DPRD Pekanbaru Dorong Penertiban PKL Persuasif Usai Dua Satpol PP Diserang
Inforiau – 16 November 2026 | Usai Insiden Penyerangan Satpol PP DPRD Pekanbaru Minta Penertiban PKL Lebih Persuasif menjadi perhatian publik setelah dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru menjadi korban penyerangan saat menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sukajadi, Kamis, 12 November 2026. Kedua petugas mengalami luka sayatan akibat senjata tajam yang digunakan dalam insiden tersebut. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan luka bagi petugas, tetapi juga memantik perdebatan tentang cara ideal menata pedagang kaki lima di ruang publik.
Anggota DPRD Pekanbaru Fraksi Demokrat, Muhammad Zahirsyah, menilai penertiban PKL persuasif harus menjadi pegangan utama petugas di lapangan. Dalam keterangan kepada awak media, Senin, 16 November 2026, ia menyatakan bahwa penegakan peraturan daerah tidak boleh berjalan kaku. Petugas perlu membaca kondisi emosi masyarakat, memperhitungkan potensi konflik, dan memastikan tindakan yang diambil tidak memicu benturan yang lebih besar.
Zahirsyah menegaskan, apabila situasi mulai memanas dan berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, penertiban sebaiknya tidak dipaksakan. Menurutnya, jeda atau penundaan tindakan bisa menjadi pilihan yang lebih bijak ketimbang memaksakan penertiban ketika risiko keselamatan petugas dan warga meningkat. Namun, ia juga menilai Satpol PP telah menjalankan tugasnya dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban umum.
Persoalan utama, kata dia, bukan semata penertiban di lokasi. Tantangan yang lebih besar adalah menjaga agar pedagang tidak kembali berjualan di kawasan terlarang setelah petugas meninggalkan lokasi. Ia mencontohkan aktivitas PKL di sekitar Mal SKA yang sebelumnya telah ditertibkan dan dipindahkan ke kawasan depan Universitas Muhammadiyah Riau (Umri). Setelah beberapa waktu, sebagian pedagang dilaporkan kembali berjualan di lokasi lama.
Kondisi serupa, menurut Zahirsyah, juga ditemukan di sejumlah ruas jalan lain di Pekanbaru. Karena itu, ia menilai pengawasan tidak cukup dilakukan hanya saat penertiban berlangsung. Patroli rutin perlu menjadi bagian dari strategi agar aturan tidak hanya tegas di atas kertas, tetapi juga konsisten di lapangan. Tanpa pengawasan berkelanjutan, penertiban berisiko menjadi kegiatan musiman yang tidak memberikan perubahan signifikan.
Ia juga menyarankan agar petugas memberikan tindakan lebih tegas terhadap pedagang yang berulang kali melanggar aturan. Apabila teguran sudah diberikan tetapi tidak diindahkan, penyitaan barang dagangan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah itu, menurutnya, diperlukan untuk memberikan efek jera tanpa menghilangkan prinsip komunikasi dan pendekatan manusiawi dalam proses penertiban.
Di sisi lain, Zahirsyah memahami bahwa sebagian pedagang kaki lima berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan fasilitas umum harus memperhatikan kepentingan masyarakat lain. Jalan bukan hanya hak pedagang, tetapi juga hak pengguna jalan, termasuk pengendara motor, pejalan kaki, dan warga yang membutuhkan akses yang aman serta lancar.
Insiden penyerangan terhadap dua anggota Satpol PP menjadi pengingat bahwa penertiban di ruang publik selalu mengandung dimensi sosial yang kompleks. Pendekatan represif tanpa komunikasi berisiko memicu resistensi, sedangkan pembiaran terhadap pelanggaran dapat merugikan masyarakat luas. Karena itu, penertiban PKL persuasif yang disertai patroli rutin dan penegakan aturan yang adil menjadi jalan tengah yang perlu diuji secara konsisten di Pekanbaru.
Editor: Alwira Fanzary
