Keracunan MBG di Bogor: 92 Siswa SMP Cisarua Dilarikan ke Rumah Sakit, Warga Cirebon Geruduk Dapur SPPG

Inforiau – 21 Oktober 2026 | Kasus keracunan mbg di bogor kembali mencuat setelah puluhan siswa SMP di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (21/10/2026). Kapolsek Cisarua Kompol Budi Suratman membenarkan peristiwa tersebut. “Iya (diduga keracunan), sementara yang di rumah sakit ada 92 orang,” kata Budi saat dikonfirmasi. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi dan pendataan masih berlangsung, sehingga jumlah korban dimungkinkan bertambah. Seluruh siswa yang terdampak masih menjalani pemeriksaan intensif di RSPG Cisarua.

Peristiwa keracunan mbg di bogor ini menjadi sorotan karena terjadi hanya sehari setelah kasus serupa melanda Kota Cirebon. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, menyatakan bahwa pihaknya bersama Dinkes, Puskesmas, dan RSPG tengah melakukan penanganan medis terhadap para korban. “Dinkes, Puskesmas, dan RSPG sedang melakukan penanganan,” ujar Fusia. Ia belum dapat memastikan penyebab pasti keracunan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Sementara itu, di Cirebon, ratusan warga dan orang tua murid mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga 5, Kecamatan Harjamukti, pada Selasa (20/10/2026) malam. Mereka menuntut pengelola bertanggung jawab atas dugaan keracunan mbg di bogor dan Cirebon yang menyebabkan puluhan hingga ratusan siswa mengalami mual, muntah, sakit perut, hingga diare. Situasi sempat memanas ketika warga mendesak agar dapur MBG ditutup. Personel gabungan dari Polres Cirebon Kota dan TNI diterjunkan untuk mengamankan lokasi.

Sejumlah orang tua mengungkapkan bahwa anak-anak mereka mengeluhkan menu makanan yang berbau asam, terutama sup telur puyuh. Salah seorang warga, Agus Bakhtiar, menceritakan anaknya yang masih TK muntah-muntah setelah pulang sekolah. “Saya tanya anaknya habis makan apa, MBG-nya kenapa, apa yang dimakan? Telur. Telurnya kenapa? Asam,” kata Agus. Keluhan serupa disampaikan Doni Armando, orang tua siswa SD, yang menyebut anaknya mulai muntah dan diare sekitar pukul 15.00 WIB.

Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kepala BGN Cirebon, Yulian Septia P, menyatakan telah menghentikan sementara operasional SPPG Kalijaga 5. Penangguhan dilakukan untuk mencegah dampak lebih luas dan memfasilitasi investigasi. Hingga berita ini ditulis, jumlah pasien di Cirebon dilaporkan mencapai 106 orang. Pemeriksaan laboratorium menjadi penentu utama untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Kasus keracunan mbg di bogor dan Cirebon menambah daftar panjang persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. The Indonesian Institute (TII) menilai pemerintah perlu segera menuntaskan instrumen evaluasi keberhasilan MBG. “Selain pengawasan, pemerintah perlu segera menuntaskan instrumen evaluasi yang dapat mengukur kualitas asupan gizi, kesesuaian menu dengan kebutuhan penerima, perubahan status gizi, dan perilaku makan sehat,” kata Peneliti Bidang Sosial TII, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, di Jakarta, Rabu.

Natasya menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat dan cakupan distribusi, tetapi juga kualitas gizi serta dampak program. Ia mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi agar kejadian keracunan mbg di bogor tidak terulang. “Pemerintah harus memastikan bahwa makanan yang dibagikan aman, bergizi, dan menjangkau kelompok yang membutuhkan,” ujarnya.

Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab insiden di Cisarua, sementara Dinkes Kabupaten Bogor terus memantau kondisi para siswa. Masyarakat berharap ada langkah konkret dari pengelola MBG dan pemerintah untuk menjamin keamanan pangan bagi anak-anak. Kasus keracunan mbg di bogor menjadi pengingat bahwa pengawasan kualitas makanan dalam program prioritas nasional harus diperketat, mulai dari dapur produksi hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

Dengan meningkatnya jumlah korban di dua wilayah, publik menanti hasil investigasi laboratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Jika tidak segera dibenahi, kepercayaan masyarakat terhadap program yang menelan anggaran besar ini berisiko terus menurun. Kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar angka statistik dalam laporan program.