Antrean BBM Pekanbaru Kembali Mengular, DPRD Desak Realisasi Penambahan Kuota
Inforiau – 16 November 2026 | Fenomena Antrean BBM Pekanbaru kembali menjadi sorotan publik. Persoalan “Antrean BBM Kembali Mengular di Pekanbaru DPRD Pertanyakan Realisasi Penambahan Kuota” mencuat setelah sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ibu kota Provinsi Riau itu dipadati kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Antrean yang sempat mereda kini muncul lagi, terutama pada jam-jam sibuk dan menjelang akhir pekan, sehingga memicu pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin, menilai lonjakan kebutuhan BBM tidak bisa dibiarkan tanpa evaluasi. Menurutnya, kuota untuk Pekanbaru perlu dikaji ulang karena permintaan kerap melampaui perkiraan, khususnya ketika mobilitas warga meningkat. Ia menyebut kondisi antrean sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius, bukan sekadar keluhan musiman.
“Kita juga agak miris melihat kondisi ini. Kuota BBM perlu dikaji ulang karena lonjakan kebutuhan di Pekanbaru tidak terduga. Saat hari libur atau akhir pekan, masyarakat dari kabupaten dan kota lain berdatangan ke Pekanbaru. Mereka juga mengisi BBM di sini,” kata Zainal kepada awak media di Pekanbaru, Senin (16/11).
Pernyataan itu merujuk pada posisi Pekanbaru sebagai pusat aktivitas Provinsi Riau. Selain melayani warga kota, SPBU di Pekanbaru juga menjadi tujuan pengendara dari 11 kabupaten dan kota lain. Pada akhir pekan dan hari libur, arus kendaraan dari daerah sekitar meningkat, baik untuk urusan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun rekreasi. Kondisi tersebut dinilai turut mendorong permintaan BBM di sejumlah SPBU.
DPRD Pekanbaru sebenarnya telah menyoroti persoalan ini beberapa bulan lalu. Komisi II sempat menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina untuk membahas pasokan dan kebutuhan BBM. Dalam pertemuan itu, salah satu usulan yang muncul adalah penambahan kuota BBM untuk Riau, khususnya Pekanbaru. Namun, antrean yang kembali terjadi membuat DPRD mempertanyakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
“Kemarin kita juga sudah hearing dengan Pertamina. Mereka menjanjikan adanya penambahan kuota. Kita ingin tahu apakah penambahan itu benar-benar sudah direalisasikan. Pertamina juga meminta dukungan kepala daerah, wali kota dan gubernur, untuk mengusulkan penambahan kuota BBM ke Riau, khususnya Pekanbaru,” ujar Zainal.
Evaluasi pasokan dan distribusi nasional
Komisi II DPRD Pekanbaru akan kembali berkoordinasi dengan Pertamina untuk meminta penjelasan mengenai ketersediaan stok di setiap SPBU. DPRD ingin mengetahui apakah antrean disebabkan oleh keterbatasan kuota, keterlambatan distribusi, atau lonjakan permintaan yang tidak terantisipasi. Langkah ini dinilai penting agar persoalan tidak terus berulang, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat pada akhir pekan dan masa libur.
Zainal juga menanggapi keluhan masyarakat di media sosial yang mempertanyakan kondisi Riau sebagai daerah penghasil minyak, tetapi warganya masih menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM. Menurutnya, persoalan antrean tidak cukup dilihat dari ketersediaan minyak di daerah penghasil. Distribusi BBM tetap berada dalam sistem nasional sehingga pasokan dari suatu daerah tidak serta-merta hanya diperuntukkan bagi masyarakat daerah tersebut.
“Negara ini luas dan kita berada dalam kerangka NKRI. Jadi, minyak yang dihasilkan suatu daerah bukan hanya untuk daerah itu sendiri. Kita juga masih bergantung pada distribusi dari wilayah lain,” tuturnya.
Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan BBM di Pekanbaru bersinggungan dengan tata kelola distribusi energi yang lebih luas. Meski Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak, kebutuhan harian masyarakat tetap mengikuti alur pasokan yang ditetapkan dalam sistem nasional. Karena itu, evaluasi kuota dinilai perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, pola mobilitas, dan peran Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi.
DPRD berharap Pertamina segera memberikan kejelasan mengenai stok dan realisasi penambahan kuota. Jika lonjakan permintaan terus terjadi tanpa penyesuaian pasokan, antrean di SPBU berpotensi menjadi persoalan rutin. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga sektor usaha yang mengandalkan kelancaran distribusi barang dan jasa.
Bagi masyarakat, antrean BBM bukan sekadar persoalan waktu tunggu. Kondisi itu menyangkut kepastian layanan, biaya operasional kendaraan, dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Karena itu, transparansi informasi mengenai kuota, stok, dan jadwal pasokan menjadi penting. DPRD diminta tidak berhenti pada pertanyaan, tetapi mendorong solusi yang terukur bersama Pertamina dan pemerintah daerah.
Dengan antrean yang kembali mengular, persoalan kuota BBM di Pekanbaru kembali mengemuka. DPRD menuntut realisasi penambahan kuota yang pernah dibahas, sementara Pertamina menghadapi tantangan menjaga pasokan di tengah mobilitas warga yang tinggi. Penyelesaian persoalan ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan Pertamina agar kebutuhan energi di ibu kota Riau dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkelanjutan.
Editor: Alwira Fanzary
