PDI Perjuangan Cetak Rekor MURI 3.535 Teba, Buka Suara soal Cawapres Pengganti Gibran
Inforiau – 18 November 2026 | JAKARTA – PDI Perjuangan menutup Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 dengan dua sorotan sekaligus: rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) lewat pembangunan 3.535 unit teba, dan sikap politik partai terhadap kursi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keduanya mengemuka pada Sabtu (14/11/2026), sehari setelah pimpinan MPR menyatakan akan mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama cawapres.
Rekor dari 3.535 Teba
Puncak PPSN bertema “Merawat Pertiwi” digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta. Dari rangkaian kegiatan itu, MURI memverifikasi 3.535 teba, yakni tempat pengolahan sampah organik yang dibangun di berbagai daerah. Perwakilan MURI, Awan Rahargo, menyatakan capaian tersebut resmi tercatat sebagai rekor dunia.
“Hari ini MURI menyaksikan tiga kegiatan, di mana salah satunya sudah secara resmi dan terverifikasi masuk dalam capaian catatan rekor dunia Museum Rekor Dunia Indonesia, yaitu dengan pembuatan teba terbanyak di seluruh Indonesia,” ujar Awan di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Dua kegiatan lain masih dalam proses verifikasi, yaitu kerja bakti dan pemilahan sampah yang melibatkan lebih dari satu juta orang di berbagai daerah. Jika lolos, keduanya akan tercatat sebagai peristiwa superlatif dalam penilaian MURI.
Dari ember rumah tangga hingga ruang terbuka hijau
Di Banyuwangi, gerakan ini diwujudkan lewat TEBA Modern atau Tempat Edukasi dan Biopori Alami. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang juga kader PDIP, menyebut program itu sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen moral terhadap arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk merawat lingkungan mulai dari hal kecil.
“Arahan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, kita diminta untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga pertiwi dengan membuat TEBA, lalu juga sosialisasi memilah sampah, dan memanfaatkan lingkungan untuk menanam pohon,” kata Ipuk usai memilah sampah di RTH Singotrunan, Banyuwangi.
Sampah organik diolah melalui biopori modern menjadi kompos yang menyuburkan tanah, sedangkan sampah anorganik disalurkan ke bank sampah atau program kolaboratif seperti Banyuwangi Hijau. TEBA disiapkan dalam skala permanen bernama TEBA Mega di sejumlah ruang terbuka hijau maupun skala rumah tangga menggunakan ember plastik. Ketua DPC PDIP Banyuwangi Ana Aniati menyebut aksi serentak digelar di 12 titik dengan target 4.000 peserta se-kabupaten, melibatkan struktur partai, anggota fraksi, hingga warga.
Jakarta dan 9.000 ton sampah per hari
Di Jakarta, jajaran DPP PDIP turun ke lingkungan sekitar Kelurahan Menteng. Tampak antara lain Yuke Yurike, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Adian Napitupulu, Komarudin Watubun, Bintang Puspayoga, Wiryanti Sukamdani, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, Aria Bima, serta Ketua Panitia PPSN 2026 Patricia Hutapea. Ratusan kader bersama anggota Pramuka Jakarta Pusat dan pemuda setempat menyapu jalan, memungut sampah, lalu memilahnya; sampah kering seperti daun dimasukkan ke dalam teba.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari dan jumlah itu berpotensi diolah menjadi sumber energi sekaligus memberi nilai tambah. “Kita mau membuat ini menjadi sesuatu hal yang lazim dan menjadi kebiasaan baik di seluruh Indonesia,” ujarnya. Ia berharap pencapaian rekor MURI menjadi hadiah bagi Megawati Soekarnoputri.
Cawapres: hak Presiden, keputusan Megawati
Isu kursi wakil presiden mencuat setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan hasil rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026): pimpinan MPR mengirim surat kepada presiden, yang kemudian memiliki waktu paling lambat 14 hari untuk mengusulkan dua nama cawapres.
Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP taat pada konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum. “Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum,” ujarnya setelah menghadiri puncak PPSN di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Bekasi Utara, Jawa Barat.
Ia menekankan pengisian jabatan wakil presiden merupakan kewenangan kepala negara. “Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti,” tegasnya. Hasto berharap dua nama yang diajukan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, mulai dari ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera mengambil sikap serupa dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. “Kalau itu sangat ini (bergantung) pada presiden. Dalam arti presiden mempunyai hak penuh untuk memutuskan dan mengirim dua nama,” katanya. Ia juga enggan berspekulasi bila ada kader partainya yang diminta maju. “Semua kan tergantung presiden. Kita enggak bisa mengatakan, kalau saya tidak berada pada posisi berspekulasi,” ucapnya.
Nama Puan Maharani dan Pramono Anung ikut disebut dalam bursa cawapres pengganti Gibran. Namun untuk langkah yang lebih besar, termasuk kemungkinan bergabung ke koalisi pemerintahan, PDIP menyerahkan sepenuhnya ke tangan ketua umum. “Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya,” kata Hasto.
Dengan demikian, dua agenda berbeda berjalan berbarengan di partai berlambang banteng itu: merawat mesin organisasi lewat gerakan lingkungan berbasis akar rumput, sambil menunggu arah politik Megawati Soekarnoputri ihwal pencalonan wakil presiden.
