APBD Riau Tertekan, Ekonom Senior Pertanyakan Urgensi Menara Kembar Riau
Inforiau – 11 November 2026 | APBD Riau Tertekan Ekonom Senior Pertanyakan Urgensi Pembangunan Menara Kembar menjadi sorotan setelah rencana dua gedung perkantoran ASN Pemprov Riau kembali mencuat. Di tengah tekanan fiskal daerah, penurunan transfer pemerintah pusat, dan realisasi belanja modal yang merosot, proyek itu dinilai perlu dikaji ulang secara transparan. Ekonom Senior Riau, Dr. Dahlan Tampubolon, M.Si., meminta pemerintah provinsi menunda pembangunan Menara Kembar Riau sampai prioritas pelayanan publik lebih jelas.
Menara Kembar Riau di Tengah Tekanan Fiskal
Dalam pernyataan tertulis pada Selasa, 10 November 2026, Dahlan menegaskan persoalan bukan sekadar apakah Riau membutuhkan kantor modern. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa mendesak dua menara tersebut dibandingkan kebutuhan lain yang dampaknya lebih langsung dirasakan masyarakat. Menurut dia, pemerintah harus mampu menjelaskan masalah pelayanan apa yang tidak bisa diselesaikan tanpa gedung baru.
Dahlan juga menyoroti struktur keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pusat. Mengacu pada catatannya, pendapatan agregat seluruh pemerintah daerah di Riau pada 2024 mencapai Rp31,976 triliun. Dari jumlah itu, transfer pemerintah pusat menyumbang Rp22,965 triliun atau sekitar 71,82 persen. Ia mengingatkan angka tersebut merupakan gabungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga tidak bisa langsung dipakai untuk mengukur ketergantungan Pemprov Riau secara khusus. Meski demikian, data itu menunjukkan bahwa kebijakan transfer pusat masih sangat menentukan ruang fiskal daerah.
Hingga Triwulan II 2026, realisasi Transfer ke Daerah Riau tercatat Rp9,39 triliun atau turun 15,51 persen. Realisasi Dana Bagi Hasil juga menurun tajam menjadi Rp1,164 triliun, atau turun 62,61 persen. Dahlan menilai penurunan realisasi semester tidak otomatis berarti pengurangan alokasi setahun penuh. Namun, ketidakpastian penerimaan tetap menuntut kehati-hatian dalam membuat komitmen belanja baru.
| Indikator Fiskal | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Pendapatan agregat pemda se-Riau 2024 | Rp31,976 triliun | Gabungan provinsi dan kabupaten/kota |
| Transfer pemerintah pusat 2024 | Rp22,965 triliun | 71,82 persen dari pendapatan agregat |
| Realisasi TKD Triwulan II 2026 | Rp9,39 triliun | Turun 15,51 persen |
| Realisasi DBH Triwulan II 2026 | Rp1,164 triliun | Turun 62,61 persen |
| Realisasi belanja modal Triwulan II 2026 | Rp1,40 triliun | Turun 29,38 persen |
Belanja Modal Turun, Infrastruktur Jangan Dikorbankan
Persoalan lain yang menjadi perhatian Dahlan adalah penurunan realisasi belanja modal pemerintah daerah se-Riau. Hingga Triwulan II 2026, realisasi belanja modal tercatat sekitar Rp1,40 triliun atau turun 29,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal, belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, mulai dari jalan, irigasi, sekolah hingga puskesmas.
Biaya Peluang dan Keterbukaan Kajian
Dahlan juga meminta pemerintah mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost. Setiap rupiah untuk Menara Kembar Riau berarti program lain berpotensi ditunda atau dikurangi. Karena itu, manfaat ekonomi dan pelayanan publik dari proyek harus dijelaskan terbuka. Pertanyaannya bukan hanya berapa biaya membangun dua menara, tetapi juga apa manfaat langsung bagi masyarakat dan kebutuhan publik apa yang kehilangan alokasi.
Kritik ini tidak serta-merta menolak modernisasi perkantoran. Namun, di tengah keterbatasan anggaran, kebutuhan pelayanan dasar, dan tekanan fiskal, rencana dua menara itu masih menyisakan pertanyaan mendasar: apakah Pemprov Riau sedang membangun prioritas atau menambah beban anggaran? Jawabannya perlu dirumuskan dengan data, bukan sekadar narasi pembangunan. Editor: Sukri Mustakim
About the Author
