UMP Riau 2027 Harus Ditetapkan Paling Lambat 21 November, Tahun Lalu Rapatnya Baru Digelar 18 Desember
Pemerintah Provinsi Riau hanya punya waktu lima hari lagi untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Riau 2027. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan UMP 2027 harus ditetapkan paling lambat Sabtu (21/11/2026), sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat Rabu (25/11/2026).
Batas waktu itu disampaikan Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah, Senin (16/11/2026), seperti dilaporkan CNBC Indonesia. “Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026,” kata Yassierli dalam rapat tersebut.
Bagi Riau, jadwal ini sebulan lebih cepat daripada tahun lalu. Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Riau untuk UMP 2026 baru digelar di Pekanbaru pada Kamis (18/12/2025), dan hasilnya diumumkan lima hari kemudian, Selasa (23/12/2025).
Riau Masih Menunggu Aturan dari Pusat
Sampai awal bulan ini, pembahasan di Riau belum dimulai. Kepala Disnakertrans Riau Roni Rakhmat mengatakan kepada wartawan pada Jumat (23/10/2026) bahwa Dewan Pengupahan baru akan diundang setelah aturan dari pusat terbit. “Semua ada aturan dan formulasinya. Itu belum keluar, jadi kita tidak bisa berspekulasi,” kata Roni, dikutip Riauin.
Keadaannya masih sama pada Selasa (3/11/2026). Kepala Seksi Persyaratan Kerja Disnakertrans Riau, Raja Dedi Suhanda, mengatakan kepada Tribun Pekanbaru bahwa daerah masih menunggu aturan dari pusat.
Aturan yang ditunggu itu kini mulai terbit. Menurut Yassierli, kementerian sudah menggelar rapat teknis dengan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah pada Jumat (13/11/2026). Kementerian juga akan menerbitkan surat edaran berisi data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan perhitungan.
Buruh Riau Sudah Dua Kali Berunjuk Rasa
Tuntutan pekerja sudah lebih dulu disampaikan. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau berunjuk rasa di Kantor DPRD Riau pada Kamis (1/10/2026). Menurut laporan GoRiau, mereka meminta UMP dan UMK 2027 naik 7,5 sampai 9 persen dan upah minimum sektoral diberlakukan kembali.
Pada Kamis (5/11/2026), FSPMI Riau bertemu perwakilan Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur. Kali ini mereka meminta UMP 2027 ditetapkan sebesar 100 persen dari kebutuhan hidup layak, seperti diberitakan JPNN.
Dari pihak pengusaha, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam memperkirakan inflasi tahun ini sekitar 3 persen dan pertumbuhan produktivitas 1 sampai 2 persen. “Kalau UMP dikaitkan dengan kebutuhan hidup, mestinya penyesuaian sesuai dengan inflasi. Tapi kalau lebih dari itu, harusnya mempertimbangkan produktivitas,” kata Bob kepada Kontan, Kamis (22/10/2026). Pernyataan itu adalah pandangan Apindo pusat.
UMP Riau Saat Ini: Rp3,78 Juta
UMP Riau 2026 sebesar Rp3.780.495,85 per bulan, naik Rp271.719,63 atau 7,74 persen dari tahun sebelumnya, menurut keterangan Roni Rakhmat pada 23 Desember 2025 yang dikutip Bisnis.com. Rincian UMK 2026:
- Dumai: Rp4.431.174,69 (tertinggi)
- Bengkalis: Rp4.155.317,75
- Siak: Rp4.001.327,33
- Pekanbaru: Rp3.998.179,46
- Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir: sama dengan UMP
Riau juga memiliki upah minimum sektoral provinsi, antara lain sektor minyak dan gas bumi Rp3.998.179,46 serta sektor pertanian dan perkebunan Rp3.783.741,47. Upah sektoral ini juga wajib ditetapkan gubernur untuk 2027.
Cara Menghitung dan Perkiraan Kenaikannya
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyatakan penetapan upah 2027 masih memakai PP Nomor 49 Tahun 2025. Rumusnya: inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan angka tertentu (disebut alfa) antara 0,5 dan 0,9. Besaran alfa dibahas di dewan pengupahan, dan di sinilah pekerja dan pengusaha biasanya berbeda pendapat.
BPS Riau mencatat inflasi tahunan Riau 3,09 persen pada Oktober 2026 dan pertumbuhan ekonomi 4,65 persen pada triwulan III 2026. Dengan dua angka itu, perhitungan redaksi menunjukkan kenaikan sekitar 5,4 sampai 7,3 persen, atau UMP sekitar Rp3,98 juta sampai Rp4,06 juta. Ini bukan angka resmi: data yang wajib dipakai adalah data dalam surat edaran kementerian, dan Disnakertrans Riau meminta semua pihak tidak berspekulasi sebelum pembahasan.
Tanggal yang Perlu Diingat
Yassierli menyebut gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi, sesuai Pasal 137 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. UMK dan upah sektoral kabupaten/kota tidak wajib ditetapkan.
- Sabtu (21/11/2026): batas waktu penetapan UMP.
- Rabu (25/11/2026): batas waktu penetapan UMK.
- Kamis (26/11/2026): batas waktu upah minimum sektoral provinsi.
- Senin (30/11/2026): batas waktu upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Editor: Sukri Mustakim
