UMP Sumsel 2027 Naik Rp 267 Ribu Jadi Rp 4,2 Juta, Harga Pangan Masih Jadi Bayangan
Inforiau – 20 November 2026 | PALEMBANG – Upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Selatan untuk tahun 2027 ditetapkan naik 6,77 persen atau sebesar Rp 267.096, sehingga menjadi Rp 4.210.059 per bulan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat Dewan Pengupahan Sumsel pada Kamis (19/11/2026) dengan menggunakan koefisien alfa 0,80, angka tengah antara usulan pekerja dan pengusaha.
Anggota Dewan Pengupahan Sumsel yang mewakili serikat pekerja, Cecep Wahyudin, mengatakan kenaikan tersebut tidak hanya disepakati perwakilan pekerja, tetapi juga seluruh pihak yang tergabung dalam dewan pengupahan, mulai dari Apindo, akademisi, hingga pemerintah. “Semua pihak di Dewan Pengupahan Sumsel sepakat untuk kenaikannya,” katanya.
Menurut Cecep, penetapan UMP Sumsel 2027 itu tercatat sebagai yang tercepat kedua di Indonesia. “Alhamdulillah UMP Sumsel 2027 naik 6,77 persen atau sebesar Rp 267.096 menjadi Rp 4.210.059. Penetapan ini menjadi yang tercepat kedua di Indonesia,” ujarnya.
Tarif alfa jadi titik temu
Dalam pembahasan awal, perwakilan serikat pekerja mengajukan kenaikan dengan alfa 1,00 sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan. Dasar usulan itu adalah pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,28 persen, inflasi 2,55 persen per September 2026, serta angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 3,55 juta.
Dari sisi pengusaha, Apindo mengajukan alfa 0,50. Kedua angka itu akhirnya dipertemukan di 0,80 demi menjaga kondusivitas kerja sekaligus iklim usaha di Sumsel. Keputusan serupa berlaku untuk upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yang juga naik 6,77 persen. Usulan UMSP diajukan terhadap sembilan sektor yang merujuk pada KBLI 2025 sesuai UU 27/2026, dan berita acara UMSP baru dituntaskan pada hari yang sama setelah penyesuaian poin sub-sektor. Hasil dewan pengupahan selanjutnya diserahkan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan upah 2027.
Kenaikan upah berhadapan dengan harga pangan
Tambahan Rp 267 ribu per bulan langsung berhadapan dengan harga bahan pokok yang masih tinggi. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Jumat (13/11/2026) menunjukkan cabai merah keriting menembus Rp 82.450 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah berada di Rp 92.050 per kilogram setelah sempat menyentuh Rp 95.750.
| Komoditas | Harga per kg (13 November 2026) |
|---|---|
| Cabai rawit merah | Rp 92.050 |
| Cabai merah keriting | Rp 82.450 |
| Daging sapi | Rp 151.800 |
| Daging ayam | Rp 39.200 |
| Telur ayam | Rp 27.500 |
| Beras super I | Rp 17.700 |
| Minyak goreng curah | Rp 20.650 |
| Gula pasir lokal | Rp 19.500 |
Sejumlah komoditas tercatat naik dibandingkan hari sebelumnya. Daging ayam, misalnya, bergerak dari Rp 36.250 menjadi Rp 39.200 per kilogram, sementara daging sapi naik dari Rp 150.650 ke Rp 151.800 per kilogram. Beras kualitas medium I juga meningkat dari Rp 16.400 menjadi Rp 16.650 per kilogram. Hanya cabai rawit hijau, bawang putih, dan gula pasir lokal yang turun pada periode itu. Artinya, tambahan penghasilan pekerja Sumsel akan langsung tergerus belanja dapur bila tren harga bertahan hingga awal 2027.
Negara masih mengejar Rp 514 triliun
Tekanan fiskal juga menjadi latar ekonomi tahun depan. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak baru terkumpul Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Pemerintah masih harus mengumpulkan Rp 514 triliun pajak dalam dua bulan tersisa agar outlook akhir tahun Rp 2.310,8 triliun—sekitar 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun—tercapai.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut total penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih harus dikumpulkan pada November–Desember mencapai Rp 590,1 triliun. “Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta. Kepabeanan dan cukai baru terisi Rp 267,2 triliun atau 79,5 persen dari target, sedangkan PNBP justru melampaui target hingga 120,2 persen dengan nilai Rp 551,8 triliun.
Impor ilegal ikut menggerus pasar
Sorotan lain datang dari pengawasan perdagangan. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan mencatat 118 dari 5.766 dokumen Pemberitahuan Impor Barang tidak memenuhi syarat selama Januari–Juli 2025, dengan nilai barang mencapai Rp 26,4 miliar. Barang itu berasal dari China, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia, masuk tanpa persetujuan impor, verifikasi laporan surveyor, maupun izin impor.
Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, menilai pelaku kerap berpindah identitas perusahaan agar tetap bisa menembus pasar. “Mereka ganti-ganti dan mereka memakai warga negara Indonesia juga untuk melakukan itu,” ujarnya. Bagi pekerja, banjir barang ilegal berarti persaingan usaha yang tidak seimbang—faktor yang pada akhirnya ikut menentukan ruang bagi kenaikan upah di tahun-tahun berikutnya. Kenaikan UMP Sumsel 2027 kini bergantung pada bagaimana daya beli, harga pangan, dan penerimaan negara bergerak bersamaan.
