Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Sport Massage GBK

Inforiau – 15 November 2026 | Isu Dugaan Pelecehan Sport Massage GBK Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Jangan Beri Ruang Bagi Predator Seksual kembali mencuat dan menjadi sorotan publik setelah sejumlah perempuan mengaku mengalami dugaan pelecehan saat menjalani layanan sport massage di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Kasus ini tidak hanya menyentuh persoalan hukum dan perlindungan korban, tetapi juga memantik pertanyaan besar soal pengawasan layanan kebugaran di ruang publik. Sahroni pun mendesak kepolisian bergerak cepat, mengusut tuntas, dan tidak memberi celah bagi pelaku kekerasan seksual untuk lolos dari pertanggungjawaban.

Dalam pernyataannya, Sahroni menegaskan bahwa dugaan pelecehan seksual bukan perkara yang bisa disepelekan. Ia meminta aparat kepolisian memeriksa semua pihak yang terkait, mengumpulkan bukti, serta memastikan proses hukum berjalan transparan. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi perempuan dan memastikan ruang olahraga tetap aman. “Jangan beri ruang bagi predator seksual,” ujarnya, seperti dikutip dari pemberitaan yang beredar.

Pengawasan Layanan Sport Massage Jadi Sorotan

Layanan sport massage umumnya melibatkan kontak fisik antara terapis dan klien. Karena itu, standar etik, prosedur operasional, serta pengawasan yang ketat menjadi kebutuhan mutlak. Dugaan pelecehan di GBK menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pencantuman aturan di dinding ruang layanan. Ada kebutuhan untuk memastikan siapa yang bertugas, bagaimana proses rekutmen berjalan, apakah terapis memiliki sertifikasi, dan bagaimana mekanisme pengaduan disiapkan jika terjadi insiden.

Pengelola fasilitas olahraga publik juga dituntut melakukan evaluasi menyeluruh. Mulai dari izin usaha, kontrak kerja, pelatihan pencegahan pelecehan, hingga penempatan kamera pengawas pada area tertentu. Yang tidak kalah penting adalah memastikan ruang layanan memiliki akses yang mudah diawasi tanpa mengorbankan privasi klien. Keseimbangan antara kenyamanan, privasi, dan keamanan harus menjadi prioritas.

Audit izin dan standar operasional penyedia layanan sport massage.
Pemeriksaan latar belakang dan sertifikasi terapis secara berkala.
Penyediaan kanal pengaduan yang aman, cepat, dan rahasia.
Pendampingan psikologis bagi korban sejak tahap pelaporan.

Polisi Diminta Bekerja Cepat dan Transparan

Desakan Sahroni agar polisi mengusut tuntas sejalan dengan kebutuhan publik atas kepastian hukum. Aparat kepolisian perlu menjelaskan perkembangan penyelidikan secara proporsional, tanpa membuka identitas korban. Pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti digital, hingga pendalaman prosedur layanan harus dilakukan secara profesional. Jika ada unsur kelalaian dalam pengelolaan layanan, hal itu juga perlu ditelusuri agar peristiwa serupa tidak terulang.

Dalam kasus dugaan kekerasan seksual, pendekatan yang berperspektif korban menjadi penting. Korban sering menghadapi tekanan sosial, rasa malu, dan kekhawatiran tidak dipercaya. Karena itu, proses hukum harus menghindari pertanyaan yang menyalahkan korban. Pendampingan hukum dan psikologis harus tersedia. Kerahasiaan identitas juga perlu dijaga agar korban berani bersuara dan proses penyelidikan tidak terganggu.

Jika dugaan pelecehan terbukti, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Namun, proses hukum tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Publik berhak mendapatkan informasi, tetapi penyelidikan tidak boleh dijadikan ajang penghakiman sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Ruang Olahraga Harus Bebas dari Kekerasan Seksual

GBK sebagai ruang publik dan pusat kegiatan olahraga memiliki peran penting dalam membangun budaya aman. Insiden dugaan pelecehan sport massage GBK menjadi pengingat bahwa fasilitas publik perlu memiliki sistem pencegahan yang tidak hanya reaktif. Edukasi kepada pekerja, pelanggan, dan pengelola layanan harus dilakukan secara rutin. Pemasangan informasi tentang kanal pengaduan, kode etik, serta konsekuensi hukum bagi pelaku dapat menjadi langkah awal yang efektif.

Selain itu, asosiasi profesi dan pelaku usaha massage olahraga perlu terlibat aktif. Sertifikasi terapis, kode etik profesi, dan mekanisme evaluasi berkala dapat membantu menyaring individu yang tidak layak bekerja di sektor ini. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola fasilitas, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil akan lebih efektif daripada tindakan parsial yang hanya muncul setelah kasus mencuat.

Bagi masyarakat, keberanian melapor menjadi kunci. Korban atau saksi yang mengetahui dugaan pelecehan sebaiknya segera menghubungi aparat kepolisian atau lembaga layanan perlindungan perempuan. Bukti sekecil apa pun, seperti catatan waktu, identitas terapis, saksi, atau komunikasi tertulis, dapat membantu proses penyelidikan. Namun, pelaporan harus dilakukan melalui jalur resmi dan pendampingan yang tepat agar korban tidak mengalami reviktimisasi.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan di ruang publik. Desakan Sahroni agar polisi tidak memberi ruang bagi predator seksual tidak boleh berhenti pada pernyataan. Implementasi di lapangan harus terlihat melalui penyelidikan yang serius, evaluasi layanan sport massage, serta jaminan keamanan bagi perempuan yang menggunakan fasilitas olahraga. Tanpa langkah nyata, kepercayaan publik terhadap keamanan ruang bersama akan terus terkikis.

Editor: Sukri Mustakim