UMP 2027 Ditetapkan, Jakarta Rp6,13 Juta dan Kepri Naik 9,02 Persen
Inforiau – 21 November 2026 | JAKARTA – Penetapan UMP 2027 mulai bergulir di sejumlah daerah setelah Kementerian Ketenagakerjaan mengunci jadwal resmi. Melalui Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, pemerintah meminta seluruh gubernur mengumumkan Upah Minimum Provinsi paling lambat 21 November 2026 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota maksimal 25 November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan jadwal itu harus dipatuhi agar proses penetapan berjalan sesuai ketentuan. “Kami berharap seluruh Gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah,” ujarnya.
Bagi daerah yang sudah memiliki UMP atau UMK tahun 2026, penghitungan untuk tahun berikutnya memakai formula penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kebijakan ini menjadi turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang membentuk kerangka baru sistem pengupahan nasional.
Tiga Aspek Penentu dan Rentang Alfa yang Melebar
Pedoman penghitungan menempatkan tiga landasan utama: Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan. Yassierli menekankan penetapan upah minimum tidak bisa bertumpu pada satu aspek saja, sehingga data yang dipakai harus benar-benar menggambarkan kondisi daerah.
Formula penyesuaian memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks tertentu atau nilai alfa. Pada 2027, rentang alfa dilebarkan menjadi 0,50 hingga 1, dari sebelumnya 0,5 sampai 0,9 — perubahan yang memberi ruang lebih besar bagi daerah untuk menentukan hasil akhir.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” kata Yassierli.
Besaran alfa dirumuskan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk UMK, disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
Jakarta hingga Sumut: Kenaikan 5,6 Sampai 9 Persen
| Provinsi | UMP 2027 | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp6.136.941 | Rp5.729.876 | 7,1 persen |
| Kepulauan Riau | Rp4.229.356 | Rp3.879.520 | 9,02 persen |
| Sumatra Utara | Rp3.410.000 | Rp3.228.949 | 5,61 persen |
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 20 November 2026. Kenaikannya Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen. Pramono menyebut pembahasan di Dewan Pengupahan berlangsung tiga hari dan tuntas sebelum tenggat, dengan pemerintah daerah berperan sebagai mediator dalam proses tripartit. Ia menyebut keputusan itu sebagai jalan tengah yang moderat di tengah perbedaan usulan nilai alfa antara pekerja dan pengusaha.
Di Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad menetapkan UMP 2027 Rp4.229.356 lewat SK Gubernur Nomor 1233 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026, naik Rp349.836 atau 9,02 persen. Pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi 2027 sebesar Rp4.253.968, meningkat 9,02 persen dari Rp3.902.096. “Penetapan UMP ini berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Kepri,” kata Ansar.
Sumatra Utara menetapkan UMP 2027 Rp3.410.000, naik Rp181.001 atau 5,61 persen. Perhitungannya memakai inflasi 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dengan alfa 0,6045. “Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” ujar Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.
Negosiasi Alfa dan Bayang-Bayang KHL
Di Kepri, rapat pleno Dewan Pengupahan pada 19 November 2026 di Batam berlangsung alot hingga beberapa kali diskors. Serikat pekerja mengusulkan alfa 1,0 dengan pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak versi Badan Pusat Statistik di daerah itu mencapai Rp5.977.587. Sebaliknya, kalangan pengusaha mengusulkan alfa 0,5 karena menilai kondisi perekonomian dan dunia usaha masih berfluktuasi akibat situasi global, dan kenaikan upah yang terlalu tinggi dikhawatirkan menambah beban perusahaan.
Perbedaan itu menyoroti jurang antara upah minimum dan KHL. Dengan UMP Rp4,22 juta, upah minimum Kepri masih tertinggal lebih dari Rp1,7 juta dari angka KHL yang diajukan serikat pekerja. Jarak inilah yang membuat buruh mendorong alfa di batas atas, sementara pengusaha bertahan di batas bawah.
Tenggat UMK dan Pengawalan Buruh
Setelah UMP, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi paling lambat lima hari setelah UMP dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota maksimal lima hari setelah UMK diputuskan. Di Sumut, bupati dan wali kota diminta menyerahkan rekomendasi UMK dan UMSK 2027 paling lambat 25 November 2026. Seluruh besaran yang telah ditetapkan berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Kelompok buruh berencana mengawal tahapan penetapan ini, termasuk mengawasi penggunaan nilai alfa di daerah yang belum mengumumkan angka. Perhatian utama mereka adalah daerah-daerah yang cenderung memilih alfa rendah demi menjaga iklim investasi.
Bagi pekerja, angka UMP 2027 menjadi acuan pertama untuk menghitung daya beli pada tahun mendatang. Bagi pengusaha, rentang alfa yang lebih lebar memberi keleluasaan sekaligus ujian: apakah kenaikan upah dipakai untuk menopang konsumsi rumah tangga, atau justru ditahan agar biaya produksi tetap terkendali. Jawabannya akan terlihat dalam sepekan ke depan, saat penetapan UMP 2027 di seluruh provinsi dan UMK di kabupaten/kota rampung.
