DPRD Pekanbaru Soroti Informasi Minyak Goreng Subsidi Digunakan Dapur MBG, Minta Cek Lapangan
Inforiau – 17 November 2026 | DPRD Pekanbaru Soroti Informasi Minyak Goreng Subsidi Digunakan Dapur MBG menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai minyak goreng bersubsidi. Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, meminta informasi itu tidak langsung dijadikan dasar tindakan sebelum ada pengecekan langsung di lapangan.
Zainal menegaskan, DPRD belum dapat membenarkan kabar tersebut karena belum melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke dapur-dapur MBG yang disebut dalam informasi yang beredar. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
“Kalau kita sendiri belum pernah melakukan kunjungan ke dapur-dapur tertentu, sehingga kita belum bisa membenarkan berita itu. Kalau kita lihat sendiri dan bisa kita cek apakah benar, baru bisa kita berikan semacam peringatan atau menyurati pihak terkait agar tidak menggunakan barang subsidi tersebut,” ujar Zainal kepada awak media di DPRD Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).
Verifikasi Sebelum Pemerintah Bertindak
Ia menjelaskan, jika hasil pengecekan menemukan pelanggaran, pihak terkait dapat memberikan peringatan atau mengirim surat kepada pengelola dapur agar tidak lagi menggunakan barang bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya. Namun, sebelum itu, proses verifikasi harus dijalankan secara transparan dan berdasarkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD juga menyoroti potensi persaingan bisnis di antara pengelola dapur MBG. Menurut Zainal, informasi yang beredar bisa saja muncul karena adanya persaingan antardapur. Persaingan tersebut, katanya, dapat terjadi ketika suatu dapur tidak memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga pihak yang bekerja sama beralih ke dapur lain.
Karena itu, ia berharap persoalan dugaan penggunaan minyak goreng bersubsidi tidak berkembang menjadi persaingan yang mengabaikan standar pelayanan program MBG. Ia menekankan bahwa program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat harus tetap dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan.
Pengawasan Dapur MBG Perlu Berkala
Zainal juga mengimbau pengelola dapur MBG untuk memperhatikan ketentuan penggunaan bahan pangan dan kebutuhan operasional. Menurutnya, program MBG harus dijalankan sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat. Penggunaan bahan bersubsidi di luar peruntukan, jika terbukti, dapat menimbulkan dampak bagi tata kelola subsidi dan kualitas layanan program.
Ia berharap pengawasan terhadap operasional dapur MBG dilakukan secara berkala. Pengawasan yang rutin dinilai penting agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai ketentuan, mulai dari penggunaan bahan baku, penerapan SOP, hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
Selain itu, DPRD meminta semua pihak menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurut Zainal, klarifikasi dan pengecekan lapangan menjadi cara yang lebih tepat untuk merespons dugaan penyimpangan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Ia menegaskan, apabila ditemukan penggunaan barang bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya, pihak terkait perlu melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran sesuai kewenangan. Langkah tersebut diharapkan menjadi efek jera sekaligus menjaga agar program MBG tidak tercoreng oleh praktik yang menyimpang.
Bagi DPRD Pekanbaru, isu ini menjadi pengingat bahwa pengawasan publik tidak cukup berhenti pada informasi yang beredar. Diperlukan kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta evaluasi berkala agar dugaan pelanggaran dapat dipastikan secara objektif. Jika terbukti, sanksi atau pembinaan dapat diberikan sesuai aturan; jika tidak terbukti, masyarakat juga perlu mendapat penjelasan yang jelas.
Dengan pendekatan itu, polemik mengenai minyak goreng bersubsidi di dapur MBG tidak berujung pada saling tuduh. Verifikasi dan pengawasan berkala menjadi kunci agar program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan gizi masyarakat tanpa menyalahgunakan fasilitas subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok yang berhak.
Editor: Sukri Mustakim
