BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Menaker Yassierli: Masih Proses Administrasi di Kemenkeu

BANDUNG – Pekerja yang menanti Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 masih harus bersabar. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan BSU belum disalurkan karena masih dalam tahap peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli di Bandung, Sabtu (14/11/2026).

Ia memastikan belum ada satu pun pekerja yang menerima dana tersebut. Yassierli belum menyebut tanggal pasti pencairan.

Waspada Penipuan, Pegang Informasi Resmi

Yassierli meminta masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Menurut dia, informasi yang sah hanya berasal dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Belum cair. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Imbauan ini relevan karena kabar pencairan bantuan kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Modus yang patut diwaspadai antara lain tautan palsu dan permintaan data pribadi. Pekerja sebaiknya tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas.

Status penerima dapat dicek melalui laman bsu.kemnaker.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Kemnaker sebelumnya juga menyatakan program BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Data calon penerima bersumber dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran dan Sasaran Bantuan

BSU kuartal IV 2026 mencakup periode Oktober hingga Desember 2026. Besarannya Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga tiap pekerja yang memenuhi syarat menerima Rp900 ribu.

Rencana ini pertama kali diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengumuman itu disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja sebagai penerima, dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.

Soal mekanisme, Airlangga pada Kamis (12/11/2026) menyampaikan bantuan diharapkan disalurkan lewat transfer ke rekening bank penerima. Penyaluran sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Kebijakan ini berjalan beriringan dengan program rekening gratis. Program tersebut menyasar 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas di kelompok pendapatan desil 1–4 yang belum memiliki rekening bank.

Syarat Penerima BSU 2026

Ketentuan penerima diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Syarat utamanya:

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Batas upah itu memiliki pengecualian. Di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batasnya mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Untuk daerah yang tidak memiliki UMK, acuannya adalah upah minimum provinsi (UMP) dengan pembulatan yang sama.

Mengapa Belum Cair?

Aturan teknis, besaran, dan kriteria penerima sudah ditetapkan. Yang tersisa adalah proses administrasi di Kemenkeu, yang menurut Menaker masih berjalan. Sejak akhir Oktober, Kemnaker dan Kemenkeu memang masih mematangkan skema dan teknis pencairan.

Bagi pekerja, ada tiga tahap status yang bisa dipantau di portal Kemnaker:

Calon: terdata sebagai kandidat penerima.
Ditetapkan: telah lolos verifikasi dan validasi.
Tersalurkan: dana sudah dikirim ke rekening penerima.

Sambil menunggu, pekerja dapat memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan upahnya sudah sesuai. Rekening bank juga perlu dipastikan aktif. Pada penyaluran sebelumnya, bantuan kerap gagal cair karena ketidaksesuaian data upah atau rekening yang tidak aktif.

Kesimpulan

Hingga Sabtu (14/11/2026), BSU kuartal IV 2026 senilai Rp900 ribu belum disalurkan karena masih diproses secara administratif di Kemenkeu. Pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan, meski penyaluran dijadwalkan pada November–Desember 2026. Pekerja diimbau memantau kanal resmi Kemnaker, memeriksa kelengkapan data masing-masing, dan mengabaikan informasi pencairan dari sumber yang tidak jelas.

Editor: Wahyu Kurnia Putra