahan dinilai dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas rantai pasok, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pengembangan sektor nonmigas perlu diikuti peningkatan investasi, infrastruktur pendukung, kualitas sumber daya manusia, dan kemudahan berusaha. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Riau tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi ditopang oleh kegiatan ekonomi yang lebih beragam.

Gatot menambahkan, diversifikasi ekonomi tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang mempertemukan petani, pelaku usaha pengolahan, perbankan, dan pasar. Hilirisasi yang berjalan tanpa dukungan logistik, pembiayaan, dan sumber daya manusia justru berisiko berhenti di tahap rencana.

Belanja Besar Belum Tentu Produktif

Di sisi lain, proyeksi belanja Pemerintah Provinsi Riau pada 2027 yang diperkirakan meningkat menjadi lebih dari Rp10 triliun, dibandingkan sekitar Rp8,3 triliun pada tahun sebelumnya, juga menjadi perhatian. Gatot menilai peningkatan anggaran tersebut harus dilihat dari kualitas dan efektivitas penggunaannya. Besarnya belanja pemerintah tidak otomatis mencerminkan peningkatan produktivitas ekonomi apabila anggaran tidak diarahkan pada kegiatan yang memberi manfaat nyata.

“Yang harus diperhatikan bukan hanya seberapa besar APBD yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar dampak ekonomi yang dihasilkan. Belanja yang besar belum tentu produktif apabila tidak tepat sasaran. Sebaliknya, anggaran yang terbatas bisa memberikan manfaat besar apabila diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar peningkatan belanja daerah tidak dilakukan tanpa memperhitungkan kemampuan pendapatan. Pemerintah perlu memiliki perencanaan fiskal yang realistis agar tidak menciptakan tekanan pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan melalui perluasan basis penerimaan, perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi, serta optimalisasi aset daerah.

Namun, peningkatan PAD tidak seharusnya hanya mengandalkan kenaikan pajak dan retribusi. Pemerintah harus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan investasi sehingga sumber penerimaan daerah dapat berkembang secara berkelanjutan. Pendekatan itu dinilai lebih sehat karena tidak membebani masyarakat sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal.

Tantangan Fiskal 2027 dan Arah Baru Ekonomi Riau

Gatot menilai tantangan fiskal 2027 seharusnya menjadi momentum bagi Riau untuk mempercepat transformasi ekonomi. Pemerintah daerah perlu mulai mengubah orientasi pembangunan dari ketergantungan terhadap transfer pusat menuju penguatan ekonomi lokal. Perubahan orientasi itu mencakup diversifikasi sektor usaha, hilirisasi, peningkatan investasi, dan belanja yang produktif.

“Jangan sampai ketika transfer pusat berkurang, pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah ikut melemah. Pemerintah harus membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat melalui diversifikasi sektor usaha, hilirisasi, peningkatan investasi, dan belanja yang produktif. Dengan begitu, Riau memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tutupnya.

Dengan proyeksi TKD yang anjlok dan DBH migas yang menyusut tajam, Riau menghadapi ujian struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan efisiensi anggaran. Diperlukan keberanian untuk menggeser orientasi pembangunan: dari bergantung pada transfer pusat menuju penguatan ekonomi lokal yang lebih beragam. Jika langkah itu dijalankan konsisten, tekanan fiskal 2027 dapat menjadi titik balik menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, bukan awal pelemahan ekonomi masyarakat.

Editor: Ahmad Syafwan

About the Author

wahyu kurnia putra

Editor

View All Posts