Sjafrie Sjamsoeddin di DPR: Bahas Revisi UU Pertahanan, Bantah Isu Cawapres dan Panglima TNI
Inforiau – 19 November 2026 | JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) sore. Kedatangannya bukan untuk urusan politik praktis, melainkan menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto guna membahas penyempurnaan Undang-Undang Pertahanan Negara. Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pertemuan itu sama sekali tidak menyinggung bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, dan juga tidak membicarakan isu pergantian Panglima TNI.
Bertemu Koordinator Polkam dan Ketua Komisi I
Sjafrie menjelaskan, langkahnya menemui Dasco dilakukan karena posisi Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI yang menjadi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sehingga membawahi sektor pertahanan. Setelah itu, ia melanjutkan konsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto untuk topik yang sama.
“Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco. Ya. Yang kedua, saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan,” ujar Sjafrie usai pertemuan.
Menurutnya, komunikasi dengan kedua pimpinan DPR tersebut merupakan bagian dari tugasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, di samping posisinya sebagai pembantu Presiden di bidang pertahanan.
UU Pertahanan Dinilai Tertinggal Zaman
Sjafrie menuturkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sudah berusia puluhan tahun dan dinilai tertinggal dibandingkan perkembangan zaman. Sementara itu, Undang-Undang TNI telah lebih dulu direvisi, sehingga regulasi di sektor pertahanan menjadi tidak seimbang.
“Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik, dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” ungkapnya.
Dari pertemuan tersebut, kata Sjafrie, disepakati pembentukan kelompok kerja untuk merumuskan draf perubahan aturan. Pemerintah dan DPR menargetkan formulasi revisi rampung pada penghujung tahun ini, sebelum masuk tahap pembahasan resmi pada tahun depan.
“Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” kata Sjafrie.
Selain soal revisi undang-undang, pemerintah bersama DPR juga menyelaraskan strategi pertahanan defensif aktif serta pengawasan terhadap program pembentukan batalion teritorial pembangunan daerah.
Bantah Bahas Cawapres Pengganti Gibran
Usai pertemuan, wartawan mencecar Sjafrie soal bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, termasuk nama Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono yang belakangan beredar. Menteri Pertahanan itu membantah keras pertemuan tersebut membahas hal tersebut.
“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” tegasnya.
Ia menekankan, agenda pertemuannya murni soal tugas kenegaraan di sektor pertahanan. “Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu Presiden di bidang pertahanan,” ujarnya.
Saat ditanya soal kabar dukungannya terhadap Sugiono untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Sjafrie memilih tidak menjawab dan menegaskan tidak ingin membahas persoalan di luar kewenangannya.
“Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu Presiden. Jadi jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya. Terima kasih,” pungkasnya.
Isu Pergantian Panglima TNI Dibantah
Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie juga menjawab spekulasi mengenai rencana Presiden mengganti Panglima TNI melalui Surat Presiden kepada DPR. Ia memastikan kabar itu tidak benar dan menegaskan seluruh jajaran militer masih menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
“Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian Panglima,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pernyataan senada sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. Ia menyebut pemerintah belum mengirimkan Surat Presiden terkait pergantian pimpinan tertinggi TNI kepada DPR, dan belum dapat memastikan apakah nantinya akan diajukan satu nama calon atau lebih.
“Belum, belum ada sampai sekarang,” kata Bambang di lokasi yang sama.
Konteks Bursa Pendamping Prabowo
Isu calon wakil presiden memang sedang menghangat di Jakarta. Istana menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada 25 November 2026. PDIP sendiri memilih tidak mengusulkan nama apa pun, dengan alasan penentuan pendamping presiden merupakan hak prerogatif kepala negara.
Dari lingkungan koalisi, Partai Gerindra menyebut nama calon wakil presiden mengarah kepada Dasco. Sejumlah relawan yang mendukung Dasco pun sempat menjadi sorotan, meski mantan Presiden Joko Widodo membantah pernah mengarahkan dukungan tersebut.
Di tengah riuh politik itu, Sjafrie memilih menjaga batas perannya. Ia hanya bersedia berbicara soal pertahanan negara, revisi undang-undang yang mendesak, serta kesiapan institusi militer menjalankan tugas. Bagi publik, pernyataannya menjadi sinyal bahwa isu pergantian Panglima TNI belum masuk agenda resmi pemerintahan, setidaknya hingga surat resmi ke DPR benar-benar dikirim.
Editor: Sukri Mustakim
