KPPI Riau Desak Parpol Beri Perempuan Nomor Jadi, Bukan Sekadar Kuota 30 Persen
Inforiau – 21 November 2026 | PEKANBARU — Isu Bukan Sekadar Kuota 30 Persen KPPI Riau Desak Parpol Beri Perempuan Nomor Jadi kembali mencuat dalam agenda politik daerah. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Riau menegaskan bahwa keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan angka administratif, tetapi harus berujung pada peluang nyata untuk menang dan menduduki posisi strategis di lembaga pengambilan keputusan.
Pesan itu disampaikan Ketua DPD KPPI Provinsi Riau, Mila Fitria Kaderismanto, saat melantik 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KPPI kabupaten/kota se-Provinsi Riau periode 2026–2031. Acara dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II di Ballroom Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).
Mila menegaskan, KPPI tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial yang sebatas menghimpun perempuan lintas partai politik. Organisasi ini harus menjadi kekuatan bersama untuk memperjuangkan hak politik perempuan. KPPI hadir bukan sekadar pelengkap administratif. KPPI hadir untuk memastikan suara perempuan didengar, dipertimbangkan, dan dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan di daerah ini, ujarnya.
KPPI Riau Dorong Nomor Urut Jadi
KPPI Riau mendesak partai politik untuk menempatkan kader-kader perempuan terbaik di nomor jadi, yakni nomor urut 1 dan 2 pada kontestasi legislatif mendatang. Pernyataan ini menjadi pesan politik penting. Sebab, keterwakilan perempuan bukan semata-mata soal berapa banyak perempuan yang masuk daftar calon legislatif, tetapi juga sejauh mana partai memberikan peluang yang adil untuk terpilih.
Dalam pandangan KPPI Riau, nomor urut menjadi salah satu faktor strategis yang menentukan elektabilitas kandidat. Meski bukan satu-satunya penentu, posisi nomor jadi memberi ruang kompetitif yang lebih besar. Dengan begitu, kebijakan kuota tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk benar-benar bersaing dan menang.
KPPI Riau juga berkomitmen mengawal revisi Undang-Undang Pemilu dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Mila berharap KPU bertindak tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Penegakan aturan dinilai penting agar partai tidak hanya memenuhi syarat di atas kertas, tetapi juga menjalankan semangat keterwakilan secara nyata.
- Mendorong partai politik menempatkan perempuan di nomor urut 1 dan 2.
- Mengawal revisi Undang-Undang Pemilu dan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026.
- Meminta KPU menindak partai yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan di setiap dapil.
Menariknya, KPPI menjadi salah satu ruang politik yang mampu mempertemukan perempuan dari berbagai partai dengan latar belakang dan kepentingan politik berbeda. Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menilai keunikan tersebut menjadi modal penting bagi penguatan gerakan perempuan di Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, perbedaan warna politik tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun agenda bersama.
Organisasi KPPI ini agak unik, karena semua parpol ada di sini. Dengan berbagai perbedaan, semuanya disatukan dalam satu wadah, yakni KPPI. Ini luar biasa, ungkap Kaderismanto. Ia berharap Rakerda II tidak berhenti pada penyusunan program kerja di atas kertas, tetapi mampu melahirkan langkah konkret. DPRD Riau juga diharapkan dapat mendukung kegiatan organisasi tersebut.
Sementara itu, Dewan Pembina KPPI Riau, Eva Yuliana, mengingatkan bahwa perjuangan keterwakilan perempuan 30 persen masih membutuhkan kerja bersama. Ia mengajak seluruh pengurus mengoptimalkan kapasitas dan potensi masing-masing untuk membesarkan organisasi. Menurut Eva, konsolidasi internal menjadi kunci agar KPPI mampu menjadi mitra kritis sekaligus pendorong perubahan kebijakan di daerah.
Dengan langkah itu, KPPI Riau berharap partai politik tidak lagi memandang keterwakilan perempuan sebagai beban regulasi. Sebaliknya, perempuan harus diposisikan sebagai aset politik yang memiliki kapasitas, jejaring, dan elektabilitas. Jika partai memberi ruang yang setara, maka kualitas demokrasi di Riau akan ikut menguat. Keterwakilan perempuan pun tidak berhenti pada angka 30 persen, tetapi berlanjut pada kehadiran perempuan di kursi legislatif dan posisi pengambilan keputusan.
Editor: Ahmad Syafwan
