Bursa Wapres Gibran Memanas: PDIP Usul Partai Terbesar, PAN Dorong Gerindra

Inforiau – 14 November 2026 | JAKARTA – Bursa Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka PDIP Usul Partai Terbesar dan PAN Dorong Gerindra kembali mencuat setelah partai-partai koalisi membahas kriteria dan sosok ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai kursi wakil presiden sebaiknya diisi figur dari kekuatan politik besar di parlemen, bahkan jika memungkinkan yang memiliki kursi terbanyak, dengan catatan punya kecakapan dan rekam jejak pemerintahan. Usulan itu bersinggungan dengan dorongan Partai Amanat Nasional yang menginginkan kader Gerindra mengisi posisi tersebut, meski keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

Presiden Prabowo Subianto disebut memegang sejumlah opsi. Pilihan itu mencakup kader internal koalisi pemerintahan, tokoh di luar koalisi, hingga kalangan nonpolitik seperti profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan. Setiap opsi membawa konsekuensi politik berbeda. Jika presiden memilih dari internal koalisi, apalagi kader Gerindra, risiko politik seperti berseberangan jalan dinilai lebih kecil. Presiden juga dapat mengajukan tokoh dari lingkar presiden yang bukan bagian dari Gerindra. Sebaliknya, figur dari luar koalisi berpotensi memperluas persatuan dan memperkuat dukungan politik di dalam maupun luar parlemen. Kalangan profesional dan teknokrat bisa menjadi alternatif bila kapasitas serta keahliannya sesuai kebutuhan kabinet.

Di sisi lain, Said mengingatkan bahwa wakil presiden mendatang semestinya tidak sekadar mendampingi presiden. Figur tersebut diharapkan ikut memetakan persoalan strategis dan merumuskan solusi atas tantangan nasional. Menurutnya, sang wapres harus mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis sekaligus memberikan jalan keluar bagi presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden. Dengan begitu, posisi wakil presiden benar-benar berfungsi sebagai mitra kerja kepala negara.

Pandangan berbeda datang dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik pendukung di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026), ia menyatakan PAN mendorong agar posisi pengganti Gibran Rakabuming Raka diisi kader Partai Gerindra. “Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” katanya kepada wartawan. Kendati demikian, Zulkifli memastikan PAN tidak mengajukan nama maupun menyodorkan kader internal untuk menduduki jabatan wakil presiden. Keputusan akhir, ujarnya, diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi Wakil Presiden terserah presiden. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, gak ada,” tutur Zulkifli. Pernyataan itu menegaskan posisi PAN sebagai pendukung tanpa menempatkan kepentingan kader internal. Bagi PAN, yang terpenting adalah pemerintahan berjalan stabil dan presiden memiliki ruang leluasa menentukan pendamping yang paling sesuai dengan kebutuhan kabinet.

Pembahasan kandidat wakil presiden di tingkat Koalisi Indonesia Maju belum menghasilkan keputusan final. Para pimpinan partai koalisi dijadwalkan kembali mendiskusikan sejumlah nama sepekan mendatang, seusai Presiden Prabowo merampungkan agenda di Palu dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Manila. “Presiden kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ presiden ke Manila, ASEAN Summit, ya. Pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada presiden. Minggu depan, minggu depan,” jelas Zulkifli.

Dari sisi konstitusi, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Melalui mekanisme itu, Presiden Prabowo berwenang mengusulkan dua nama kandidat untuk dipilih oleh MPR. Said menegaskan, sebelum 12 Januari 2027 Indonesia sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Ia menekankan presiden memegang mandat menentukan calon wakil presiden, sehingga pemilihan berlangsung dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu.

Penentuan nama calon wakil presiden kini bergantung sepenuhnya pada pertimbangan Presiden Prabowo. Kepala negara dinilai paling memahami figur pendamping yang dibutuhkan setelah menjalani dua tahun kepemimpinan. “Namun semua itu berpulang ke presiden. Presidenlah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang presiden pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan,” pungkas Said.

Dengan dinamika tersebut, bursa wakil presiden masih terbuka lebar. PDIP menekankan pentingnya kekuatan politik besar yang berpengalaman, sementara PAN mendorong kader Gerindra tanpa mengajukan nama. Semua pihak menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo, yang akan menimbang stabilitas koalisi, kapasitas pemerintahan, dan kebutuhan politik nasional. Yang terpenting, sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka diharapkan mampu menjaga kelancaran pemerintahan dan memperkuat dukungan politik di parlemen.

Editor: Alwira Fanzary