Boyamin Saiman Sebut Tiga Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Kasus ATR/BPN

Inforiau – 11 November 2026 | JAKARTA — Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kembali menyoroti dugaan kebocoran dokumen di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sebelumnya membuka inisial dua pegawai, ia menambahkan satu nama lain yang diduga terlibat dalam pembocoran dokumen dan komunikasi rahasia terkait penanganan perkara korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (10/11/2026), Boyamin mengatakan jumlah pegawai yang diduga terlibat bukan hanya dua orang. “Ternyata bukan hanya dua orang, tapi setidaknya tiga orang. Kalau kemarin saya sudah memberikan inisial TS dan MS, maka yang berikutnya adalah inisialnya AS. Jadi orang yang ketiga ini adalah AS,” ujar Boyamin.

Sebelumnya, pada Jumat (6/11/2026), Boyamin menyebut inisial TS dan MS. Menurutnya, TS adalah pejabat Direktorat Penyelidikan KPK yang sebelumnya mundur dari lembaga lain, sedangkan MS adalah personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum di luar KPK.

Pada perkembangan terbaru, Boyamin menjelaskan TS dan AS merupakan pegawai yang berasal dari lembaga lain, kemudian mengundurkan diri dan menjadi pegawai tetap KPK. Sementara itu, MS masih berstatus pegawai dari lembaga lain dan belum mengundurkan diri. Ia menyebut ketiganya telah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Boyamin berharap Dewas KPK mulai melakukan klarifikasi terhadap para saksi pada pekan depan. “Terhadap tiga ini telah dilaporkan ke Dewas KPK dan mudah-mudahan minggu depan akan mulai dilakukan klarifikasi-klarifikasi terhadap saksi-saksi, setidaknya saksi yang dianggap mengetahui proses dengan Arif Sugianto,” tuturnya.

Menurut Boyamin, dugaan kebocoran itu berkaitan dengan komunikasi antara oknum pegawai KPK dan Arif Sugianto, tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait perkara ATR/BPN. Ia menduga Arif mengaku dekat dengan personel KPK dan terdapat jejak komunikasi telepon seluler antara Arif dan oknum personel tersebut. Karena itu, Boyamin menilai Dewas KPK semestinya meminta keterangan sebagai saksi terhadap Fahd El Fouz dan Lampri untuk mendalami sepak terjang Arif Sugianto dengan oknum personel KPK.

Boyamin menegaskan kasus ini bukan sekadar pelanggaran etik biasa. Menurutnya, dugaan kebocoran dokumen dan informasi penanganan perkara menyentuh jantung dan roh KPK karena berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. “Ini betul-betul sudah menyangkut ruhnya, jantungnya KPK. Sebab, ini berkaitan dengan penanganan perkara, di mana diduga ada dua orang yang berkomunikasi dengan Arif Sugianto. Bahkan, diduga Arif Sugianto mengambil manfaat dari informasi maupun dokumen-dokumen tersebut,” ujar Boyamin.

Ia meminta Dewas KPK tidak memberikan toleransi apabila dugaan tersebut terbukti. Menurut Boyamin, sanksi bagi pegawai yang terbukti membocorkan proses penegakan hukum tidak cukup berupa teguran atau hukuman etik ringan. Ia mendorong agar mereka diberhentikan dengan tidak hormat atau diminta mengundurkan diri. “Zero tolerance harus diterapkan. Kalau benar ada pegawai yang membocorkan proses-proses penegakan hukum di KPK, menurut saya, keduanya harus diberhentikan dengan tidak hormat atau diminta mengundurkan diri,” tegasnya.

Boyamin juga berharap tidak ada perlindungan dari pimpinan KPK terhadap pegawai yang dilaporkan. Menurutnya, sudah beredar isu bahwa salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh salah satu pimpinan KPK. “Saya berharap tidak ada perlindungan terhadap orang-orang tersebut dari pimpinan KPK, karena mulai santer isu bahwa salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh pimpinan, salah satu pimpinan KPK,” ungkap Boyamin.

Ia mengingatkan, jika ada perlindungan, akan muncul dugaan saling menyandera yang dapat merusak proses penanganan perkara. Karena itu, Dewas KPK diminta bersikap tegas dan menerapkan zero tolerance terhadap dugaan pelanggaran etik, perilaku, maupun perbuatan yang menghalangi penyidikan. “Dan itu nanti kalau dilindungi berarti ada dugaan saling menyandera. Nah, ini yang sangat kita tidak harapkan dan Dewan Pengawas KPK harus tegas. Zero toleransi terhadap apa-apa dugaan pelanggaran etik maupun perilaku maupun bahkan melanggar yang sifatnya menghalangi penyidikan,” imbuhnya.

Di sisi lain, KPK diketahui tengah mengusut dugaan kebocoran dokumen perkara suap terkait pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. KPK juga mengusut sejumlah pegawainya atas dugaan kebocoran dokumen tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan secara internal, baik oleh Inspektorat maupun Dewas KPK. “Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” kata Budi, Jumat (6/11/2026). Namun, ia tidak merinci pihak-pihak yang diperiksa dan hanya menyatakan pemeriksaan masih berproses.

Budi memastikan penanganan perkara korupsi di Kementerian ATR/BPN tetap berjalan. Menurutnya, penanganan perkara terus menunjukkan kemajuan. Kendati demikian, Boyamin menilai dugaan kebocoran berpotensi menghambat penanganan perkara yang sudah lama ditangani KPK. Salah satu dampaknya, kata dia, pemanggilan Nusron Wahid menjadi sangat terhambat. Ia membandingkan situasi itu dengan langkah bersih-bersih yang dilakukan di Kejaksaan Agung dan Kepolisian terkait isu penyadapan. Menurut Boyamin, KPK juga harus melakukan hal serupa.

“Untuk itu Dewan Pengawas KPK dan pimpinan KPK harus tegas membersihkan KPK itu sendiri,” tandasnya. Ia menilai integritas lembaga antirasuah sedang diuji. Sebab, informasi dan dokumen yang seharusnya terjaga justru diduga bocor ke pihak yang berkepentingan dengan perkara. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap KPK berpotensi tergerus dan proses penegakan hukum bisa kehilangan arah.

Hingga berita ini diturunkan, Dewas KPK belum memberikan keterangan rinci mengenai jadwal klarifikasi dan pihak-pihak yang akan dipanggil. KPK juga belum mengumumkan hasil pemeriksaan internal. Publik menunggu apakah laporan MAKI ditindaklanjuti secara transparan, termasuk apakah ada pegawai yang benar-benar terbukti membocorkan dokumen dan komunikasi rahasia. Penegakan aturan secara konsisten akan menjadi ujian bagi KPK dalam menjaga marwah institusi.

Editor: Abuzar Samad