Pemkab Pati Bersihkan Sungai Jelang Musim Hujan, Waspadai Banjir dan Longsor
Inforiau – 20 November 2026 | PATI – Pemkab Pati menyiapkan langkah antisipasi banjir dan tanah longsor menjelang musim hujan yang diperkirakan berlangsung mulai Desember 2026. Prioritas awalnya adalah menyusuri dan membersihkan aliran sungai yang tersumbat sampah maupun tanaman liar agar air tidak meluap ke permukiman warga.
Kebijakan itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat memimpin Apel Siaga Bencana di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Kamis (19/11/2026). Menurut dia, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengidentifikasi sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi.
“Kita akan melaksanakan kegiatan susur sungai. Banyak aliran sungai di Kabupaten Pati yang saat ini dipenuhi tanaman liar dan sampah. Ini perlu kita bersihkan bersama agar potensi banjir bisa kita antisipasi sejak dini,” kata Chandra di hadapan peserta apel.
Pembersihan tidak sepenuhnya bergantung pada BBWS. Pemkab Pati akan melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat, terutama pada ruas sungai yang belum tertangani oleh BBWS. Kolaborasi itu dinilai penting karena titik-titik rawan luapan umumnya berada dekat permukiman padat dan lahan pertanian.
Kekeringan Belum Tuntas
Di sisi lain, penanganan kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Pati masih berjalan. Hingga apel digelar, bantuan air bersih telah disalurkan sebanyak 1.699 tangki ke 12 kecamatan, yakni:
- Winong
- Pati
- Sukolilo
- Gabus
- Jakenan
- Pucakwangi
- Kayen
- Tambakromo
- Jaken
- Dukuhseti
- Batangan
- Tayu
Chandra meminta distribusi air bersih tidak terhenti meski hujan mulai turun di sebagian wilayah. Warga di daerah terpencil dan kelompok rentan disebutnya masih membutuhkan pasokan air bersih.
“Penanganan kekeringan tetap harus kita lanjutkan. Pastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan yang masih membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Peringatan Dini dan Kesiapan Personel
Memasuki masa peralihan menuju musim hujan, BPBD Kabupaten Pati diminta terus memantau perkembangan cuaca dan informasi peringatan dini. Informasi tersebut harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat, jelas, dan mudah dipahami.
Selain itu, kesiapan peralatan darurat, pos siaga, dan personel Tim Reaksi Cepat harus dipastikan setiap saat. Prosedur penanganan juga diminta disederhanakan agar respons di lapangan lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat.
“Kesiapan peralatan dan personel harus terus kita periksa. SOP penanganan juga perlu kita permudah agar respons di lapangan bisa lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat,” ucap Chandra.
Ia menegaskan penanggulangan bencana bukan semata tanggung jawab pemerintah. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat harus terus diperkuat dengan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
ASN Diminta Tidak Pamer Kemewahan
Dua hari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), Chandra membuka jalan santai peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Dalam kesempatan itu ia mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga perilaku dan menjadi teladan bagi masyarakat.
Salah satu pesan tegasnya adalah larangan memamerkan kemewahan di media sosial. Menurut dia, kehidupan pribadi aparatur kini mudah menjadi konsumsi publik sehingga citra ASN bisa terganggu.
“Kita sebagai ASN harus memberikan teladan buat masyarakat. Walaupun punya usaha yang pendapatannya lebih besar, tolong jangan dipamerkan di media sosial. Makan seenak-enaknya juga tidak perlu dipertontonkan, karena itu bisa menjadi tontonan masyarakat yang kurang baik, meskipun menggunakan uang sendiri,” tegasnya.
Chandra juga menyoroti kedisiplinan jam kerja. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan pelayanan kepada masyarakat dibuka sesuai ketentuan, bukan lebih lambat dari jadwal. Para camat pun diperintahkan memperkuat koordinasi dengan kepala desa dan warga karena berperan sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah masing-masing.
Pilkades Serentak Tetap Maret 2027
Dari lingkup legislasi, Komisi A DPRD Kabupaten Pati memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tetap dijadwalkan pada Maret 2027. Kepastian itu muncul meski perumusan Peraturan Daerah tentang Desa belum rampung.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Narso, Kamis (19/11/2026), menjelaskan bahwa materi Perda tidak hanya mengatur Pilkades, tetapi juga pengisian perangkat desa (Perades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketiga hal itu menjadi fokus pembahasan komisi.
“Timing untuk Pilkades kita tetap Maret 2027. Perda Pilkades kan isinya banyak tidak hanya Pilkades, ada juga pengisian Perades dan BPD. Maka kita fokus penyelesaian itu,” ujarnya.
Menurut Narso, pelaksanaan Pilkades tetap dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, sebagaimana diterapkan sejumlah kabupaten lain yang tidak menunggu revisi Perda selesai. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan pihaknya memilih fokus pada penyelesaian regulasi Pilkades, Perades, dan BPD.
Kematian Kades Sukoharjo Berbuntut Demo
Isu lain yang menyita perhatian publik Pati adalah meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Suparjo, setelah diduga terlibat cekcok dengan oknum anggota DPRD Kabupaten Pati. Persoalan utang-piutang disebut menjadi latar peristiwa tersebut.
Chandra mendatangi kediaman almarhum, Kamis (19/11/2026), untuk menyampaikan belasungkawa. Ia menyayangkan penyelesaian masalah piutang yang berujung pada hilangnya nyawa dan berharap peristiwa serupa tidak terulang.
“Kami hadir ke kediaman Pak Suparjo, Kepala Desa Sukoharjo. Pihak keluarga masih menunggu proses dari kepolisian, secara aturan nanti kita lihat,” ujar Chandra. Ia menegaskan persoalan utang-piutang semestinya diselesaikan lewat komunikasi atau jalur hukum, bukan arogansi dan kekerasan.
Pada hari yang sama, massa warga Desa Sukoharjo bersama kepala desa se-Kabupaten Pati mendatangi kantor DPRD Pati sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka meminta Badan Kehormatan DPRD menindak tegas oknum anggota dewan yang diduga mengintimidasi Suparjo. Wakil Ketua DPRD Pati Bambang Susilo dan Hardi menemui massa.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Pati Pandoyo menyatakan kedatangan mereka bertujuan mengantarkan perwakilan warga untuk mengadukan peristiwa tersebut ke Badan Kehormatan DPRD. Warga mengancam membawa massa lebih banyak jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.
Rangkaian peristiwa itu menunjukkan tekanan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati tidak hanya soal kesiapan menghadapi cuaca ekstrem, tetapi juga perilaku aparatur dan penyelesaian konflik di tingkat desa.
