Gibran Rakabuming Raka Nyatakan Niat Mundur, Masa Depan Kursi Wakil Presiden Indonesia Jadi Sorotan

Inforiau – 11 November 2026 | JAKARTA, 11 November 2026 – Kabar Indonesia vice president Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan luas, termasuk media asing. Dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, Gibran disebut menyampaikan keinginan itu di tengah tekanan politik yang meningkat dan polemik mengenai kelayakan dokumen pendidikannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Wakil Presiden menyampaikan niat mundur dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi belum ada konfirmasi resmi apakah pengunduran diri itu diterima. Ia juga menepis laporan yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran. Hingga berita ini ditulis, Kantor Wakil Presiden belum memberikan tanggapan resmi. Associated Press dan Reuters sama-sama mengangkat kabar ini sebagai perkembangan penting dalam politik Indonesia, dengan menyoroti pertanyaan mengenai keabsahan Gibran sebagai wakil presiden.

Associated Press mencatat pertemuan berlangsung lebih dari dua jam dan belum diketahui apakah Prabowo menerima tawaran pengunduran diri. Gibran juga dilaporkan mendapat saran menempuh jalur hukum untuk menghadapi persoalan yang membelitnya. Setelah meninggalkan kantornya, Gibran tidak secara terbuka mengonfirmasi kabar pengunduran diri. Ia hanya menyatakan menghormati segala kritik dan masukan masyarakat, tidak ingin polemik berkepanjangan, menyebut Prabowo seperti ayah sendiri, serta menegaskan akan berjuang membuktikan keabsahan latar belakang pendidikannya.

Prasetyo menambahkan Gibran meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah SMA di Pengadilan Tata Usaha Negara. Presiden, menurutnya, menyarankan jalur hukum ditempuh agar persoalan dokumen pendidikan tidak terus menjadi kontroversi politik. Namun, pernyataan itu belum menjawab secara tegas apakah Prabowo menerima atau menolak pengunduran diri Gibran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden. Menurut Yusril, Gibran masih menjalankan tugas-tugas sebagai wakil presiden sampai hari ini dan belum ada kekosongan jabatan. Ia enggan menjawab apakah Prabowo telah menerima atau menolak niat pengunduran diri tersebut, dan menyerahkan penjelasan kepada Menteri Sekretaris Negara.

Di balik kabar itu, Reuters menyoroti kontroversi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Polemik bermula pada 2023 ketika Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Aturan baru memungkinkan kandidat berusia di bawah 40 tahun maju jika pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, sehingga membuka jalan bagi Gibran yang saat itu berusia 36 tahun. Keputusan itu menuai kritik karena Ketua MK kala itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Anwar kemudian dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK karena konflik kepentingan dalam perkara tersebut.

Reuters juga menyoroti pandangan luas bahwa pencalonan Gibran merupakan bagian dari kesepakatan politik yang menguntungkan dua pihak. Prabowo dapat memanfaatkan popularitas Presiden Joko Widodo, sedangkan Jokowi berpeluang mempertahankan pengaruh politik dan menjaga warisannya. Gibran membantu Prabowo meraih kemenangan besar dalam Pilpres 2024. Kini, hubungan Prabowo dan Jokowi dilaporkan merenggang, dan Gibran berada di pusat ketegangan tersebut.

Gibran yang kini berusia 39 tahun jarang menonjolkan diri sejak dilantik sebagai wakil presiden. Ia juga jarang terlihat menghadiri acara bersama Prabowo dalam dua tahun pertama pemerintahan. Namun, belakangan ia menjadi tumpuan perhatian ketika ketegangan antara Prabowo dan Jokowi semakin memburuk. Jokowi pernah mengalahkan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, sebelum memberikan dukungan tidak langsung kepada Prabowo sebagai penerusnya.

Tekanan terhadap Gibran bukan hanya datang dari sorotan publik. Sebagian anggota parlemen yang mayoritas berasal dari koalisi luas partai pendukung Prabowo sedang menimbang kemungkinan melakukan investigasi mengenai kelayakan Gibran memegang jabatan. Sejumlah analis menilai langkah itu bisa menjadi tahap awal menuju proses pemberhentian wakil presiden. Persoalan ini mencuat setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober memutuskan bahwa dokumen pendidikan yang diajukan Gibran tidak memenuhi syarat pemilihan. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kelayakan Gibran karena tanggung jawab itu berada pada institusi lain.

Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri dan pengunduran diri itu diterima, kursi wakil presiden tidak otomatis diisi oleh menteri atau petinggi partai. Konstitusi mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden secara ketat. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih. Proses itu menegaskan bahwa tidak ada penunjukan langsung atau otomatisasi jabatan kepada pihak tertentu.

Mekanisme tersebut setidaknya menempuh tahapan berikut:

Presiden menerima atau menyetujui pengunduran diri wakil presiden sesuai proses politik dan hukum yang berlaku.
Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
MPR memilih salah satu calon untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Wakil presiden terpilih menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Hingga kini, status Gibran masih ambigu secara politik meski secara administrasi ia belum berhenti. Pernyataan Prasetyo, Yusril, dan sikap Gibran sendiri menunjukkan bahwa proses pengunduran diri belum final. Di satu sisi, Gibran ingin menghormati kritik publik dan menghindari polemik berkepanjangan. Di sisi lain, ia tetap ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Publik menunggu langkah Prabowo, sikap MPR, dan perkembangan di parlemen.

Yang jelas, kabar Indonesia vice president Gibran ini telah membuka kembali perdebatan tentang batas usia calon presiden, konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi, dan relasi politik antara Prabowo dan Jokowi. Jika pengunduran diri benar-benar terjadi, Indonesia akan menghadapi ujian konstitusi pertama dalam beberapa tahun terakhir terkait pengisian kursi wakil presiden. Jika tidak, tekanan politik terhadap Gibran diperkirakan tetap berlanjut, terutama menjelang tahapan politik berikutnya.

Editor: Alwira Fanzary