Pelita Limau Dekatkan Layanan Paspor ke Warga Rangsang dan Merbau
Inforiau – 21 November 2026 | Warga Rangsang dan Merbau Kini Lebih Mudah Urus Paspor Lewat Layanan Jemput Bola Imigrasi Selatpanjang setelah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang resmi menjalin kerja sama program Layanan Imigrasi Masuk Pulau (Pelita Limau). Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (20/11). Langkah ini menjadi penanda bahwa masyarakat di dua kecamatan kepulauan tidak lagi harus menyeberang ke pusat kota untuk mengurus dokumen perjalanan.
Naskah kerja sama diteken Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, SE MSi. Prosesi itu disaksikan Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, serta para camat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Kehadiran sejumlah pihak dalam forum tersebut menunjukkan bahwa layanan keimigrasian tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari agenda pelayanan publik yang melibatkan banyak instansi.
Pelita Limau, jawaban atas tantangan geografis
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, menyebut Tanjung Samak di Kecamatan Rangsang memiliki posisi strategis. Kawasan itu berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan berdekatan dengan Semenanjung Malaysia. Dalam pandangan Dendi, posisi geografis tersebut membuat kebutuhan layanan keimigrasian di Rangsang dan sekitarnya tidak bisa diabaikan.
“Melalui Pelita Limau, kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Untuk tahap awal, Kecamatan Rangsang dan Merbau menjadi proyek percontohan, dengan harapan layanan ini dapat terus dikembangkan,” ujar Dendi.
Pada tahap awal, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Merbau ditetapkan sebagai wilayah percontohan. Kedua wilayah itu dinilai merepresentasikan kebutuhan warga kepulauan yang selama ini menghadapi kendala jarak, waktu, dan biaya ketika harus mengurus paspor di Selatpanjang. Dengan pola jemput bola, petugas imigrasi mendatangi wilayah yang sulit dijangkau agar proses layanan tetap berjalan tanpa memberatkan masyarakat.
Selain memperpendek jarak layanan, pembukaan layanan paspor di Tanjung Samak disiapkan untuk mendukung rencana jalur pelayaran lintas negara atau SBT yang menghubungkan Kepulauan Meranti dengan Malaysia. Jika rencana pelayaran itu disetujui, Tanjung Samak diproyeksikan menjadi titik pemeriksaan lalu lintas orang maupun barang. Dalam jangka panjang, kawasan tersebut diharapkan memiliki Unit Layanan Paspor (ULP) permanen sehingga pelayanan tidak lagi bergantung pada jadwal kunjungan petugas.
Bupati: pelayanan kepulauan butuh pendekatan khusus
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar, menyambut baik perluasan jangkauan layanan publik tersebut. Menurutnya, wilayah Kepulauan Meranti yang berbentuk gugusan pulau membutuhkan pola pelayanan yang menyesuaikan kondisi aksesibilitas warga. Pelayanan publik di daerah kepulauan, kata Asmar, tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah yang memiliki akses darat dan konektivitas lebih mudah.
“Pelayanan publik di daerah kepulauan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah yang memiliki akses darat dan konektivitas lebih mudah. Pelayanan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Asmar juga menekankan bahwa ruang lingkup kerja sama tidak terbatas pada pembuatan paspor semata. Kerja sama itu mencakup edukasi, pengawasan keimigrasian, dan perlindungan warga. Edukasi aturan perjalanan lintas negara dinilai perlu diperkuat guna mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural maupun tindak pidana perdagangan orang. Dengan begitu, layanan paspor bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya melindungi warga yang hendak bepergian ke luar negeri.
Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah serta pemerintah kecamatan terkait agar segera melakukan koordinasi, sosialisasi, dan dukungan operasional di lapangan sesuai kewenangan masing-masing. Menurut Asmar, setiap program kerja sama pemerintah harus benar-benar memberikan dampak nyata, bukan sekadar menghasilkan dokumen administrasi.
Harapan warga dan arah pengembangan layanan
Bagi warga Rangsang dan Merbau, kehadiran Pelita Limau menjadi angin segar karena persoalan jarak selama ini sering menjadi hambatan utama. Perjalanan menuju Selatpanjang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menambah biaya transportasi dan akomodasi. Ketika layanan paspor datang langsung ke wilayah kepulauan, proses pengurusan dokumen menjadi lebih efisien dan terjangkau.
Ke depan, pemerintah daerah dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang perlu memastikan sosialisasi berjalan sampai ke desa dan kelurahan. Informasi mengenai persyaratan, jadwal layanan, serta alur pengurusan paspor harus mudah diakses agar warga tidak salah memahami prosedur. Koordinasi dengan camat, lurah, dan kepala desa akan sangat membantu dalam menyiapkan data serta mengatur antrean layanan di lapangan.
Selain itu, pengembangan layanan di Tanjung Samak perlu diselaraskan dengan rencana pelayaran lintas negara. Jika SBT benar-benar beroperasi, keberadaan layanan keimigrasian yang memadai akan menjadi prasyarat penting bagi kelancaran pemeriksaan orang dan barang. Kawasan itu tidak hanya membutuhkan petugas yang datang berkala, tetapi juga sistem, sarana, dan sumber daya manusia yang siap apabila arus perjalanan meningkat.
Secara keseluruhan, program Pelita Limau menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat dirancang lebih adaptif terhadap kondisi geografis. Bagi Kepulauan Meranti, pendekatan jemput bola bukan sekadar inovasi administratif, melainkan upaya mendekatkan negara kepada warga di pulau-pulau yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Jika tahap percontohan di Rangsang dan Merbau berjalan baik, model layanan serupa dapat diperluas ke kecamatan lain dengan penyesuaian kebutuhan masing-masing.
Editor: Ahmad Syafwan
