DPRD Pekanbaru Apresiasi Kader PKK, Pendataan Pajak Daerah Diyakini Lebih Optimal
Inforiau – 16 November 2026 | Langkah Pemerintah Kota Pekanbaru melibatkan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pendataan potensi pajak daerah mendapat respons positif dari legislatif. Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin, menegaskan, “DPRD Pekanbaru Apresiasi Keterlibatan Kader PKK dalam Pendataan Pajak Daerah.” Menurutnya, langkah itu membantu pemerintah menjangkau masyarakat sekaligus memperoleh data yang lebih lengkap mengenai potensi pajak. Keterlibatan kader PKK bukan sekadar penambahan petugas, melainkan upaya memperkuat basis data penerimaan daerah dari tingkat lingkungan.
Zainal menegaskan, pendataan menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang akurat memungkinkan pemerintah mengetahui siapa wajib pajak, di mana objek pajak berada, serta bagaimana status kepemilikan properti. Tanpa pemutakhiran data, potensi pajak yang sebenarnya dapat lolos dari pencatatan sehingga penerimaan daerah tidak maksimal. Karena itu, kehadiran kader PKK di lapangan dinilai strategis untuk menjembatani pemerintah dan warga.
Kendala Penagihan PBB-P2
Ia menjelaskan, selama ini penagihan PBB-P2 kerap menghadapi kendala karena pemilik objek pajak tidak lagi berdomisili di Pekanbaru. Ada pula pemilik yang membeli properti untuk investasi sehingga keberadaannya sulit diketahui. Ketika petugas bertanya kepada tetangga, informasi mengenai pemilik sering kali tidak jelas. Persoalan bertambah rumit jika objek pajak sudah beberapa kali berpindah tangan. Kondisi itu membuat petugas membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
“Biasanya persoalan PBB ini, kadang orangnya tidak berada di sini. Ada juga yang membeli properti untuk investasi, sehingga ketika ditanyakan kepada tetangga, keberadaan pemiliknya tidak diketahui. Apalagi kalau sudah beberapa kali berpindah tangan, tentu agak sulit dilacak,” kata Zainal dalam keterangan kepada awak media.
Meski demikian, Zainal menilai langkah Pemko Pekanbaru melibatkan kader PKK dalam membantu pendataan merupakan upaya yang dapat meringankan pekerjaan petugas di lapangan. Kader PKK yang memiliki kedekatan dengan warga dinilai lebih mudah diterima saat mengumpulkan informasi. Pendekatan itu juga membuat sosialisasi pajak tidak terasa seperti penagihan semata, tetapi sebagai bagian dari pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Peran Kader PKK dan Aplikasi ASIAP
Program tersebut merupakan bagian dari upaya Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan pajak daerah. Kader PKK dilibatkan untuk membantu pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 sekaligus menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kader PKK dibekali aplikasi ASIAP untuk membantu memantau pendistribusian SPPT.
Selain PBB-P2, keterlibatan kader juga diarahkan untuk membantu pendataan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian, peran mereka tidak terbatas pada satu jenis pajak, tetapi mencakup upaya pemetaan potensi penerimaan daerah secara lebih luas. Zainal menilai langkah itu sejalan dengan kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat.
- Membantu mendistribusikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak.
- Menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak daerah.
- Membantu mendata potensi pajak, termasuk PBB-P2 dan PKB.
- Memanfaatkan aplikasi ASIAP untuk memantau distribusi SPPT.
“Sekarang sudah ada petugas tambahan yang ditunjuk melalui kerja sama dengan PKK. Mereka membantu mendata potensi-potensi pajak, termasuk PBB. Ini menjadi hal yang bagus karena bisa membantu pemerintah dalam melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Harapan untuk Penerimaan Daerah
Zainal berharap, melalui keterlibatan kader PKK, pendataan potensi pajak di Pekanbaru dapat berjalan lebih baik. Informasi mengenai objek pajak dan wajib pajak diharapkan semakin lengkap sehingga mendukung peningkatan penerimaan PAD. Menurutnya, data yang rapi juga akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan, mengevaluasi target penerimaan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih dari itu, sinergi antara Bapenda, kader PKK, dan legislatif dinilai perlu dijaga agar program tidak berhenti pada tahap sosialisasi. Zainal menekankan pentingnya pembinaan, pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap petugas tambahan. Dengan begitu, proses pendataan dapat berlangsung konsisten dan hasilnya benar-benar berkontribusi terhadap penguatan fiskal daerah.
Bagi masyarakat, kehadiran kader PKK diharapkan tidak hanya menjadi pengingat kewajiban pajak, tetapi juga sumber informasi mengenai prosedur pembayaran dan manfaat pajak bagi pembangunan kota. Kesadaran wajib pajak yang tumbuh dari komunikasi yang baik dinilai lebih berkelanjutan daripada sekadar penagihan. Karena itu, kolaborasi ini dipandang sebagai langkah awal yang positif untuk membangun sistem pendataan pajak daerah yang lebih partisipatif.
Editor: Apriyanto
