Yusril Ihza Mahendra Tanggapi Usulan Jadi Wapres Pengganti Gibran, Serahkan ke Prabowo

Inforiau – 14 November 2026 | JAKARTA – Namanya Diusulkan Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra Beri Tanggapan menjadi sorotan publik setelah nama Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra muncul dalam bursa usulan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ingin berkomentar panjang mengenai dorongan tersebut, tetapi ia menghargai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menegaskan bahwa munculnya nama-nama bakal calon wakil presiden merupakan bagian dari dinamika publik. Ia memilih tidak memberikan komentar berlebihan karena proses pencalonan bukan berada sepenuhnya di tangannya. “Saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya itu masyarakat ya, publik silakan aja, saya enggak bisa berkomentar apa-apa,” ujar Yusril.

Mekanisme Konstitusional Pergantian Wakil Presiden

Lebih jauh, Yusril memaparkan tahapan konstitusional dalam mekanisme pergantian wakil presiden usai berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Proses tersebut diawali dengan agenda rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menyatakan secara resmi telah terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.

MPR menggelar rapat untuk menyatakan secara resmi kekosongan jabatan wakil presiden.
Pimpinan MPR mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Melalui surat tersebut, MPR meminta presiden agar segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan seluruh dokumen persyaratannya.
Usulan dua nama calon dari presiden selanjutnya menjalani proses verifikasi oleh tim khusus di MPR.
MPR menggelar sidang untuk memilih satu nama sebagai wakil presiden dalam tenggat waktu paling lama 60 hari.

Yusril berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, penyelesaian proses pergantian wakil presiden perlu dilakukan secara tertib agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. “Diharapkan semua proses ini bisa terselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026,” pungkasnya.

Aspirasi Publik dan Sikap Politik Yusril

Meski namanya masuk dalam bursa usulan, Yusril tidak menunjukkan ambisi pribadi secara terbuka. Ia memilih menempatkan aspirasi publik sebagai bagian dari ruang politik yang wajar, tanpa kemudian mengklaim dukungan atau membangun narasi pencalonan. Sikap itu dinilai menjaga posisinya sebagai pejabat negara yang sedang menjalankan tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Dalam konteks politik nasional, usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran memang menjadi perhatian karena melibatkan mekanisme kelembagaan yang cukup panjang. Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki ruang untuk menimbang sejumlah nama sebelum mengajukan dua kandidat ke MPR. Karena itu, pernyataan Yusril lebih menegaskan bahwa keputusan akhir berada pada presiden dan proses konstitusional, bukan pada dorongan publik semata.

Uji Konstitusi dan Konsolidasi Pemerintahan

Proses pergantian wakil presiden ini juga menjadi uji bagi kerja kelembagaan, terutama MPR dan pemerintah. Publik akan mencermati bagaimana dua nama calon diajukan, diverifikasi, lalu dipilih dalam sidang. Transparansi tahapan menjadi penting agar hasilnya memperoleh legitimasi politik yang kuat. Selain itu, tenggat 60 hari menuntut koordinasi cepat antara MPR, presiden, dan tim verifikasi.

Bagi pemerintahan Prabowo, sosok wakil presiden yang akan mendampingi selama sisa masa jabatan perlu memiliki kemampuan bekerja dalam kerangka kabinet. Pernyataan Yusril bahwa presiden memiliki gambaran yang baik menunjukkan bahwa pertimbangan politik dan pemerintahan berjalan paralel. Publik pun diharapkan memberi ruang agar proses berlangsung tanpa tekanan yang berlebihan.

Dengan demikian, tanggapan Yusril Ihza Mahendra menegaskan dua hal utama. Pertama, usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran merupakan aspirasi publik yang ia hormati tanpa komentar berlebihan. Kedua, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan MPR. Penyelesaian sebelum akhir Desember 2026 menjadi target yang perlu dijaga agar pemerintahan tetap stabil dan agenda kenegaraan tidak terganggu.

Editor: Sukri Mustakim