Ahmad Doli Kurnia Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Data Ada di KPU
Inforiau – 18 November 2026 | JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta polemik soal ijazah anggota DPR tidak diperpanjang. Menurutnya, seluruh data latar belakang para legislator, termasuk riwayat pendidikan, sudah tersimpan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat diakses publik secara terbuka.
Pernyataan itu disampaikan Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menilai penelusuran latar belakang anggota dewan tak perlu menjadi perdebatan baru, karena proses pencalonan dan pencalegan sebelumnya sudah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara pemilu.
“Kalau mau cari data latar belakang tentang para anggota DPR, itu kan semua datanya ada di KPU. Bisa diakses dan itu bisa tidak ditutup-tutupi, bisa diakses melalui website mereka dan seterusnya gitu, ya,” kata Doli.
Desakan Transparansi Ijazah
Desakan agar ijazah anggota DPR dibuka ke publik belakangan ramai di media sosial. Gelombang itu muncul setelah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Selain itu, beredar petisi yang meminta riwayat pendidikan para legislator, mulai dari jenjang menengah hingga tinggi, bersifat transparan. Doli meminta persoalan ini tidak dibawa terlalu jauh dan mengimbau masyarakat tidak membuang-buang energi.
“Sekarang tinggal motifnya apa dulu ini, ya. Saya kira urusan ijazah-ijazah ini sebetulnya nggak usah kita perpanjang ya, apa namanya, apalagi kemudian nanti bisa menimbulkan, apa namanya ya, ya mengeluarkan energi baru lagilah,” sebutnya.
Soal 580 Anggota DPR
Doli juga menyinggung soal sebagian besar anggota DPR yang berijazah SMA. Ia menegaskan bahwa rakyat memilih para legislator dengan pertimbangan masing-masing, termasuk menelusuri rekam jejak calon sebelum menentukan pilihan.
“Kami 580 ini terpilih melalui pemilu, ya, melalui pemilu. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan, kami punya konstituen, ya. Rakyat memilih kami itu tentu punya pertimbangan, mencari tahu siapa yang mereka mau pilih, menganalisis, dan sampai menentukan pilihan,” katanya.
Ia memastikan legislator yang terpilih memenuhi syarat pencalonan. “Saya kira kemarin itu kan dalam proses pencalonan dan pencalegan semuanya sesuai dengan prosedur ya, yang sudah diatur dalam perundang-undangan kita dan juga dijalankan dengan baik oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menegaskan data pencalonan anggota DPR seluruhnya terbuka, termasuk ijazah, dan tersimpan di KPU.
DPR Diminta Bersikap soal Ijazah Gibran
Sepekan sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Doli menilai DPR tidak seharusnya berdiam diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait persoalan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
“Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta.
Menurutnya, komunikasi antarfraksi mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat sudah berlangsung sejak masa reses. Dengan dimulainya masa sidang, pembahasan itu dapat dilanjutkan melalui mekanisme yang tersedia di parlemen. Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi rencana Gibran menempuh langkah hukum lanjutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Bursa Wapres dan Dorongan untuk Dasco
Pada kesempatan yang sama, Doli juga berbicara soal bursa calon wakil presiden. Ia menegaskan Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
“Prinsipnya Golkar itu dari awal kami mengatakan ya, kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, ya, sebagai presiden, ya,” ucapnya.
Doli lalu memaparkan sejumlah kriteria sosok yang dinilai tepat mendampingi Prabowo:
- Memiliki kedekatan dan chemistry yang kuat sehingga mampu mewujudkan konsep dwitunggal dengan Presiden Prabowo.
- Mampu memecahkan masalah yang dihadapi pemerintahan.
- Memiliki legitimasi hukum sehingga tidak berpotensi menimbulkan masalah di tengah jalan.
“Nah, yang ketiga adalah tokoh yang punya legitimasi. Legitimasi hukum, artinya tidak lagi punya potensi masalah di tengah jalan nanti, soalnya makanya syarat-syaratnya nanti oleh yang dilakukan oleh tim verifikasi MPR itu harus betul-betul detail dan rinci,” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung tiga kader Partai Gerindra yang namanya menguat di bursa wapres, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Dari ketiganya, Doli menilai Dasco paling berpengalaman.
“Saya kira dari tiga ini yang punya pengalaman ya, saya melihatnya secara objektif saja, objektif saja, itu ada di diri Pak Dasco, ya,” ucapnya.
Menurut Doli, Dasco tidak hanya berkiprah di lembaga legislatif sebagai wakil ketua DPR, tetapi juga ikut membantu pemerintah menyelesaikan sejumlah persoalan, mulai dari urusan ketenagakerjaan, aparatur sipil negara (ASN), hingga pasar saham.
“Dalam konteks itu mungkin ya patut dipertimbangkan ya Pak Dasco untuk menjadi preferensi dipilih oleh Pak Prabowo,” sebutnya.
Dari rangkaian pernyataan itu, Doli tampil sebagai salah satu suara Partai Golkar yang paling lantang mengomentari isu-isu aktual di parlemen, mulai dari transparansi data pencalonan legislator hingga peta politik menjelang penetapan pendamping presiden.
