Gibran di Pusaran Dua Tahun Pemerintahan: Dari Digitalisasi Sekolah hingga Polemik Ijazah yang Mengguncang PTUN

Inforiau – 28 Oktober 2026 | Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik pada pekan terakhir Oktober 2026. Di tengah momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran, berbagai dinamika mewarnai perjalanan kepemimpinan nasional, mulai dari capaian pembangunan pendidikan hingga polemik dokumen pendidikan yang kini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Publik pun menanti bagaimana Gibran dan tim hukumnya membuktikan kelengkapan dokumen yang dipertanyakan tersebut.

Pendidikan di Bawah Bayang-Bayang Sorotan

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan upaya penguatan sektor pendidikan melalui tiga pilar utama, yakni digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, dan pengembangan kompetensi pendidik. Pemerintah telah mendistribusikan perangkat papan interaktif digital (PID) beserta perangkat pendukung kepada 288.865 sekolah sepanjang 2025. Pada 2026, distribusi PID tercatat mencapai 72.258 unit dari target 742.536 unit.

Dukungan infrastruktur turut diberikan melalui penyediaan akses listrik bagi 2.389 sekolah, akses internet bagi 8.152 sekolah, serta pendampingan pemanfaatan PID bagi 126.097 sekolah. Langkah ini dinilai penting karena teknologi di sekolah tidak akan banyak berarti apabila guru tidak memperoleh pendampingan atau sekolah belum memiliki dukungan infrastruktur yang memadai.

Selain itu, pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) menjadi bagian dari upaya memperluas layanan pendidikan. Sebanyak 17 SNT telah beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027 dan menerima 1.360 murid baru di 13 provinsi. Pemerintah juga merencanakan pembangunan SNT di 20 kabupaten/kota lainnya, dengan kelanjutan pembangunan 100 sekolah pada 2027.

Kesejahteraan Guru dan Kompetensi Pendidik

Perhatian terhadap kesejahteraan guru menjadi capaian penting lainnya di era pemerintahan yang dipimpin Prabowo dan Gibran. Pada 2026, penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN mencapai 804.788 orang, sedangkan penerima Tunjangan Khusus Guru (TKG) non-ASN mencapai 31.131 orang. Sejak 2025, TPG bagi guru non-ASN non-inpassing meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sementara insentif guru non-ASN naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Hingga September 2026, penyaluran tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN tercatat sebesar Rp16,64 triliun kepada 890.280 penerima. Di sisi kompetensi, sebanyak 868.615 guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu sepanjang 2025–2026. Selain itu, 186.160 pendidik dan tenaga kependidikan menyelesaikan pelatihan Pembelajaran Mendalam, 53.023 guru mengikuti pelatihan koding dan kecerdasan artifisial, serta 114.288 guru mengikuti pelatihan pendidikan inklusif.

Polemik Ijazah Gibran Menuju Meja Hijau

Di tengah derasnya capaian pembangunan, isu dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat menjelang persidangan di PTUN Jakarta Timur pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menegaskan pihaknya siap menunjukkan kelengkapan dokumen pendidikan kliennya untuk menjawab gugatan yang diajukan pegiat pendidikan Mercy Sihombing.

Rullyandi menyatakan dokumen pendidikan Gibran tersedia secara lengkap, mulai dari ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Pernyataan itu disampaikan setelah majelis hakim menerima Gibran sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan Mercy. Meski demikian, ia meminta publik menunggu proses persidangan dan menyatakan pembuktian dokumen akan dilakukan di hadapan majelis hakim.

Gugatan Mercy ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perkara tersebut berkaitan dengan penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan untuk menerangkan kesetaraan pendidikan yang ditempuhnya di luar negeri. Isu ini menjadi salah satu ujian transparansi bagi Gibran di tengah upaya pemerintah membangun kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.

Evaluasi Publik atas Dua Tahun Kepemimpinan

Berbagai kalangan memberikan penilaian terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu, 28 Oktober 2026, menyampaikan lima tuntutan sebagai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namoradiarta Siahaan, menegaskan aksi kali ini dirancang lebih inklusif dengan merangkul buruh, petani, dan elemen masyarakat sipil yang terdampak langsung kebijakan pemerintah. Massa menyoroti isu kebakaran hutan dan lahan di Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua, serta mendorong penetapan status bencana nasional dan penindakan tegas terhadap korporasi pembakar hutan. Sektor perekonomian dan pengelolaan keuangan negara juga menjadi sorotan akibat ketimpangan sosial yang dinilai kian menganga, dengan tuntutan perombakan prioritas alokasi APBN agar berorientasi pada kepentingan dasar masyarakat luas.

Dari sisi lain, Garuda TV melalui program Indonesia Punya Kamu 2026 menggelar acara khusus bertajuk Rapor untuk Rakyat: 2 Tahun Prabowo-Gibran di Auditorium Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Diskusi tersebut mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, dan publik untuk membaca capaian serta tantangan pembangunan secara berimbang, mulai dari ketahanan pangan, penguatan sektor kelautan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Direktur Utama Garuda TV, Fahmi M. Anwari, menegaskan evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan tidak semata-mata berbicara mengenai capaian angka, tetapi juga tantangan dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan bersama. Menurutnya, keterkaitan antara arah kebijakan, implementasi di lapangan, serta manfaat yang diterima masyarakat menjadi sangat penting untuk dibaca secara berimbang.

Jalan Panjang Menuju Kepercayaan Publik

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya menyangkut gedung sekolah, tetapi juga teknologi, kesejahteraan guru, dan peningkatan kemampuan pendidik. Capaian angka menjadi indikator penting untuk menilai jangkauan program, namun ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah perubahan yang dirasakan oleh sekolah, guru, dan murid.

Di sisi lain, polemik dokumen pendidikan yang melibatkan Gibran menuntut penyelesaian yang transparan dan akuntabel melalui mekanisme hukum. Persidangan di PTUN Jakarta Timur akan menjadi momentum penting bagi Gibran untuk membuktikan komitmennya terhadap keterbukaan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan nasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai program pemerintah berjalan konsisten dan saling mendukung, sehingga keberhasilan dua tahun pemerintahan ini tidak hanya tercatat dalam angka, tetapi juga menghasilkan pembelajaran yang lebih baik dan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi setiap anak Indonesia.

About the Author

wahyu kurnia putra

Editor

View All Posts