Hercules Rosario Marshal Serahkan Rp800 Juta ke KPK, Ungkap Sengketa Lahan 65 Hektare Summarecon
Inforiau – 12 November 2026 | Rosario de Marshal yang dikenal dengan nama Hercules datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/11/2026) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Hercules Rosario Marshal langsung menarik perhatian media massa, terutama terkait penjelasan mengenai uang senilai Rp800 juta yang diterimanya dari pihak Summarecon.
Dalam pertemuan dengan wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Hercules menjelaskan asal-usul dana tersebut. Menurutnya, uang Rp800 juta berasal dari tim kuasa hukum PT Summarecon dan diberikan untuk membantu keperluan kegiatannya saat hendak bepergian ke luar negeri. “Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Uang itu untuk tujuannya untuk memberikan kepada saya, untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri,” ungkap Hercules kepada media massa.
Namun, peran Hercules dalam kasus ini tidak hanya sebatas penerima dana. Ketua Ormas Grip Jaya tersebut juga diminta untuk membantu memediasi sengketa tanah milik Summarecon yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Lahan yang menjadi objek perselisihan memiliki luas sekitar 65 hektare, sebuah angka yang signifikan dalam konteks permasalahan pertanahan di Indonesia.
Menurut keterangan Hercules, pihak Summarecon berharap dirinya dapat mempertemukan tim hukum GRIB dengan kuasa hukum ahli waris untuk mencari penyelesaian atas konflik kepemilikan tanah tersebut. Upaya mediasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan damai sehingga persoalan lahan dapat diselesaikan dengan tuntas. “Jalan keluar itu ya untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu mungkin mereka mau menyelesaikan,” jelasnya.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Hercules dilakukan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari PT Summarecon. Hal ini terkait pengurusan dan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh pihak Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor. Budi menjelaskan bahwa Summarecon tidak hanya menyiapkan uang untuk diberikan kepada Kepala Kantor Bogor dalam pengurusan HGB dan blokir, tetapi juga menyiapkan sejumlah uang yang diberikan kepada Hercules untuk pengamanan lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon.
Hercules menjalani pemeriksaan intensif di KPK selama lebih dari lima jam, mulai pukul 10.30 WIB hingga 15.31 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keterangannya terkait penerimaan uang dari pihak Summarecon dan peran mediasi yang dimainkannya dalam sengketa pertanahan tersebut.
Langkah yang diambil Hercules untuk menyerahkan uang tersebut kepada KPK menunjukkan sikap kooperatif dari pihaknya. Hercules merasa bahwa uang tersebut berkaitan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK, sehingga secara inisiatif ia menyerahkan dan mengembalikan dana tersebut. KPK kemudian melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp800 juta tersebut untuk diusut lebih lanjut.
Dalam pernyataannya di depan media, Hercules juga mengangkat isu yang lebih besar mengenai status tanah seluas 65 hektare tersebut. Menurutnya, tanah itu awalnya berstatus hak milik, namun kemudian berubah menjadi HGB atas nama Summarecon. Hercules menilai perubahan status tersebut sebagai pelanggaran serius yang telah merusak tatanan hukum di Indonesia. “Ini sangat-sangat merusak hukum Indonesia,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Hercules juga melontarkan tudingan mengenai adanya perlindungan terhadap pengusaha dalam hal ini. Ia menyebut ada aparat penegak hukum yang membekingi praktik tersebut, termasuk pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pernyataan ini menunjukkan kompleksitas permasalahan pertanahan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
Kedatangan Hercules ke KPK juga membawa dokumen-dokumen pertanahan yang menjadi bagian dari pemeriksaan. Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat membantu penyidik dalam mengungkap secara utuh bagaimana kronologi peristiwa dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon ini.
Kasus ini merupakan bagian dari investigasi KPK yang lebih luas terkait dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk. Penyidik KPK terus menggali informasi dan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan tidak ada celah dalam proses penyidikan. Informasi dan keterangan yang diberikan oleh Hercules diharapkan dapat membantu penyidik dalam mengungkap praktik-praktik yang diduga melanggar hukum dalam pengurusan pertanahan tersebut.
Kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan lahan, terutama ketika melibatkan perubahan status kepemilikan tanah yang signifikan. Setiap transaksi dan mediasi yang melibatkan pertanahan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
About the Author
