Pihak Sarwendah Ragukan Keaslian Video Dorong-Mendorong, Sebut Tak Relevan
Inforiau – 20 November 2026 | Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, menyoroti beredarnya rekaman yang disebut menampilkan aksi dorong-mendorong. Ia menegaskan sikap bahwa Pihak Sarwendah Ragukan Keaslian Video Dorong-Mendorong Sebut Tak Relevan sebagai dasar untuk menilai perkara yang sedang berjalan. Pernyataan itu langsung memunculkan dua isu penting: kredibilitas bukti digital dan relevansi peristiwa yang terjadi pada 2023.
Chris Sam Siwu menilai rekaman tersebut belum bisa dijadikan pegangan sebelum melalui pengujian yang sah. Menurutnya, sebuah video tidak cukup hanya dinilai dari tampilan visual, tetapi juga harus diperiksa asal-usul, waktu pengambilan, dan keutuhan file. Sikap itu bukan tanpa alasan. Dalam perkara yang melibatkan publik, bukti digital kerap menjadi titik panas karena mudah disalin, dipotong, atau diedit ulang.
Kredibilitas bukti digital menjadi kunci
Dalam praktik hukum, video dapat memiliki nilai pembuktian jika memenuhi sejumlah syarat. Pertama, file asli harus tersedia agar memungkinkan pemeriksaan metadata. Kedua, proses perolehan rekaman perlu dijelaskan secara transparan. Ketiga, jika ada dugaan manipulasi, pihak berwenang dapat melibatkan ahli forensik digital untuk menguji keasliannya. Tanpa langkah tersebut, sebuah rekaman berisiko hanya menjadi bahan opini publik, bukan alat bukti yang kuat.
- Autentisitas file dan metadata perlu diverifikasi.
- Rantai perolehan bukti harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pemotongan atau penyuntingan dapat mengubah konteks peristiwa.
- Keterangan ahli menjadi penting ketika keaslian video dipersoalkan.
Pandangan Chris Sam Siwu menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar isi rekaman, melainkan cara rekaman itu diperoleh dan disajikan. Jika keasliannya belum terbukti, video dorong-mendorong tidak semestinya langsung dianggap sebagai gambaran utuh suatu peristiwa. Prinsip praduga tak bersalah juga perlu dijaga agar proses hukum tidak digiring oleh tekanan opini publik.
Relevansi peristiwa 2023
Selain mempertanyakan keaslian, kuasa hukum Sarwendah menilai peristiwa pada 2023 tidak lagi relevan dengan perkara yang sedang berjalan. Argumen ini bertumpu pada gagasan bahwa konteks waktu dapat memengaruhi nilai sebuah peristiwa dalam pemeriksaan hukum. Semakin jauh jarak antara kejadian dan perkara yang diperiksa, semakin penting untuk menjelaskan keterkaitan keduanya secara konkret.
Namun, relevansi tidak selalu ditentukan oleh jarak waktu. Dalam beberapa kasus, peristiwa lama tetap dapat relevan jika memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara, misalnya untuk menunjukkan pola, latar belakang konflik, atau keadaan tertentu. Karena itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada usia peristiwa, tetapi pada kemampuan para pihak menjelaskan mengapa kejadian tersebut masih memiliki nilai bagi pemeriksaan.
Bagi pihak Sarwendah, penekanan pada aspek keaslian dan relevansi merupakan strategi untuk menjaga fokus perkara. Jika rekaman dianggap tidak autentik atau peristiwanya tidak berkaitan langsung, maka rekaman itu tidak layak menjadi dasar penilaian. Sebaliknya, pihak lain tentu perlu membuktikan bahwa rekaman dan peristiwa tersebut memiliki kaitan yang sah dengan perkara yang sedang diperiksa.
Posisi hukum dan opini publik
Perkara ini menunjukkan bagaimana sebuah rekaman dapat dengan cepat berkembang menjadi bahan perdebatan publik. Di satu sisi, publik ingin segera mengetahui kebenaran. Di sisi lain, proses hukum membutuhkan pembuktian yang tidak boleh dilewati. Video dorong-mendorong yang belum terverifikasi tidak seharusnya diperlakukan sebagai kebenaran final, terutama ketika para pihak masih memiliki hak untuk menguji bukti.
Chris Sam Siwu menempatkan keraguan atas keaslian video sebagai bagian dari pembelaan yang sah. Ia tidak hanya membantah narasi yang beredar, tetapi juga mempertanyakan kelayakan rekaman sebagai alat bukti. Pendekatan ini penting agar pemeriksaan berjalan berdasarkan fakta yang teruji, bukan sekadar potongan gambar yang beredar di ruang digital.
Ke depan, publik perlu menunggu hasil pemeriksaan yang berwenang. Jika video dorong-mendorong hendak digunakan dalam perkara, maka keaslian dan relevansinya harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan tekanan publik, tetapi juga menjaga keadilan bagi semua pihak.
Sikap Pihak Sarwendah Ragukan Keaslian Video Dorong-Mendorong Sebut Tak Relevan mencerminkan pentingnya verifikasi dalam perkara berbasis bukti digital. Perdebatan ini seharusnya menjadi pengingat bahwa video tidak otomatis menjadi kebenaran hanya karena beredar luas. Proses hukum tetap membutuhkan kejelasan asal-usul, keutuhan bukti, dan keterkaitan peristiwa dengan perkara yang sedang diperiksa.
Editor: Alwira Fanzary
