APBD Riau 2027 Rp10 Triliun Disahkan, Tugu Titik Nol Pekanbaru Dibangun dari Beton
Inforiau – 16 November 2026 | Kabar APBD Riau 2027 Tembus Rp10 Triliun Tugu Titik Nol Pekanbaru Bakal Dibangun dari Beton mencuat setelah DPRD Provinsi Riau mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027 dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026). Anggaran itu resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan nilai Rp10,007 triliun. Di tengah besarnya belanja daerah, rencana penataan kawasan Tugu Titik Nol Pekanbaru memakai material beton menjadi salah satu agenda yang paling mendapat perhatian publik.
Anggaran Rp10,007 Triliun dan Prioritas Pembangunan
Pengesahan APBD 2027 disebut menjadi fondasi bagi sejumlah program pembangunan di Provinsi Riau. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan agenda untuk tahun mendatang, termasuk menata kembali kawasan Tugu Titik Nol Pekanbaru. Kawasan itu sebelumnya menjadi sorotan karena ornamen berbahan tembaga hilang akibat pencurian.
Alasan Memilih Material Beton
Pemprov Riau memilih beton agar bangunan lebih kuat dan tidak mudah menjadi sasaran pencurian. SF Hariyanto menilai ornamen yang memiliki nilai jual tinggi berulang kali memicu tindak pidana. Karena itu, material beton dianggap lebih aman untuk mengurangi risiko kejadian serupa terulang.
“Ya, kalau kita begitu saja nanti dicuri-curi orang terus, bisa diperjualbelikan. Kan malu kita,” ungkap SF Hariyanto.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan estetika kawasan publik tidak bisa dilepaskan dari aspek keamanan. Pemerintah daerah ingin memastikan penataan Tugu Titik Nol Pekanbaru tidak hanya memperbaiki tampilan, tetapi juga memperkuat ketahanan bangunan terhadap tindakan vandalisme dan pencurian.
Bukan Sekadar Renovasi Tugu Zapin
SF Hariyanto menjelaskan rencana tersebut bukan sekadar renovasi Tugu Zapin. Yang disiapkan adalah penataan kembali Tugu Titik Nol Pekanbaru yang berada di kawasan tersebut. Perbedaan itu penting agar publik memahami cakupan pekerjaan, termasuk desain, material, dan pemeliharaan kawasan setelah pembangunan selesai.
Ia juga menyinggung kondisi sebelumnya ketika patung Zapin sempat menuai protes masyarakat. Setelah itu, ornamen di kawasan tersebut menjadi sasaran pencurian. Menurut SF, kondisi itu memalukan karena menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap fasilitas publik.
“Baru diprotes, kemudian dicuri orang. Ya telanjang, malu kita,” katanya.
Pemerintah provinsi mengupayakan pembangunan tersebut dapat mulai direalisasikan tahun ini. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan koordinasi dengan perangkat daerah, perencanaan teknis, dan pengawasan agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan kawasan.
Ujian Pemeliharaan Fasilitas Publik
Kasus pencurian ornamen tembaga menjadi pelajaran bagi Pemprov Riau. Pembangunan dengan material beton memang dapat menekan risiko pencurian, tetapi bukan berarti bebas dari persoalan. Beton tetap memerlukan perawatan, pengawasan, dan penataan lingkungan agar kawasan Tugu Titik Nol Pekanbaru tetap layak menjadi ruang publik.
Selain itu, publik akan mencermati bagaimana anggaran Rp10,007 triliun digunakan. Besarnya APBD Provinsi Riau tahun 2027 membuat setiap program pembangunan memiliki konsekuensi politik dan sosial. Transparansi perencanaan, pengadaan, hingga evaluasi pascaproyek menjadi bagian penting agar kebijakan tidak berhenti pada pernyataan pejabat.
Penataan Tugu Titik Nol Pekanbaru juga dapat menjadi cermin kemampuan pemerintah daerah merawat identitas kota. Jika kawasan itu dikelola dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan secara simbolis, tetapi juga memperkuat rasa aman dan kenyamanan masyarakat yang berkunjung. Sebaliknya, jika pengawasan lemah, persoalan serupa berpotensi muncul kembali meskipun material bangunan sudah diganti.
Pada akhirnya, pengesahan APBD Riau 2027 senilai Rp10,007 triliun dan rencana pembangunan Tugu Titik Nol Pekanbaru dari beton menjadi ujian bagi pemerintah daerah. Publik bukan hanya menunggu bangunan berdiri, tetapi juga menilai sejauh mana anggaran besar diikuti tata kelola yang kuat, perawatan yang konsisten, serta perlindungan aset publik yang lebih baik.
Editor: Alwira Fanzary
