Izin Konsesi Hutan PT RAPP Dicabut, Nasib 41.000 Pekerja Jadi Prioritas
Inforiau – 21 November 2026 | Isu Pemerintah Cabut Izin Konsesi Hutan PT RAPP di Riau Nasib 41 000 Pekerja Jadi Prioritas Perusahaan Pastikan Komunikasi Berjalan menjadi perhatian publik di Provinsi Riau. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan sedang menunggu surat pemberitahuan resmi terkait pencabutan izin konsesi kehutanan perusahaan itu. Manajemen mengaku informasi tersebut pertama kali diketahui dari pemberitaan media, sehingga perusahaan segera mengambil langkah komunikasi dengan otoritas terkait untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Melalui keterangan tertulis Corporate Communications PT RAPP, manajemen menegaskan pihaknya akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan pemerintah. Perusahaan tidak ingin berspekulasi sebelum menerima dokumen resmi. “Kami menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” tulis manajemen.
Di tengah ketidakpastian itu, perusahaan menempatkan nasib dan kesejahteraan masyarakat sebagai perhatian utama. Operasional PT RAPP bersama Grup APRIL tercatat menyerap lebih dari 41.000 tenaga kerja langsung serta melibatkan ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa. Perusahaan menyadari bahwa setiap keputusan menyangkut izin konsesi berpotensi berdampak pada kehidupan pekerja, keluarga mereka, dan rantai pasok usaha kecil di sekitar wilayah operasi.
Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas operasional PT RAPP disebut menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Manajemen berjanji terus memperbarui informasi kepada kontraktor, pelanggan, hingga mitra usaha agar potensi gangguan operasional dapat ditekan. Langkah ini dinilai penting karena industri pulp dan kertas melibatkan proses produksi panjang, mulai dari pasokan bahan baku, logistik, hingga pengolahan di pabrik.
Kehadiran perusahaan juga dianggap memberi warna bagi perkembangan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Wilayah yang pada 1993 hanya dihuni sekitar 200 warga tersebut kini berkembang menjadi ibu kota kabupaten dengan populasi mencapai 250.000 jiwa. Sekitar 20 persen penduduknya digambarkan bergantung pada aktivitas perusahaan. Bagi banyak warga, operasional pabrik tidak hanya menjadi sumber upah, tetapi juga menghidupkan sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan usaha rumahan.
Dari sisi ekonomi makro daerah, PT RAPP mencatat kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau sepanjang periode 2016 hingga 2025. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perusahaan juga telah menyalurkan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. Kontribusi tersebut menjadi salah satu argumen perusahaan dalam menekankan pentingnya kepastian usaha bagi keberlanjutan operasi dan program sosial.
Dana sosial itu dialokasikan antara lain untuk menekan angka tengkes atau stunting di 138 desa serta menyalurkan peralatan kesehatan ibu dan anak ke 26 puskesmas bersama Kementerian Kesehatan. Perusahaan yang mengekspor lebih dari 85 persen produk seratnya ke lebih dari 100 negara ini juga mengelola program lingkungan. Di sektor kehutanan, PT RAPP tidak hanya mengelola hutan tanaman industri, tetapi juga melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030. Sejak 2014, Program Desa Bebas Api yang menggandeng lebih dari 40 desa diklaim mampu menekan luas area kebakaran hingga lebih dari 90 persen. Bagi perusahaan, pencapaian lingkungan dan sosial tersebut merupakan bagian dari cara menjaga legitimasi usaha di tengah masyarakat. Namun, keputusan pemerintah tetap menjadi ranah otoritas yang harus dihormati dan diikuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, alasan rinci pencabutan izin konsesi belum dijelaskan secara terbuka oleh pihak perusahaan. PT RAPP memilih menunggu pemberitahuan resmi sebelum menyampaikan sikap lebih jauh. Sementara itu, perhatian publik kini tertuju pada kepastian nasib 41.000 pekerja langsung dan ratusan mitra usaha. Dialog antara perusahaan dan pemerintah diharapkan berjalan transparan agar hak pekerja, keberlanjutan investasi, serta kepentingan lingkungan dan masyarakat tetap terjaga.
Dalam situasi seperti ini, kepastian informasi menjadi kunci. Pekerja membutuhkan kejelasan mengenai kelangsungan operasional, kontraktor memerlukan kepastian kontrak, dan masyarakat sekitar berharap program sosial serta lingkungan tidak terganggu. Perusahaan menyatakan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha. Komitmen itu akan diuji oleh kualitas komunikasi dan langkah konkret yang diambil setelah surat resmi diterima.
Editor: Abuzar Samad
