Inforiau – 15 November 2026 | Semarang, — Bea Cukai sinergi dengan Ombudsman dan Kejaksaan perkuat tata kelola pelayanan melalui koordinasi lintas lembaga yang berlangsung di Semarang dan Bengkulu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menyelaraskan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Koordinasi tersebut melibatkan Ombudsman Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dengan agenda utama membahas pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Dalam kunjungan kerja di Semarang, Bea Cukai Tanjung Emas menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia pada Jumat, 16 Oktober. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk meninjau praktik pelayanan, mekanisme pengaduan, serta standar pelayanan yang berlaku di lingkungan kantor Bea Cukai. Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan mencegah praktik maladministrasi. Karena itu, dialog dengan instansi seperti Bea Cukai menjadi sarana untuk memastikan bahwa prosedur yang dijalankan tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mudah dipahami dan diakses masyarakat.
Menguatkan Pengawasan dan Kualitas Layanan
Bea Cukai memiliki fungsi strategis dalam mengumpulkan penerimaan negara, memfasilitasi perdagangan, dan menjalankan pengawasan atas barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Ketiga fungsi itu menuntut keseimbangan antara kecepatan layanan dan ketelitian pengawasan. Di satu sisi, pelaku usaha membutuhkan proses yang cepat, pasti, dan tidak berbelit. Di sisi lain, negara perlu memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan penerimaan negara maupun keamanan masyarakat.
Sinergi dengan Ombudsman dinilai relevan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Pengawasan eksternal dapat membantu mengidentifikasi titik rawan dalam prosedur pelayanan, termasuk potensi keterlambatan, ketidakjelasan persyaratan, atau kurangnya informasi kepada pengguna jasa. Jika temuan semacam itu ditindaklanjuti secara sistematis, perbaikan tidak berhenti pada level teknis, tetapi juga menyentuh aspek budaya kerja dan akuntabilitas organisasi.
Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bersama antara lain:
- penyederhanaan alur pelayanan dan kejelasan persyaratan;
- penguatan kanal pengaduan serta tindak lanjut yang terukur;
- pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kontak langsung dan ruang penyimpangan;
- peningkatan kapasitas pegawai dalam memberikan pelayanan dan penjelasan kepada masyarakat;
- penguatan kontrol internal agar temuan pengawasan cepat diperbaiki.
Dengan langkah tersebut, pelayanan diharapkan tidak hanya cepat, tetapi juga konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberi kepastian bagi pengguna jasa. Kepastian prosedur menjadi penting karena Bea Cukai berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang memiliki dampak luas, mulai dari kelancaran logistik hingga biaya usaha.
Sinergi untuk Kepastian Hukum
Selain dengan Ombudsman, Bea Cukai juga menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kolaborasi ini menyangkut dukungan terhadap pelaksanaan penegakan hukum serta upaya menyelaraskan pemahaman atas persoalan yang berpotensi masuk ranah hukum. Dalam tugas kepabeanan dan cukai, tidak jarang muncul perkara yang membutuhkan penanganan hati-hati, termasuk yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan fasilitas, atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
Kejaksaan memiliki peran dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai koridor. Koordinasi sejak awal dapat membantu instansi teknis menyiapkan penanganan perkara secara lebih tertib, termasuk dalam hal kelengkapan bukti, kronologi kejadian, dan dasar hukum yang digunakan. Dengan begitu, proses penegakan hukum diharapkan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang beritikad baik.
Bagi dunia usaha, kepastian hukum sama pentingnya dengan kemudahan prosedur. Investasi dan perdagangan membutuhkan aturan yang jelas, penerapan yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian masalah yang dapat diprediksi. Sinergi antara Bea Cukai, Ombudsman, dan Kejaksaan dapat menjadi fondasi bagi tata kelola yang lebih baik, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak pihak yang terlibat.
Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik
Koordinasi lintas lembaga bukan sekadar seremoni. Untuk memberi dampak nyata, hasil pertemuan perlu diterjemahkan ke dalam rencana kerja yang konkret, misalnya pertukaran informasi, forum konsultasi berkala, pelatihan bersama, serta evaluasi atas rekomendasi yang muncul. Ombudsman dapat memberikan masukan dari sisi pelayanan publik, Bea Cukai menjalankan perbaikan internal, dan Kejaksaan mendukung aspek penegakan hukum agar berjalan profesional.
Pendekatan itu juga sejalan dengan kebutuhan membangun kepercayaan publik. Masyarakat dan pelaku usaha cenderung lebih percaya pada instansi yang terbuka terhadap pengawasan, responsif terhadap pengaduan, dan konsisten menindaklanjuti temuan. Keterbukaan tidak berarti melemahkan kewenangan; sebaliknya, pengawasan yang sehat dapat memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur.
Ke depan, keberhasilan sinergi ini akan terlihat dari indikator yang terukur, seperti penurunan keluhan berulang, percepatan penyelesaian layanan, kualitas jawaban atas pengaduan, serta berkurangnya potensi sengketa hukum. Jika dijalankan secara berkelanjutan, kolaborasi Bea Cukai dengan Ombudsman dan Kejaksaan dapat menjadi contoh tata kelola pelayanan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, penguatan tata kelola pelayanan bukan hanya soal memenuhi standar formal. Ia menyangkut cara negara melayani masyarakat secara adil, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi yang dibangun di Semarang dan Bengkulu menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan pelayanan kepabeanan dan cukai berjalan profesional, sekaligus menjaga keseimbangan antara fasilitasi ekonomi dan penegakan hukum.
Editor: Sukri Mustakim
About the Author
