Megawati Soekarnoputri Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan, Kritik Budaya Takut Bersuara
Inforiau – 20 November 2026 | DEPOK – Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menegaskan pilihannya untuk tetap berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam orasi ilmiah berjudul “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” pada Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Forum itu merupakan rangkaian Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil. Di hadapan senat dan para wisudawan, Megawati tidak hanya membahas ihwal kepemimpinan strategis. Ia juga mengkritik kondisi demokrasi, penegakan hukum, serta budaya takut menyampaikan pendapat yang dinilainya kian meluas.
Menolak Kursi Pemerintahan
Megawati menyatakan tidak mempermasalahkan bila tidak diberi kesempatan duduk di kursi pemerintahan. Menurutnya, jika pun diajak, ia akan menyampaikan terima kasih dan memilih bertahan di luar.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” kata Megawati.
Ia menegaskan, sikap politik itu bukan keputusan pragmatis, melainkan bersumber dari nilai-nilai dasar negara. Megawati mengingatkan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sekadar sebagai rumusan normatif, tetapi juga melalui konteks kelahirannya dan praktiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” ujarnya.
Dalam orasi itu, Megawati menyinggung sejarah perumusan Pancasila dan pemikiran Bung Karno. Ia mempertanyakan narasi yang menyebut Profesor Nugroho Notosusanto sebagai sosok pembuat Pancasila. Ia juga menyebut Pancasila sebagai garis hidup bagi tata dunia baru yang bebas dari segala bentuk penjajahan.
Kritik Budaya Komando hingga Penyadapan
Bagian lain orasi menyoroti lunturnya keberanian publik untuk bersikap mandiri. Megawati menilai banyak orang kini enggan mengambil sikap sebelum ada perintah atau komando dari pihak lain. Padahal, hak menyampaikan pendapat telah dijamin konstitusi.
“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujar Megawati. “Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini,” lanjutnya.
Ia menegaskan, kebebasan berpendapat seharusnya dijalankan tanpa rasa takut sepanjang tetap sesuai ketentuan hukum. Kritik juga diarahkan ke institusi penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Perhatian khusus diberikan Megawati pada kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mengingatkan perannya dalam sejarah pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), lalu mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian.
Pemisahan Polri dari ABRI merupakan salah satu perubahan besar dalam tata kelola keamanan Indonesia setelah reformasi 1998, yang berujung pada lahirnya undang-undang kepolisian pada 2002. Dalam konteks itulah Megawati mempersoalkan mengapa wewenang yang seharusnya dijalankan secara ketat menurut hukum justru dipakai untuk tindakan yang dinilai melampaui batas.
Jadi Presiden Itu Gampang
Di bagian lain orasinya, Megawati merefleksikan perjalanan panjang dan berbagai ujian sejarah yang pernah dilaluinya. Dari perenungan itu, ia mencoba merumuskan hakikat jati diri seorang pemimpin.
“Berbagai ujian sejarah telah saya lalui, ketika saya merenungkan hal ini, saya mencoba merumuskan apa hakikat dari jati diri seorang pemimpin,” kata Presiden ke-5 RI itu.
“Karena menjadi pemimpin itu sulit, tapi menjadi presiden itu gampang,” ujarnya.
Ia lantas bercerita tentang fasilitas dan penghormatan yang melekat pada jabatan presiden. “Saya merasakan, dihormati kiri kanan, mau buka pintu sendiri enggak boleh, mesti dibukakan dan lain sebagainya,” tuturnya.
Namun, di balik kemudahan itu, Megawati mengingatkan adanya risiko yang menuntut kewaspadaan. “Tetapi di belakangnya itu juga itu banyak sekali yang namanya kerikil-kerikil tajam, yang kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa terpeleset,” tegasnya.
Etika, Moral, dan Korupsi Berjamaah
Megawati juga menyoroti lunturnya etika dan moral dalam bernegara. Ia mengkritik orientasi sebagian kalangan yang hanya mengejar jabatan, lalu mencari keuntungan pribadi melalui praktik korupsi berjamaah. Pada bagian akhir orasi, ia mengingatkan bahwa kecerdasan intelektual yang tinggi tidak selalu menjamin kecerdasan emosional yang baik.
Pernyataan Megawati ini mempertegas posisi PDI Perjuangan sebagai kekuatan di luar koalisi pemerintahan sejak Pilpres 2024. Bagi partai, sikap itu ditempatkan sebagai konsekuensi ideologis, bukan sekadar manuver politik jangka pendek.
Bagi publik, orasi tersebut menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana ruang kritik masih terbuka ketika aparat, buzzer di media sosial, dan budaya menunggu instruksi dinilai saling menguatkan. Megawati sendiri memilih menutup orasinya dengan ajakan agar warga berani menggunakan hak konstitusionalnya untuk bersuara, tanpa rasa takut, selama berpijak pada hukum dan Pancasila.
