UMP Jakarta 2027 Resmi Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen dari Tahun Lalu
Inforiau – 20 November 2026 | JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Jumat (20/11/2026) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Dengan angka tersebut, UMP Jakarta 2027 naik Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Persentase kenaikan tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang tercatat 6,1 persen. Artinya, pekerja di ibu kota akan menerima upah minimum sekitar Rp 407 ribu lebih tinggi per bulan mulai tahun depan.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono.
Ia menjelaskan, besaran tersebut mengalami kenaikan Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun 2026. “Kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1 persen, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1 persen,” ujarnya.
Tiga Usulan di Meja Gubernur
Penetapan UMP Jakarta 2027 tidak lepas dari perbedaan pandangan di antara tiga unsur Dewan Pengupahan. Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta yang juga anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Nurjaman, menyatakan ketiga unsur mengajukan rekomendasi masing-masing karena tidak mencapai kesepakatan angka.
| Unsur | Usulan UMP 2027 | Nilai Alfa |
|---|---|---|
| Pengusaha | Rp 6.047.589 | 0,5 |
| Pemerintah | Rp 6.136.941 | 0,775 |
| Buruh | Rp 6.210.040 | 1,0 |
Ketiga usulan itu disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. “Dewan Pengupahan membuat berita acara dan merekomendasikan tiga usulan tersebut melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta kepada Pak Gubernur untuk ditetapkan. Ada hak prerogatif Pak Gubernur,” kata Nurjaman.
Dari tiga opsi itu, Pramono memilih angka yang diajukan unsur pemerintah, yakni Rp 6.136.941 dengan nilai alfa 0,775. Angka ini berada di tengah, di antara usulan pengusaha yang lebih rendah dan tuntutan buruh yang lebih tinggi.
Jalan Tengah dan Proses Tripartit
Pramono menuturkan, pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026), tetapi pembahasan rampung lebih cepat.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.
Menurut Pramono, pemerintah daerah berperan menjembatani perbedaan pandangan kedua belah pihak. “Pemerintah DKI Jakarta sebagai bagian dari tripartit antara buruh dan pengusaha tentunya kami berpegang pada aturan main yang ada. Masing-masing tentunya mengusulkan alfanya sebagai komponen dari perhitungan. Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian Alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak,” terangnya.
Ia menambahkan, begitu nilai alfa ditetapkan, semua pihak menerima meski tidak seluruhnya sepakat. “Alhamdulillah begitu alfanya ditetapkan, akhirnya semua menerima dan dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti tidak semuanya setuju, tapi akhirnya bisa selesai,” kata Pramono.
Dasar Hukum dan Keseimbangan Kepentingan
Pramono menegaskan penetapan UMP Jakarta 2027 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan itu juga disebut sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan agar dunia usaha tetap bertahan. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” kata Pramono.
Dampak bagi Pekerja dan Dunia Usaha
UMP merupakan batas bawah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Dengan penetapan ini, perusahaan di Jakarta wajib membayar pekerjanya paling sedikit sesuai angka tersebut ketika ketentuan berlaku pada 2027. Kenaikan 7,1 persen diharapkan membantu pekerja menghadapi biaya hidup di ibu kota, sekaligus tetap memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bertahan.
Bagi kalangan pekerja, angka Rp 6.136.941 menjadi acuan baru dalam negosiasi upah, terutama pada sektor dengan upah terendah. Sementara itu, bagi pengusaha, kepastian besaran UMP sejak akhir 2026 memberi waktu untuk menyesuaikan struktur biaya operasional sebelum tahun berjalan. Penetapan yang lebih cepat dari tenggat dinilai mengurangi ketidakpastian yang kerap menyulitkan perencanaan usaha maupun anggaran rumah tangga pekerja.
