Pemkab Siak Siapkan Aturan Pejabat Muslim Wajib Baca Al-Qur'an, Eselon II-IV Jadi Sasaran
Inforiau – 16 November 2026 | Pemkab Siak Siapkan Aturan Baru Pejabat Muslim Eselon II hingga IV Wajib Bisa Baca Al-Qur an menjadi kebijakan yang tengah dimatangkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Riau. Rencana ini menargetkan aparatur beragama Islam yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV, terutama mereka yang menerima gaji dari anggaran pemerintah daerah. Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyatakan bahwa Aturan Pejabat Muslim ini akan segera dibahas bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak agar dapat menjadi persyaratan resmi dalam pengangkatan pejabat. Kebijakan itu disampaikan saat membuka bimbingan teknis guru Pendidikan Agama Islam sekaligus meluncurkan Gerakan Siak Bebas Buta Aksara Al-Qur’an di Balairung Datuk Empat Suku, Rumah Rakyat, Senin (16/11/2026).
Afni menegaskan, syarat kemampuan membaca Al-Qur’an akan diberlakukan bagi pejabat eselon II, III, dan IV yang beragama Islam. Menurutnya, pejabat yang digaji dari uang rakyat Siak sudah sepatutnya memiliki kemampuan dasar dalam membaca kitab suci umat Islam. ‘Siapa pun yang mau jadi pejabat eselon II, III, dan IV yang digaji dari uang rakyat Siak, selagi dia beragama Islam, maka salah satu syarat wajibnya dia bisa baca Al-Qur’an,’ kata Afni di hadapan peserta bimbingan teknis.
Gagasan ini, lanjut Afni, berawal dari usulan para guru Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Siak. Pemerintah daerah menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen memperjuangkannya agar segera diterapkan di lingkungan pemerintahan. ‘Bagi yang beragama Islam, wajib bisa baca Al-Qur’an. Karena saya sudah berucap, insyaallah kita usahakan,’ tambahnya.
Latar Belakang dan Ruang Lingkup
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah Kabupaten Siak tengah mendorong penguatan literasi Al-Qur’an di berbagai lapisan, mulai dari aparatur pemerintah hingga masyarakat umum. Bagi Pemkab Siak, kemampuan membaca Al-Qur’an dinilai sebagai bagian dari kompetensi moral dan keagamaan yang relevan dengan tugas pelayanan publik. Karena itu, kebijakan bagi pejabat muslim diposisikan sebagai pintu masuk untuk membangun keteladanan di lingkungan birokrasi.
Ruang lingkup yang disebutkan mencakup tiga hal utama:
- Pejabat eselon II, III, dan IV yang beragama Islam dan menerima gaji dari anggaran pemerintah daerah.
- Penetapan syarat membaca Al-Qur’an sebagai bagian dari proses pengangkatan pejabat.
- Pembahasan teknis bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak sebelum aturan resmi diterapkan.
Pemerintah daerah belum merinci mekanisme uji kemampuan membaca Al-Qur’an, standar kelulusan, maupun masa transisi bagi pejabat yang sudah menjabat. Namun, arah kebijakannya sudah jelas: kemampuan membaca Al-Qur’an akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam manajemen aparatur beragama Islam di Siak.
Dari Birokrasi hingga Sekolah
Gerakan Siak Bebas Buta Aksara Al-Qur’an tidak hanya menyasar birokrasi. Program ini juga ditujukan kepada masyarakat luas, terutama anak-anak usia sekolah di seluruh wilayah Siak. Para tenaga pendidik agama diminta mengambil peran sebagai garda terdepan untuk memastikan kemampuan membaca Al-Qur’an ditanamkan sejak dini melalui lingkungan sekolah.
Melalui bimbingan teknis bagi guru Pendidikan Agama Islam, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kompetensi dan kapasitas pengajar agar program pengajaran berjalan efektif di setiap satuan pendidikan. Afni juga berpesan agar para tenaga pengajar menjaga semangat dan konsistensi dalam menjalankan tugas pendidikan agama di tengah berbagai keterbatasan. ‘Saya berharap melalui bimtek ini kapasitas bapak-ibu semakin meningkat dan semakin semangat. Mudah-mudahan bapak-ibu tetap istiqomah,’ harapnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah ingin membangun rantai keteladanan: aparatur pemerintah menjadi contoh, guru menjadi penggerak, dan peserta didik menjadi sasaran utama perluasan literasi Al-Qur’an. Jika berjalan konsisten, kebijakan ini tidak berhenti sebagai aturan administratif, tetapi menjadi bagian dari perubahan budaya literasi keagamaan di Siak.
Tantangan Implementasi
Rencana ini tetap membutuhkan perencanaan matang. Pemerintah daerah perlu memastikan agar kebijakan tidak sekadar menjadi syarat formal, tetapi disertai pembinaan, pelatihan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pejabat yang belum mencapai standar kemampuan membaca Al-Qur’an semestinya diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
Selain itu, sosialisasi kepada aparatur perlu dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan salah tafsir. Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi aparatur beragama Islam, sementara ketentuan bagi aparatur non-Muslim diatur sesuai prinsip kebijakan yang berlaku. Dengan begitu, aturan pejabat Muslim dapat diterima sebagai bagian dari penguatan kompetensi, bukan sebagai beban administratif baru.
Dari sisi pendidikan, pelibatan guru Pendidikan Agama Islam menjadi kunci. Jika kapasitas guru meningkat, dampaknya tidak hanya terasa di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Program bebas buta aksara Al-Qur’an memerlukan dukungan semua pihak, termasuk orang tua, tokoh agama, dan lembaga pendidikan.
Secara keseluruhan, langkah Pemkab Siak menyiapkan aturan bagi pejabat muslim menunjukkan arah kebijakan yang menekankan pentingnya literasi Al-Qur’an dalam tata kelola pemerintahan dan pendidikan. Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada kualitas implementasi, kesiapan aparatur, serta konsistensi pembinaan yang melibatkan guru dan masyarakat. Jika dirancang dengan tahapan yang jelas, aturan pejabat Muslim di Siak berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun birokrasi yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga kuat secara moral dan keagamaan.
Editor: Ahmad Syafwan
