Penipuan Polda Riau: Catut Foto Profil Pejabat, Pria di Pekanbaru Diduga Tipu Korban Rp10 Juta

Inforiau – 14 November 2026 | Pekanbaru — Kasus Catut Foto Profil Pejabat Polda Riau Pria di Pekanbaru Diduga Tipu Korban Rp10 Juta memasuki babak baru setelah Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menangkap seorang pria berinisial BA (44). Penangkapan dilakukan pada Jumat (13/11/2026) sebagai respons atas laporan warga yang menjadi korban Penipuan Polda Riau melalui aplikasi WhatsApp. Pelaku diduga memakai nama dan foto profil pejabat kepolisian untuk meminta uang dengan dalih pembelian tiket pesawat. Korban dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp10 juta.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, melalui Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Firman Fadhila, menjelaskan bahwa tersangka sengaja menggunakan foto profil pejabat untuk memperdaya korban. Menurut Firman, identitas palsu itu dipakai agar korban percaya dan segera mengirimkan dana. Tersangka kemudian meminta sejumlah uang dengan alasan pembelian tiket pesawat.

Peristiwa bermula pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 11.30 WIB. Korban menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang memajang foto profil seorang pejabat Polda Riau. Dalam percakapan itu, pengirim pesan meminta bantuan dana dengan dalih memesan tiket pesawat. Karena percaya dengan identitas yang ditampilkan, korban mentransfer Rp5 juta ke rekening Bank BRI atas nama BH.

Permintaan tidak berhenti sampai di situ. Tersangka kembali menghubungi korban dan meminta tambahan dana dengan alasan tiket yang dibutuhkan untuk keberangkatan lima orang. Korban yang belum menaruh curiga kembali mengirim Rp5 juta ke rekening yang sama. Total uang yang ditransfer mencapai Rp10 juta.

Kecurigaan korban baru muncul beberapa waktu kemudian. Korban berupaya memastikan kebenaran identitas pengirim pesan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa nomor WhatsApp yang digunakan untuk meminta uang bukan milik pejabat Polda Riau yang bersangkutan. Sadar telah menjadi korban penipuan, pelapor mendatangi Mapolda Riau untuk membuat laporan resmi.

Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Riau kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melacak keberadaan BA. Dalam penangkapan itu, petugas menyita sejumlah barang bukti, antara lain:

Satu unit telepon genggam Samsung Galaxy S22 warna hitam;
Satu kartu rekening BRI Junio atas nama BH.

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 45A Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hingga kini, penyidik masih melengkapi berkas perkara dengan memeriksa saksi ahli serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses pelimpahan berkas tahap berikutnya.

Kompol Firman Fadhila mengingatkan masyarakat agar tidak langsung percaya terhadap pesan WhatsApp dari nomor baru yang meminta transfer dana, meskipun menampilkan foto pejabat kepolisian. Ia meminta warga melakukan verifikasi melalui saluran komunikasi resmi sebelum mengirim uang. Menurutnya, kehati-hatian menjadi kunci untuk mencegah korban berjatuhan dalam modus serupa.

Dalam kasus ini, pola yang digunakan tergolong klasik, yakni meminjam wibawa pejabat melalui foto profil dan narasi kebutuhan mendesak. Masyarakat perlu mencurigai permintaan transfer dari nomor tak dikenal, terutama bila disertai tekanan waktu dan alasan dinas. Verifikasi dapat dilakukan dengan menghubungi kantor instansi terkait atau nomor resmi yang sudah diketahui, bukan nomor yang baru saja mengirim pesan.

Penangkapan BA menunjukkan respons aparat terhadap laporan masyarakat. Namun, pencegahan tetap membutuhkan kewaspadaan publik. Warga diimbau segera melapor jika menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat atau anggota Polri, agar penyelidikan dapat dilakukan lebih cepat dan kerugian lebih besar dapat dicegah.

Kasus Catut Foto Profil Pejabat Polda Riau Pria di Pekanbaru Diduga Tipu Korban Rp10 Juta menjadi pengingat bahwa validasi identitas tidak cukup hanya dari foto profil. Penegakan hukum terhadap pelaku perlu berjalan seiring dengan literasi digital masyarakat. Dengan begitu, ruang gerak penipuan daring dapat dipersempit dan kepercayaan publik terhadap transaksi digital tetap terjaga.

Editor: Apriyanto