Kanwil Kemenkum Riau Kawal Perencanaan Enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027, Pastikan Regulasi Berkualitas

Inforiau – 11 November 2026 | Kanwil Kemenkum Riau kawal perencanaan enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027 melalui konsultasi dan koordinasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kampar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Selasa (10/11/2026). Kunjungan tersebut membahas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, terutama enam rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif anggota dewan. Bagi Kanwil Kemenkum Riau, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memastikan rencana regulasi daerah tidak hanya tepat waktu, tetapi juga memiliki landasan hukum, kebutuhan substantif, dan proses partisipasi publik yang jelas.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, menerima rombongan Bapemperda bersama Sekretaris DPRD dan perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Kampar. Dalam forum itu, peserta membahas peta jalan pembentukan perda, skala prioritas, serta kesiapan naskah akademik dan rancangan awal. Pembahasan juga menyentuh pentingnya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan provinsi, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kampar.

Enam Ranperda inisiatif DPRD Kampar menjadi fokus karena jumlahnya cukup signifikan dalam satu tahun perencanaan. Setiap rancangan perlu dipastikan memiliki urgensi yang jelas, tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dan tidak menimbulkan beban baru yang tidak perlu bagi masyarakat. Karena itu, konsultasi awal bersama Kanwil Kemenkum Riau dipandang strategis untuk mengurangi risiko koreksi berulang pada tahap pembahasan berikutnya.

Mengapa Pengawalan Sejak Perencanaan Penting

Pengawalan sejak tahap perencanaan membantu daerah menyusun regulasi yang lebih tertib. Kanwil Kemenkum Riau melalui Divisi P3H berperan memberikan arahan teknis, memetakan potensi tumpang tindih, serta memastikan alur pembentukan perda sesuai ketentuan. Dalam pertemuan tersebut, Bapemperda DPRD Kampar dan Bagian Hukum juga diminta menyiapkan dokumen pendukung agar pembahasan tidak berhenti pada persoalan administratif.

Memastikan enam Ranperda inisiatif memiliki dasar kebutuhan dan tujuan yang terukur.
Menyelaraskan substansi rancangan dengan peraturan pusat, provinsi, dan kebijakan pembangunan daerah.
Mengantisipasi potensi tumpang tindih kewenangan antarperangkat daerah.
Mendorong partisipasi publik dan transparansi sejak tahap perencanaan.

Keterlibatan Sekretaris DPRD dan perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa penyusunan Propemperda 2027 melibatkan lintas institusi. DPRD berperan dalam menyerap aspirasi dan menentukan prioritas, sementara pemerintah daerah menyiapkan dukungan teknis dan administratif. Kanwil Kemenkum Riau berada di tengah untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola peraturan yang baik.

Dengan pengawalan sejak dini, perencanaan enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027 diharapkan menghasilkan regulasi yang relevan, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Riau, Bapemperda, Sekretaris DPRD, dan Bagian Hukum Kabupaten Kampar menjadi kunci agar Propemperda 2027 tidak sekadar menjadi daftar program, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan hukum daerah yang berkualitas.

Editor: Ahmad Syafwan