Paripurna DPRD Kuansing Memanas: Juprizal Usir Desi Guswita dari Ruang Sidang
Inforiau – 21 November 2026 | Paripurna DPRD Kuansing Memanas Juprizal Usir Desi Guswita dari Ruang Sidang menjadi sorotan setelah forum penetapan program pembentukan peraturan daerah (Propem Perda) tahun 2027 berlangsung ricuh di Telukkuantan, Riau, Jumat (20/11/2026) sore. Insiden itu terjadi di tengah rapat yang semestinya menjadi momentum penyelarasan agenda legislasi daerah. Ketua DPRD Kuansing, Juprizal, akhirnya meminta Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda) DPRD Kuansing, Desi Guswita, keluar dari ruang sidang.
Rapat paripurna dipimpin Juprizal bersama Wakil Ketua Satria Mandala Putra. Forum dihadiri 18 anggota DPRD. Plt Bupati Kuansing Muklisin diwakili Pj Sekda Muradi. Agenda utama rapat adalah menetapkan Propem Perda 2027, dokumen yang memuat daftar rancangan peraturan daerah yang akan dibahas pada tahun berikutnya.
Kronologi Kericuhan
Sejumlah peserta rapat menyebut suasana awal paripurna berjalan normal. Juprizal mempersilakan Desi Guswita, selaku Ketua Bapem Perda DPRD Kuansing, menyampaikan hasil pembahasan bersama Kabag Hukum Setda Kuansing terkait ranperda yang akan dibahas pada 2027. Dalam paparannya, Desi menyebut ada 15 ranperda yang terdiri atas protap, usulan pemerintah daerah, dan inisiatif DPRD.
Jumlah itu menjadi salah satu titik persoalan. Sebab, 15 ranperda disebut lebih banyak daripada yang disepakati antara Bapem Perda dan Pemda Kuansing, yakni 12 ranperda. Perbedaan angka tersebut kemudian memantik perdebatan di forum.
Setelah paparan, Juprizal meminta persetujuan anggota untuk penetapan Propem Perda 2027. Pada momen itu, Solehudin sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda melakukan interupsi. Menurutnya, ranperda inisiatif yang diajukan DPRD Kuansing hanya satu, yakni tentang ketentraman dan ketertiban umum.
Desi tidak menerima interupsi tersebut. Ia menyatakan keberatan. Juprizal berupaya menenangkan suasana dengan menjelaskan bahwa usulan boleh banyak, tetapi tetap ada skala prioritas. “Ya, usulan banyak, cuma tentu ada yang prioritas,” kata Juprizal, seperti dikutip dari keterangan yang beredar.
Namun, upaya itu tidak meredam ketegangan. Desi terus berbicara dan dinilai mengganggu jalannya sidang. Juprizal lantas menggunakan kewenangannya sebagai pimpinan rapat. “Saya sebagai pimpinan juga punya hak. Silakan Anda keluar,” ujar Juprizal.
Desi pun menyatakan akan keluar, tetapi terlebih dahulu menegaskan sikapnya. “Baik, sebelum keluar saya nyatakan saya keberatan dan akan saya layangkan keberatan,” katanya. Juprizal menjawab singkat, “Silakan.” Desi kemudian meninggalkan ruang sidang.
Keributan Berlanjut di Ruang Tunggu
Ketegangan tidak berhenti di ruang sidang. Setelah paripurna usai, keributan kembali pecah di ruang tunggu pimpinan DPRD Kuansing. Desi duduk dengan Juprizal, lalu mencak-mencak dan menampar meja. Akibatnya, Desi kembali diminta keluar.
Peristiwa ini membuat sejumlah pihak menyoroti bagaimana mekanisme rapat dan penyelesaian perbedaan pendapat di DPRD Kuansing berjalan. Sebab, paripurna seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan yang tertib, bukan ajang pertengkaran yang berujung pada pengusiran peserta rapat.
Penjelasan Juprizal
Juprizal menjelaskan bahwa Bapem Perda telah melakukan rapat bersama Pemda Kuansing untuk menyepakati prioritas ranperda yang akan masuk Propem Perda 2027. Menurutnya, dalam rapat itu Desi tidak hadir. Bahkan, ia disebut menghasut anggota lain agar tidak hadir.
“Saat rapat itu, Desi tidak datang. Bahkan, dia menghasut anggota lain supaya tidak hadir. Nah, sudah ada kesepakatan, sekarang diubahnya sendiri,” kata Juprizal.
Bagi Juprizal, perubahan jumlah ranperda setelah kesepakatan bersama itu menjadi persoalan. Ia menilai tindakan Desi mengacaukan jalannya sidang paripurna. Karena itu, ia mengambil langkah mengusir Desi dari ruang sidang.
Dampak dan Atensi Publik
Insiden ini memperlihatkan adanya ketegangan internal di DPRD Kuansing, terutama dalam proses perencanaan peraturan daerah. Propem Perda bukan dokumen biasa. Ia menjadi dasar bagi pembahasan ranperda tahun berikutnya, sehingga penyusunannya membutuhkan kesepakatan yang jelas antara DPRD dan pemerintah daerah.
Perbedaan jumlah ranperda antara 12 dan 15 seharusnya dibahas melalui mekanisme yang disepakati, bukan melalui adu argumen di forum paripurna. Publik pun berharap agar proses legislasi di Kuansing tetap berjalan transparan, terukur, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Sejumlah pengamat pemerintahan menilai konflik semacam ini dapat memengaruhi kualitas produk hukum daerah. Jika sejak tahap perencanaan sudah terjadi perbedaan data dan kesepakatan, maka pembahasan ranperda berpotensi menghadapi hambatan. Karena itu, komunikasi politik antara pimpinan DPRD, Bapem Perda, dan pemerintah daerah perlu diperbaiki.
Selain itu, insiden pengusiran peserta rapat menjadi catatan tersendiri tentang etika dan tata tertib sidang. DPRD memiliki kewenangan mengatur jalannya rapat, tetapi kewenangan itu semestinya dijalankan dengan tetap membuka ruang dialog dan penyelesaian perbedaan pendapat secara proporsional.
Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi mengenai langkah lanjutan dari Desi Guswita terkait keberatan yang akan dilayangkannya. Belum diketahui pula apakah pimpinan DPRD Kuansing akan menggelar rapat khusus untuk meredakan ketegangan atau mengevaluasi mekanisme penetapan Propem Perda 2027.
Yang jelas, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perbedaan pendapat dalam proses legislasi adalah hal biasa. Namun, cara penyampaian dan penyelesaiannya harus tetap mengikuti koridor aturan, etika, dan kepentingan publik. DPRD Kuansing dituntut segera memulihkan suasana agar agenda pembentukan peraturan daerah tidak terganggu.
Editor: Sukri Mustakim
