PKS Tak Ajukan Kader untuk Kursi Wapres, Minta Pengganti Gibran Berintegritas dan Ijazahnya Diperiksa Ketat
JAKARTA – PKS memastikan tidak akan mengajukan nama kadernya sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan sejumlah harapan soal sosok yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto, mulai dari kriteria kepemimpinan, kemampuan ekonomi, hingga pemeriksaan ketat terhadap dokumen calon.
Tak Ajukan Nama, Hormati Kewenangan Presiden
Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
“PKS tidak mengusulkan nama kadernya untuk menjadi calon wakil presiden,” kata Kholid.
Kholid menyebut dua alasan. Pertama, PKS menghormati kewenangan Presiden Prabowo yang menurutnya paling memahami kebutuhan pemerintahan. Kedua, PKS menghormati partai-partai yang sejak awal mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Sesuai mekanisme konstitusi, Presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR, yang kemudian memilih salah satunya.
Tiga Kriteria Versi PKS
Meski tidak menyodorkan nama, PKS berharap calon wakil presiden memenuhi tiga kriteria: integritas, kapasitas, dan akseptabilitas.
Menurut Kholid, ketiga kualitas itu penting agar wakil presiden mampu menjalankan amanah, memperkuat kinerja pemerintahan, dan menjaga kepercayaan publik. Ia juga berharap sosok terpilih bisa membantu Presiden dalam tugas kenegaraan, membangun kerja sama yang baik, dan menjaga stabilitas politik.
Mardani: Pilih Wapres yang Paham Ekonomi
Dua hari sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyampaikan usulan yang lebih spesifik. Ia meminta Presiden memilih pendamping yang kuat di bidang ekonomi.
“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia,” ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Mardani mencontohkan duet Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan ekonom Boediono di periode kedua pemerintahan SBY. Menurutnya, Boediono adalah sosok profesional yang dipercaya pasar. Mardani juga meminta pemerintah memastikan program yang sebelumnya dikoordinasikan wakil presiden tetap berjalan, dengan penanggung jawab yang jelas untuk setiap program.
Tifatul Minta Ijazah Calon Diteliti
Di MPR, Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring meminta seluruh persyaratan calon diperiksa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ia menyoroti secara khusus kelengkapan ijazah calon.
“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya,” kata Tifatul usai rapat gabungan pimpinan MPR, fraksi, dan kelompok DPD, Jumat (13/11/2026).
Rapat itu membentuk dua tim, masing-masing beranggotakan 36 orang. Tim verifikasi bertugas memeriksa berkas administrasi, kesehatan, dan ijazah calon. Tifatul menyamakan perannya dengan KPU. “Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon,” ujarnya. Tim ad hoc menyiapkan aturan dan rancangan ketetapan MPR tentang wakil presiden terpilih.
PKS mendapat tiga kursi di masing-masing tim. Nama perwakilannya masih akan ditentukan secara internal.
Konteks: PKS di Pusaran Kasus Ijazah Gibran
Penekanan PKS pada pemeriksaan ijazah tidak lepas dari polemik yang mendahului mundurnya Gibran. Sebelumnya, 28 anggota Fraksi PKS yang dipimpin Mardani menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran, setelah keabsahan dokumen pendidikannya dipersoalkan. Dari 120 anggota DPR yang meneken usulan tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak.
Di tengah dinamika ini, Hidayat Nur Wahid juga mundur dari kursi Wakil Ketua MPR. Ia membantah keputusannya berkaitan dengan Gibran. PKS menunjuk Sohibul Iman sebagai penggantinya.
MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pada 2 Desember 2026. Prabowo berencana memutuskan dua nama yang akan diusulkan setelah kembali dari lawatan ke luar negeri.
Kesimpulan
PKS memilih tidak ikut menyodorkan kader untuk kursi wakil presiden dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Namun, PKS memberi sejumlah catatan: calon harus berintegritas, berkapasitas, dan dapat diterima publik, serta sebaiknya kuat di bidang ekonomi. Dengan pengalaman kasus ijazah Gibran, PKS juga menekankan pemeriksaan dokumen yang ketat di tim verifikasi MPR sebelum sidang paripurna 2 Desember mendatang.
Editor: Syaiful Han
