Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir untuk Perkuat Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

Inforiau – 11 November 2026 | Perkuat tanggung jawab sosial badan usaha Kanwil Kemenkum Riau harmonisasi Ranperda Rokan Hilir menjadi agenda penting dalam rapat yang digelar Selasa (10/11/2026). Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau TJSLBU. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pokja 2 Kanwil Kemenkum Riau dan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Edison Manik, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum atau P3H Yeni Nel Ikhwan. Rapat turut dihadiri Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir serta pihak terkait.

Rapat harmonisasi itu menjadi bagian dari proses penguatan kualitas regulasi daerah sebelum Ranperda dibahas dan ditetapkan. Dalam kerangka tugasnya, Kanwil Kementerian Hukum Riau berperan membantu pemerintah daerah menyelaraskan substansi rancangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa penyusunan Ranperda tidak berjalan sendiri, tetapi melalui jalur koordinasi yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan perangkat teknis.

Mengapa Ranperda Rokan Hilir Perlu Harmonisasi

Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir diperlukan agar pengaturan TJSLBU tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan kewajiban, atau potensi konflik norma. Sebuah peraturan daerah yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha perlu memiliki definisi yang jelas, ruang lingkup yang terukur, serta mekanisme pelaksanaan yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah dan dunia usaha. Tanpa harmonisasi, risiko perbedaan tafsir dapat muncul di tingkat implementasi.

Dalam konteks Rokan Hilir, keberadaan badan usaha di berbagai sektor memberi dampak ekonomi sekaligus tantangan sosial dan lingkungan. Karena itu, Ranperda tentang TJSLBU diharapkan menjadi instrumen yang mendorong badan usaha menjalankan kewajibannya secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pengaturan yang baik tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga memberi kepastian mengenai bentuk, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan program tanggung jawab sosial.

Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam harmonisasi. Pertama, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama yang mengatur perseroan terbatas, lingkungan hidup, pemerintahan daerah, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, kejelasan definisi dan batasan istilah agar tidak terjadi multi tafsir. Ketiga, mekanisme koordinasi antarpihak, termasuk peran pemerintah kabupaten, DPRD, serta instansi terkait. Keempat, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan TJSLBU.

Harmonisasi juga menjadi ruang untuk meninjau apakah rancangan telah memuat asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Aspek kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan perlu dipastikan sejak awal. Dengan begitu, Ranperda yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedur, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Peran Kanwil Kemenkum Riau dan Harapan Daerah

Melalui Divisi P3H, Kanwil Kemenkum Riau menjalankan fungsi pembinaan hukum dan fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah. Peran tersebut penting karena daerah membutuhkan dukungan teknis dalam memastikan norma yang disusun tidak bertentangan dengan regulasi pusat. Proses ini juga menjadi sarana konsultasi bagi pemerintah daerah ketika menghadapi persoalan substansi yang membutuhkan penjelasan lintas sektor.

Kepala Kanwil Kemenkum Riau Edison Manik menekankan pentingnya koordinasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan. Pendampingan dari P3H diharapkan membantu daerah menghasilkan regulasi yang lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, kehadiran Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir menegaskan bahwa pembahasan Ranperda melibatkan lembaga legislatif sejak proses penyelarasan.

Bagi dunia usaha, kepastian regulasi merupakan faktor penting dalam menjalankan investasi dan operasional. Aturan TJSLBU yang jelas dapat mengurangi risiko perbedaan penafsiran mengenai kewajiban sosial dan lingkungan. Bagi masyarakat, regulasi yang harmonis diharapkan memperkuat akses terhadap manfaat program, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mendorong transparansi penggunaan anggaran tanggung jawab sosial.

Meski demikian, harmonisasi bukan akhir dari proses. Setelah tahapan ini, Ranperda masih perlu melalui pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah sebelum ditetapkan. Pengawasan implementasi, evaluasi berkala, serta pelibatan masyarakat akan menentukan apakah norma yang sudah disusun benar-benar berjalan. Karena itu, hasil harmonisasi perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada badan usaha, pemerintah kecamatan, dan kelompok masyarakat penerima manfaat.

Secara keseluruhan, langkah Kanwil Kemenkum Riau mencerminkan upaya memperkuat kualitas regulasi daerah di Riau. Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir tentang TJSLBU diharapkan menghasilkan aturan yang selaras, aplikatif, dan memberi manfaat luas. Kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Riau, DPRD, pemerintah kabupaten, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar tanggung jawab sosial badan usaha tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Editor: Sukri Mustakim