Kabar Firli Bahuri Ditangkap Dibantah Polda, Penyidikan Kasus SYL Masih Mandek

Inforiau – 11 November 2026 | Jakarta – Kabar penangkapan Firli Bahuri yang sempat ramai di ruang publik langsung dibantah Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu disebut tidak diamankan. “Tidak ada yang diamankan,” kata Budi di Jakarta, Rabu (11/11/2026), merespons beredarnya informasi yang menyebut Firli Bahuri telah ditangkap.

Budi menjelaskan, personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi sebuah lokasi di GOR bulutangkis untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam dua kali panggilan pemeriksaan. Menurutnya, kedatangan penyidik bukan dalam rangka penangkapan, melainkan untuk memastikan mantan Kapolda Sumatera Selatan itu memenuhi panggilan hukum. “Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ujar Budi.

Meski kabar penangkapan dibantah, persoalan hukum Firli Bahuri bukan perkara ringan. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sejak 22 November 2023. Selain itu, Firli juga terseret perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang KPK terkait pertemuannya dengan SYL.

Dugaan pemerasan terhadap SYL.
Dugaan tindak pidana pencucian uang.
Dugaan pelanggaran Pasal 36 UU KPK terkait pertemuan dengan pihak berperkara.

Sejumlah perkara itu membuat posisi Firli sebagai mantan pejabat antikorupsi terus menjadi sorotan. Namun, hingga kini Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadapnya. Status tersangka yang telah disandang lama pun belum berujung pada proses peradilan pidana.

Proses hukum justru menghadapi jalan terjal. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta diketahui mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2025. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, mengatakan pengembalian itu dilakukan karena petunjuk jaksa tidak kunjung dipenuhi penyidik hingga melewati batas waktu yang ditentukan. “Kita kembalikan SPDP bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” kata Dapot.

Menurut Dapot, setelah batas waktu P19 habis, penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa. Kejaksaan kemudian mengirim P20, tetapi hal itu juga tidak dipenuhi. Akibatnya, proses penegakan hukum tidak bisa dilanjutkan dan perkara otomatis berhenti di tahap awal. Jika ingin melanjutkan, penyidik harus mengulang dari awal dengan mengirim SPDP baru. Sementara itu, Polda Metro Jaya belum memberikan respons rinci soal pengembalian SPDP tersebut.

Firli sebelumnya juga pernah menempuh jalur praperadilan. Gugatan pertama terhadap penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya diajukan pada November 2023, tetapi ditolak hakim. Pada 22 Januari 2024, Firli kembali mengajukan gugatan, namun kemudian mencabutnya. Praperadilan kembali menjadi sorotan ketika ia dijadwalkan menjalani sidang terkait dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan SYL.

Di sisi lain, keterangan SYL dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan terhadap pejabat Eselon I Kementan menambah dinamika kasus. SYL mengakui ada penyerahan uang sebanyak dua kali kepada Firli Bahuri dengan total mencapai Rp1,3 miliar. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Juni 2024, SYL juga menyinggung sosok Irwan Anwar, Kapolrestabes Semarang, yang disebut sebagai penghubung antara dirinya dan Firli.

Irwan Anwar memiliki hubungan keluarga dengan SYL setelah menikahi keponakan SYL. “Saya yang mengklarifikasi apa betul Pak Firli ini mau ketemu saya. Karena ini saya dan pernah bersama-sama atau katakanlah pernah menjadi di bawah struktur Pak Firli sewaktu dia jadi Kapolda di NTB,” ujar SYL dalam persidangan. Keterangan itu menjadi salah satu bagian yang memperkuat dugaan adanya pertemuan dan komunikasi antara Firli dan SYL.

Publik juga mungkin mengingat pernyataan lama Firli saat menutup Hari Antikorupsi Sedunia 2022 di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Kala itu, Firli menegaskan pemberantasan korupsi memerlukan peran serta semua pihak, termasuk kamar-kamar kekuasaan. “KPK selalu menyadari perlu andil besar, peran besar, dari seluruh segenap anak bangsa, dan seluruh kamar-kamar kekuasaan,” ucapnya. Ia juga menyebut korupsi bukan hanya pelanggaran etika, tetapi merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kini, kasus Firli Bahuri menjadi ujian bagi penegakan hukum. Di satu sisi, kabar penangkapan telah diluruskan. Di sisi lain, penyidikan yang sempat berjalan justru terhenti karena persoalan administrasi antara penyidik dan kejaksaan. Masyarakat menunggu kepastian apakah perkara dugaan pemerasan, pencucian uang, dan pelanggaran UU KPK akan dilanjutkan atau kembali mandek tanpa penyelesaian.

Yang terpenting bukan sekadar bantahan atas kabar penangkapan, melainkan kejelasan proses hukum. Polda Metro Jaya dan Kejati Jakarta perlu menjelaskan langkah lanjutan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi. Firli Bahuri, sebagai tersangka, tetap memiliki hak hukum, tetapi publik juga berhak mendapatkan kepastian atas kasus yang telah berjalan hampir tiga tahun.

Editor: Ahmad Syafwan