Aktivasi IKD Kepulauan Meranti Tembus 13 Ribu, Masuk Lima Besar se-Riau

Inforiau – 12 November 2026 | Capaian Aktivasi IKD Kepulauan Meranti Tembus 13 Ribu Masuk Lima Besar se-Riau menjadi indikator penting bahwa pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital mulai menjangkau warga hingga desa dan pulau terluar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bawah kepemimpinan Bupati AKBP (Purn) H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M. menempatkan pemerataan pelayanan sebagai prioritas, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah untuk menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Langkah konkret dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kepulauan Meranti melalui program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Alih-alih menunggu warga datang ke kantor, petugas turun langsung ke desa-desa dengan pola jemput bola. Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke pusat pemerintahan di Selatpanjang.

Jemput Bola untuk Aktivasi IKD

Kepala Disdukcapil Kepulauan Meranti, Agustia Widodo, S.E., M.Si., mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan capaian dengan memperluas jangkauan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Menurut dia, pelayanan tidak boleh berhenti pada warga yang mudah datang ke kantor, tetapi harus menyentuh mereka yang berada di wilayah terluar.

Hingga November 2026, sebanyak 13.118 penduduk telah mengaktifkan IKD dari total 151.713 penduduk wajib KTP di Kepulauan Meranti. Dengan persentase 8,65 persen, Meranti menempati posisi kelima dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, setelah Pekanbaru, Pelalawan, Dumai, dan Siak. Capaian itu menjadi modal untuk mempercepat transformasi layanan kependudukan di daerah kepulauan.

Indikator	Capaian
Penduduk wajib KTP	151.713 jiwa
Aktivasi IKD	13.118 jiwa
Persentase aktivasi	8,65 persen
Peringkat se-Riau	Kelima dari 12 kabupaten/kota

Agustia menjelaskan, percepatan aktivasi IKD merupakan bagian dari upaya mendukung target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Karena itu, Disdukcapil memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan hingga desa agar informasi jadwal pelayanan tersampaikan dan masyarakat tergerak memanfaatkan layanan digital tersebut.

Kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari sejumlah pulau menjadi tantangan tersendiri. Petugas tidak hanya menghadapi persoalan jarak dan transportasi, tetapi juga keterbatasan jaringan internet, ketersediaan listrik, gangguan teknis, hingga kondisi cuaca yang berubah-ubah. Berbagai hambatan itu membuat proses aktivasi di lapangan membutuhkan waktu, tenaga, dan kesabaran ekstra.

Jarak antarpulau dan waktu tempuh yang panjang.
Keterbatasan transportasi menuju desa terpencil.
Jaringan internet dan pasokan listrik yang belum merata.
Gangguan teknis perangkat serta cuaca yang tidak menentu.
Anggaran pelayanan yang terbatas.

Meski demikian, Disdukcapil menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan maksimal. “Meskipun dengan anggaran yang terbatas, kami tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang berada di pulau-pulau, karena mereka juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa harus menghadapi kesulitan untuk datang ke kantor,” ujar Agustia.

Dukungan pemerintah kecamatan dan desa menjadi kunci. Camat dan kepala desa membantu menyebarkan informasi jadwal layanan, menggerakkan warga, serta menyiapkan lokasi kegiatan. Peran mereka dinilai penting agar program jemput bola tidak berjalan sendiri dan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses yang setara.

Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H., mengapresiasi langkah Disdukcapil mendatangi masyarakat langsung. Menurutnya, layanan seperti itu sangat dibutuhkan karena tidak semua warga memiliki kemudahan untuk bepergian ke ibu kota kabupaten. “Kami sangat mengapresiasi Disdukcapil Kepulauan Meranti yang telah turun langsung ke desa-desa untuk melaksanakan aktivasi IKD. Pelayanan seperti ini sangat membantu masyarakat, karena warga tidak perlu jauh-jauh datang ke Selatpanjang hanya untuk mendapatkan pelayanan,” ungkapnya.

Hermansyah berharap pelayanan jemput bola terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan begitu, semakin banyak warga Pulau Merbau yang memperoleh kemudahan mengurus administrasi kependudukan, termasuk memanfaatkan identitas digital untuk berbagai kebutuhan layanan publik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, capaian 13.118 aktivasi bukan akhir perjalanan. Posisi lima besar se-Riau menjadi pemacu untuk terus memperluas cakupan, memperkuat sosialisasi, dan memastikan layanan digital tidak berhenti di pusat kabupaten. Pemerataan layanan menjadi prinsip utama agar warga di desa dan pulau terluar memperoleh hak yang sama dalam administrasi kependudukan.

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi jemput bola, koordinasi lintas sektor, kesiapan infrastruktur pendukung, serta partisipasi masyarakat. Jika seluruh pihak bergerak bersama, target Renstra Kemendagri dapat dikejar sekaligus kualitas pelayanan publik di Kepulauan Meranti semakin membaik. Transformasi administrasi kependudukan pun tidak hanya menjadi catatan angka, tetapi dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Editor: Apriyanto