Gibran Mundur dari Wapres, 8 Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Inforiau – 18 November 2026 | JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029. Surat pernyataan berhenti diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 November 2026, kemudian diteruskan ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekosongan kursi orang nomor dua itu langsung memantik pembahasan soal cawapres pengganti Gibran di lingkaran partai politik pendukung pemerintahan Prabowo.
Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11). Dalam surat itu Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri. “Atas nama saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” ujar Muzani saat membacakan surat.
Gibran menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Surat Lima Paragraf, Video Hampir Tujuh Menit
Pengunduran diri Gibran disampaikan lewat dua kanal sekaligus: surat resmi kepada MPR dan video pernyataan yang diunggah melalui kanal YouTube serta Instagram Sekretariat Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026) malam. Meski sama-sama berisi keputusan berhenti, keduanya memiliki penekanan berbeda.
Surat hanya terdiri dari lima paragraf. Isinya lebih menitikberatkan pada pernyataan resmi berhenti dari jabatan serta permintaan agar MPR menindaklanjutinya sesuai ketentuan konstitusi. Adapun video berdurasi 6 menit 53 detik memuat penjelasan jauh lebih panjang, termasuk klarifikasi mengenai polemik ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik.
Delapan Nama Masuk Pertimbangan
Wacana penunjukan wakil presiden baru mengemuka setelah Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11). Dalam pertemuan itu Prabowo disebut memberi waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas dan menyampaikan usulan kandidat.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Doli Kurnia Tandjung, menegaskan Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden. Menurut dia, Indonesia membutuhkan kepemimpinan solid untuk menghadapi tantangan global maupun domestik pada sisa masa pemerintahan 2024–2029. “Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11).
Doli lantas menyebut sejumlah figur dari partai politik yang dinilai layak dipertimbangkan karena pengalaman panjang di dunia politik dan pemerintahan. “Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” ujarnya.
Kedelapan nama itu adalah:
- Puan Maharani, Ketua DPP PDIP;
- Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar;
- Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra;
- Sugiono, Sekretaris Jenderal Gerindra;
- Ahmad Muzani, Ketua MPR dari Gerindra;
- Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB;
- Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN;
- Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat.
Parpol Kompak Menyerahkan ke Presiden
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan partai-partai pengusung tidak akan mendorong kader masing-masing. Menurut dia, para ketua umum sudah sepakat menyerahkan penentuan nama kepada Prabowo. “Kita sudah sepakat, parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal. Nanti kita akan mengajukan satu nama,” kata Zulhas di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Sabtu (14/11/2026) malam. “Sabar sedikit, ya, seminggu lagi sudah ketahuan.”
Sikap serupa datang dari hampir seluruh partai. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan wapres mengikuti koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dan dua nama yang diajukan Presiden bukan sekadar pelengkap prosedural. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan partainya tidak mengusulkan kader dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Partai Demokrat melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono juga menyatakan tidak mengajukan nama. PKB lewat Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid berharap sosok terpilih punya kedekatan dan pengalaman panjang bekerja dengan Prabowo. Golkar melalui Ketua Fraksi di MPR Melchias Markus Mekeng menegaskan tak ada aturan yang mewajibkan cawapres berasal dari koalisi. Nasdem melalui Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim menekankan figur terpilih harus kompatibel dengan Presiden, cerdas, dan berwawasan global.
Prabowo sendiri sempat menyinggung soal penggantinya saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). “Dari situ, kembali, harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari Yang Di Atas, Yang Maha Kuasa,” ujarnya.
Pasal 8 dan Tenggat Awal Desember
Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden. Pimpinan MPR telah menjadwalkan tahapan verifikasi hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026 agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa kekosongan yang berlarut.
Sejumlah pihak berharap figur yang dipilih memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Kholid menyebut tiga hal itu diperlukan agar wapres baru mampu memperkuat kerja pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Jejak Dua Tahun Gibran
Sebelum mundur, Gibran menghabiskan sekitar dua tahun mendampingi Prabowo. Salah satu agenda yang paling menonjol adalah dorongan pengenalan kecerdasan artifisial, coding, dan robotika kepada generasi muda.
Pada 4 Maret 2026 ia meninjau pelatihan di Pondok Pesantren Baitul Arqom Al-Islami, Kabupaten Bandung. Para santri memperlihatkan beragam karya, mulai dari robot pengalir air wudhu otomatis hingga robot untuk kompetisi. “Coding itu melatih anak-anak muda untuk berpikir kritis, critical thinking, dan berpikir komputasional,” kata Gibran. Ia juga mengingatkan pentingnya guru memperbarui pengetahuan agar bisa mendampingi murid mengikuti perkembangan teknologi.
Sebelumnya, 4 Februari 2026, Gibran menerima audiensi Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia di Istana Wapres. Pertemuan itu membahas pengembangan pendidikan robotika, coding, dan AI, termasuk kebutuhan kurikulum yang terstandar sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
Kini bola berada di tangan Prabowo. Dalam sepekan ke depan, publik menanti dua nama yang akan diajukan ke MPR, dan siapa di antara mereka yang akhirnya mendampingi Presiden hingga 2029.
