Donald Trump-Xi-Putin Sepakat Damai di Shenzhen, Perang Ukraina dan Iran Tak Disebut
Inforiau – 20 November 2026 | SHENZHEN – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakhiri rangkaian kunjungan diplomatik tiga hari di Asia dengan hasil yang dinilai lebih banyak bersifat simbolik ketimbang substantif. Puncaknya adalah pertemuan trilateral bersejarah bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Shenzhen, China, Kamis (19/11/2026), yang menghasilkan deklarasi perdamaian bersama.
Deklarasi itu menegaskan kembali prinsip bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh terjadi, seperti dilansir Reuters. Namun, tidak ada kesepakatan konkret mengenai pengurangan persenjataan nuklir, tidak ada jadwal perundingan, dan yang paling mencolok, dokumen tersebut sama sekali tidak menyebut perang Rusia-Ukraina maupun konflik militer yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Iran.
Janji Reformasi PBB hingga Pasokan Minyak
Ketiga negara menyatakan memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian dunia sebagai negara pemenang Perang Dunia II sekaligus kekuatan global. Mereka berjanji mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meningkatkan pasokan produk bahan bakar bagi seluruh negara, serta mempertahankan kekebalan hukum yang dinikmati pejabat negara di pengadilan internasional.
Deklarasi itu juga menegaskan penolakan terhadap apa yang disebut sebagai penyalahgunaan yurisdiksi oleh Mahkamah Pidana Internasional. Meski demikian, dokumen tersebut tidak menjelaskan secara terperinci bentuk dan cakupan reformasi PBB yang disepakati.
Dalam kesempatan itu, Trump menyambut Putin dengan menyebutnya sebagai “teman saya”. Ia juga menerima pelukan dari Xi Jinping. Kedekatan tersebut menjadi bagian dari pendekatan diplomasi Trump yang mengutamakan hubungan langsung dengan para pemimpin negara rival Amerika Serikat.
Sebagian pihak memuji kesediaan Trump membuka komunikasi dengan negara-negara yang selama ini berseberangan dengan Washington. Namun, kalangan pengkritik menilai pertemuan semacam itu justru memberikan panggung internasional kepada para pemimpin otoriter. Sejumlah sekutu Amerika Serikat juga mempertanyakan semakin dekatnya hubungan Trump dengan Xi dan Putin, terlebih ketika Rusia masih melanjutkan perang melawan Ukraina.
Kesepakatan Rp310 Triliun di ASEAN
Sebelum pertemuan trilateral, Trump lebih dulu menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina. Kedatangannya pada Selasa (17/11/2026) disambut angin kencang dan gelombang protes warga. Ia kemudian mengumumkan kesepakatan komersial dan investasi strategis senilai lebih dari US$17 miliar atau sekitar Rp310,25 triliun bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Asia Tenggara.
Beberapa kesepakatan utama yang diumumkan Gedung Putih mencakup:
- Penjualan 20 pesawat Boeing 787 oleh Boeing dan GE Aerospace kepada Philippine Airlines senilai US$12 miliar atau sekitar Rp219 triliun.
- Penjajakan pembiayaan Amerika Serikat senilai lebih dari US$2 miliar untuk pembelian alat pertahanan Filipina, plus dana US$400 juta untuk mendukung operasi militer di Laut China Selatan.
- Rencana Thailand membeli sistem HIMARS buatan Amerika Serikat senilai hingga US$123 juta, yang berpotensi menjadi pembelian pertama di kawasan daratan Asia Tenggara.
- Negosiasi proyek batu bara senilai US$2 miliar antara Latitude Energy dan Danantara di Indonesia.
- Kontrak tiga tahun senilai US$100 juta antara Navajo Transitional Energy Company dan unit Tenaga Nasional Berhad di Malaysia.
Amerika Serikat juga menjanjikan dukungan untuk program pengembangan kecerdasan buatan di Malaysia dan Brunei Darussalam. Di Brunei, Unified National Networks berencana memberikan tender pusat data kepada perusahaan Amerika Serikat, Vertiv, dengan nilai belanja hampir US$1 miliar. Di Malaysia, regulator komunikasi setempat menyatakan konsorsium Amerika Serikat akan membantu pemerintah mengembangkan sovereign AI cloud, dengan tawaran pendanaan US$50 juta.
Senat Tetap Dukung Wewenang Perang
Di tengah rangkaian kunjungan tersebut, Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang membatasi wewenang Trump terkait perang Iran. Pemungutan suara pada Kamis (19/11) waktu setempat menunjukkan 51 suara menolak dan 48 suara mendukung, sebagian besar terbagi menurut garis partai.
Hanya tiga senator Partai Republik, yakni Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, dan Rand Paul dari Kentucky, yang mendukung resolusi itu. Satu senator Partai Demokrat, John Fetterman dari Pennsylvania, bergabung dengan Partai Republik menolak resolusi tersebut.
Senator Partai Demokrat Tim Kaine dari Virginia menilai hasil pemilu sela 3 November mencerminkan ketidakpuasan rakyat Amerika terhadap perang tersebut, juga terhadap kenaikan harga pangan, bahan bakar, dan barang kebutuhan sehari-hari akibat konflik. “Ketidakpopuleran perang ini terlihat sangat jelas dan nyata dalam hasil pemilu pada 3 November,” ucapnya, seperti dilansir Reuters.
Penolakan Senat itu menunjukkan dukungan bagi Trump beberapa minggu setelah kekalahan telak Partai Republik dalam pemilu sela yang sebagian besar dikaitkan dengan rasa frustrasi rakyat Amerika terhadap konflik tersebut.
Simbolisme Tanpa Solusi
Secara keseluruhan, pertemuan Shenzhen menegaskan posisi Trump sebagai pemimpin yang mengutamakan diplomasi langsung. Namun, hingga deklarasi dirilis, belum ada satu pun komitmen terukur yang menjawab dua konflik besar yang masih berlangsung: perang Rusia-Ukraina dan konflik Amerika Serikat dengan Iran. Deklarasi perdamaian itu pun dinilai lebih banyak menonjolkan simbolisme diplomatik dibandingkan kesepakatan substantif.
Editor: Sukri Mustakim
