Raffi Ahmad Disorot soal Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar, KPK Mulai Telaah Temuan ICW (Foto: ig/raffinagita)
JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada kontrak jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada perusahaan yang terafiliasi dengannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai menelaah temuan tersebut.
Berawal dari Temuan ICW
Polemik ini bermula dari siaran pers Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Senin (9/11/2026). ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer dengan nilai total Rp14.696.955.002 yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia. ICW menyebut kepemilikan perusahaan tersebut bermuara pada Raffi Ahmad.
Anggaran itu berasal dari dua kementerian. Paket dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan pada 2024, sedangkan tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
ICW juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara belanja jasa tersebut dan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah. Status Raffi sebagai pejabat negara turut memunculkan pertanyaan soal independensi proses pengadaan proyek yang dibiayai APBN.
Penjelasan RANS
PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS), induk usaha PT Rans Animasi Indonesia, segera memberikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menegaskan seluruh kerja sama dilakukan secara profesional melalui prosedur pengadaan yang transparan dan akuntabel.
RANS merinci, nilai kerja sama tersebut terdiri dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai sekitar Rp10,79 miliar. Menurut RANS, harga yang dipatok mengacu pada commercial rate card yang juga berlaku untuk klien lain.
Perusahaan juga membantah anggapan bahwa dana miliaran rupiah itu hanya untuk membayar unggahan media sosial. Menurut RANS, nilai kontrak sudah mencakup produksi konten, kehadiran influencer, hingga kegiatan promosi. Secara keseluruhan, kerja sama ini menghasilkan lebih dari 150 konten, sebagian besar untuk kampanye KKP, dengan total tayangan diklaim mencapai 52,6 juta kali.
Respons KKP dan KPK
KKP turut buka suara atas temuan tersebut dan menyatakan siap mengevaluasi kerja sama dengan perusahaan milik Raffi.
KPK sudah mulai menelaah temuan ICW. Lembaga antirasuah itu juga meminta Raffi memastikan seluruh harta kekayaannya dilaporkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Meski begitu, KPK menegaskan bahwa perusahaan milik penyelenggara negara yang menerima proyek pemerintah tidak otomatis berarti telah terjadi tindak pidana korupsi.
Desakan Mundur dan Reaksi Warganet
Di media sosial, sorotan terhadap Raffi terus menguat. Ia dilaporkan kehilangan sekitar 35 ribu pengikut di Instagram hanya dalam sehari. Isu ini juga ikut menyeret grup The Dudas yang beranggotakan Gading Marten, Ariel NOAH, dan Desta, yang terlibat dalam salah satu kampanye.
Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta, menyarankan Raffi mempertimbangkan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden. Menurut Tirta, posisi Raffi sebagai pejabat membuat batas antara kepentingan bisnis dan jabatan publik menjadi sangat tipis. Jika tidak lagi menjabat, kata Tirta, proyek yang diterima Raffi akan dipandang murni sebagai pekerjaan influencer, bukan sebagai pejabat.
Raffi sendiri belum memberikan tanggapan langsung soal kontrak tersebut. Namun, ia mengunggah sebuah video animasi berisi pesan tentang memilih diam dan menjaga lisan, yang banyak dikaitkan dengan polemik ini.
Bukan Sorotan Pertama Bulan Ini
Kontroversi ini muncul tak lama setelah Raffi menuai kritik akibat kehadirannya di acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 pada akhir Oktober lalu. Saat itu, ia sempat menghadapi seruan boikot dari warganet hingga akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan mengaku kurang teliti.
Kesimpulan
Kontrak influencer senilai Rp14,69 miliar membuka kembali perdebatan soal potensi konflik kepentingan ketika seorang pejabat negara juga menjalankan bisnis yang menerima anggaran pemerintah. RANS menegaskan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan harga pasar, sementara KPK menyatakan penerimaan proyek tidak serta-merta menunjukkan adanya korupsi. Hasil telaah KPK dan evaluasi dari kementerian terkait akan menjadi penentu arah polemik ini, sekaligus ujian bagi transparansi pengadaan jasa promosi di lingkungan pemerintah.
Editor: Mahyudi Yudhi
About the Author
