APBD Riau 2027 Tembus Rp10 Triliun, SF Hariyanto Diuji Buktikan Anggaran Berdampak Nyata
Inforiau – 16 November 2026 | Isu APBD Riau 2027 Tembus Rp10 Triliun Tantangan Besar Menanti SF Hariyanto Jangan Hanya Besar di Atas Kertas menjadi sorotan setelah DPRD Riau mengesahkan anggaran Rp10,007 triliun dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026). Angka tersebut menandai naiknya kapasitas fiskal Provinsi Riau, tetapi sekaligus menempatkan pemerintah daerah di bawah tekanan publik untuk membuktikan bahwa uang rakyat benar-benar berubah menjadi layanan dan pembangunan yang terasa.
Bagi masyarakat, Rp10 triliun bukan sekadar deretan angka dalam dokumen APBD. Di balik pengesahan itu, ada harapan besar agar persoalan yang selama ini belum tuntas segera mendapat jawaban, mulai dari kerusakan jalan, ketimpangan pembangunan antardaerah, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Perhatian publik kini bergeser dari besarnya anggaran ke arah penggunaan: ke mana uang itu dibelanjakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan warga.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi kepada DPRD Riau, khususnya Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menuntaskan pembahasan RAPBD 2027. “Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD, khususnya anggota Banggar dan tim TAPD yang bekerja siang dan malam,” ujarnya. Ia berharap kesepakatan legislatif dan eksekutif tersebut memperkuat pembiayaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, pengesahan APBD hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya dimulai ketika anggaran harus diterjemahkan menjadi kegiatan dan program nyata. Pemprov Riau perlu memastikan perencanaan yang matang, pengadaan yang transparan, eksekusi yang tepat waktu, serta pengawasan yang ketat agar anggaran besar tidak berhenti pada seremonial dokumen. Keterlambatan belanja, program yang tidak tepat sasaran, dan proyek yang kurang bermanfaat menjadi risiko yang harus diantisipasi sejak awal.
| Isu Prioritas | Harapan Publik |
|---|---|
| Infrastruktur jalan | Perbaikan jalan rusak dan konektivitas antardaerah yang memperlancar mobilitas serta menekan biaya logistik. |
| Ketimpangan wilayah | Pemerataan pembangunan agar daerah tertinggal tidak terus tertinggal dari wilayah perkotaan. |
| Pendidikan dan kesehatan | Peningkatan mutu sekolah, akses layanan kesehatan, serta dukungan bagi kelompok rentan. |
| Ekonomi masyarakat | Penguatan UMKM, lapangan kerja, dan program yang berdampak langsung pada pendapatan warga. |
APBD yang besar seharusnya menjadi alat untuk mempercepat pemerataan, bukan sekadar memperbesar belanja rutin. SF Hariyanto menghadapi ujian untuk memastikan setiap rupiah memiliki dampak multipler bagi perekonomian Riau. Pembangunan jalan, misalnya, tidak cukup dinilai dari panjang ruas yang diperbaiki, tetapi juga dari kelancaran distribusi barang, turunnya biaya transportasi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar jalan tersebut.
Hal serupa berlaku untuk pendidikan dan kesehatan. Anggaran yang memadai perlu diikuti dengan perbaikan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan akses yang merata. Jika hanya berfokus pada besaran anggaran tanpa memperbaiki pelaksanaan, risiko anggaran besar di atas kertas akan kembali muncul. Karena itu, publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai program prioritas, target, dan capaian pembangunan.
Pengawasan menjadi kunci. DPRD Riau memiliki peran untuk mengawal pelaksanaan APBD, sementara pemerintah daerah dituntut membuka ruang partisipasi publik dalam monitoring. Transparansi anggaran, laporan berkala, dan evaluasi berbasis hasil akan membantu memastikan bahwa kenaikan kapasitas fiskal berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah bisa tergerus.
Dengan demikian, APBD Riau 2027 sebesar Rp10,007 triliun adalah modal sekaligus ujian. Besarnya anggaran tidak otomatis menjamin kesejahteraan, tetapi menjadi peluang jika dikelola dengan disiplin, transparan, dan berorientasi pada hasil. SF Hariyanto dan jajaran Pemprov Riau perlu membuktikan bahwa anggaran ini benar-benar bekerja untuk masyarakat, bukan hanya besar di atas kertas.
Editor: Ahmad Syafwan
