Usai Usir Desi Guswita, Ketua DPRD Kuansing Buka Suara Soal Ranperda dan Prosedur
Inforiau – 21 November 2026 | Usai Usir Desi Guswita Ini Penjelasan Ketua DPRD Kuansing, Juprizal, menjadi perhatian publik setelah insiden dalam sidang paripurna DPRD Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026). Juprizal yang memimpin sidang menegaskan bahwa tindakan menghentikan dan mempersilakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Desi Guswita keluar dari ruang sidang bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjaga agar pembahasan tetap mengikuti kesepakatan prioritas dan kapasitas keuangan daerah.
Peristiwa itu bermula saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas tahun 2027. Sebelumnya, Bapemperda DPRD Kuansing dan Pemerintah Daerah telah menggelar rapat dan menyepakati satu usulan inisiatif prioritas yang perlu diselesaikan. Kesepakatan itu menghasilkan 12 Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) 2027. Namun, dalam sidang paripurna, Desi Guswita dinilai menambahkan tiga Ranperda di luar kesepakatan tersebut.
Juprizal menjelaskan bahwa tambahan usulan sebenarnya masih bisa ditampung. Hanya saja, usulan itu mesti diukur secara realistis dengan kondisi keuangan pemerintah daerah. Jika terlalu banyak Ranperda yang masuk namun tidak dapat direalisasikan, persoalan baru bisa muncul pada tahap pelaksanaan. Karena itu, ia memilih berpegang pada prioritas yang sudah dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Desi Guswita Menolak dan Mengaku Tidak Dilibatkan
Desi Guswita tidak menerima arahan tersebut. Ia menyatakan keberatan karena mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan. Sikap itu membuat suasana sidang memanas. Sebagai pimpinan rapat, Juprizal kemudian menggunakan kewenangannya untuk menjaga arah pembahasan agar tetap sejalan dengan kesepakatan awal. Ia juga menepis anggapan bahwa ada pelanggaran prosedur dalam rangkaian pembahasan Ranperda itu.
Dalam pandangan Juprizal, mekanisme pembahasan tidak dilanggar. Ia menegaskan bahwa masukan dari berbagai pihak tetap menjadi perhatian pimpinan dewan. Namun, keputusan akhir harus mengacu pada apa yang sudah dibahas dan disepakati bersama. Ia pun membuka ruang bagi anggota yang ingin menyampaikan usulan, asalkan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
Prioritas Ranperda dan Realitas Keuangan Daerah
Persoalan utama dalam insiden ini bukan sekadar perdebatan prosedur, tetapi juga soal prioritas pembentukan peraturan daerah. Juprizal menekankan bahwa setiap usulan Ranperda perlu melalui pertimbangan matang. Daerah tidak bisa memasukkan sebanyak mungkin program tanpa memastikan sumber daya, waktu, dan kemampuan aparatur untuk menyelesaikannya. Jika tidak, daftar Ranperda hanya akan menjadi dokumen formal tanpa hasil nyata.
Ia menilai kesepakatan 12 Ranperda dalam Propem Perda 2027 sudah melalui pembahasan dengan OPD terkait. Tambahan tiga Ranperda yang diajukan Desi Guswita dianggap keluar dari jalur kesepakatan itu. Meski demikian, Juprizal tidak menutup pintu bagi usulan baru. Usulan tersebut dapat ditampung sebagai masukan, tetapi tidak serta-merta dimasukkan sebagai prioritas tanpa kajian dan persetujuan bersama.
Di sisi lain, Desi Guswita memiliki alasan sendiri atas keberatannya. Ia merasa tidak dilibatkan dalam proses pembahasan sehingga menilai keputusan yang diambil tidak mencerminkan partisipasi seluruh anggota Bapemperda. Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas komunikasi antaranggota dewan, terutama dalam tahap penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang melibatkan banyak pihak.
Dampak bagi Kinerja DPRD Kuansing
Insiden dalam sidang paripurna berpotensi menjadi sorotan publik karena menyangkut citra lembaga legislatif. DPRD Kuansing diharapkan mampu menjaga etika persidangan sekaligus memastikan setiap keputusan diambil melalui mekanisme yang transparan. Polemik antara pimpinan sidang dan Ketua Bapemperda perlu diselesaikan secara internal agar tidak mengganggu agenda pembahasan Ranperda berikutnya.
Bagi masyarakat, yang paling penting adalah hasil dari proses legislasi. Ranperda yang masuk dalam prioritas 2027 harus benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan dapat dilaksanakan. Karena itu, perdebatan soal tambahan tiga Ranperda semestinya diarahkan pada pengujian substansi, dampak anggaran, dan manfaat bagi warga, bukan berhenti pada ketegangan personal di ruang sidang.
Pada akhirnya, penyelesaian polemik ini bergantung pada kemampuan DPRD Kuansing menjaga komunikasi politik dan prosedur legislasi. Juprizal telah memberikan penjelasan resmi, sementara Desi Guswita menyuarakan keberatan. Publik kini menunggu langkah konkret agar proses pembahasan Ranperda tetap berjalan sesuai kesepakatan, tanpa mengabaikan partisipasi anggota dan realistisnya kemampuan keuangan daerah.
Editor: Ahmad Syafwan
